Tangerang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dengan mengikuti Pembukaan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Tahun 2025 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah, yang digelar di Nusantara Hall I Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, Banten, Senin (26/1).
Kegiatan yang diikuti 228 peserta dari 8 unit eselon I, 33 Kantor Wilayah, 3 Balai Diklat, 5 BHP, dan Politeknik Pengayoman Indonesia ini menjadi forum strategis nasional untuk memastikan validitas dan kesesuaian data laporan keuangan serta BMN di lingkungan Kementerian Hukum.
Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia yang juga Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, yang menegaskan bahwa rekonsiliasi ini bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintah.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo selanjutnya membuka kegiatan secara resmi sekaligus menyerahkan piagam penghargaan kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik tingkat satuan kerja dan kantor wilayah. Dalam sambutannya, Irjen menyoroti tantangan pengelolaan keuangan negara di tengah transformasi digital dan perkembangan sistem akuntansi pemerintah.
Mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa rekonsiliasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kanwil untuk memperkuat tata kelola keuangan dan pengelolaan aset negara.
“Rekonsiliasi ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari komitmen kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat untuk menghadirkan laporan keuangan dan BMN yang akurat, transparan, dan akuntabel. Ini adalah wujud pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat,” tegas Jonny.
Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan mendorong seluruh satuan kerja di wilayahnya untuk lebih disiplin dalam pencatatan transaksi, pemanfaatan akun belanja, serta pengelolaan aset agar terhindar dari potensi temuan pemeriksaan.
“Kami berkomitmen membangun budaya tertib administrasi, meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN, serta memperkuat sinergi dengan Biro Keuangan dan Inspektorat agar kualitas laporan keuangan Kanwil terus meningkat dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Melalui kegiatan rekonsiliasi ini, para peserta akan melakukan verifikasi dan validasi data transaksi laporan keuangan Tahun 2025, menyelesaikan permasalahan pencatatan BMN, serta memastikan seluruh laporan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Keikutsertaan aktif Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dalam forum nasional ini menegaskan peran strategis kantor wilayah sebagai garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di daerah, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional di lingkungan Kementerian Hukum. (Humas: Jm/Yoong).
Dokumentasi:
