Singkawang – Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Kalimantan Barat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan klarifikasi ke sejumlah kantor notaris di Kota Singkawang, Rabu (4/2). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Kalimantan Barat terkait pelaksanaan pemeriksaan Protokol Notaris Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida, Kepala Bidang Pelayanan AHU Taufik Sabarudin, serta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Monitoring difokuskan pada penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan notaris serta memastikan mekanisme pemeriksaan protokol notaris berjalan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pembinaan dan dialog. “Monitoring dan klarifikasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif terkait pelaksanaan pemeriksaan protokol notaris. Setiap kendala yang ada perlu dipahami bersama agar dapat ditemukan solusi yang tepat sesuai ketentuan,” ujar Jonny.

Ia menambahkan bahwa pembinaan merupakan prinsip utama dalam pengawasan notaris. “Kementerian Hukum senantiasa mengedepankan pembinaan sebagai langkah preventif. Namun demikian, seluruh proses tetap harus berjalan dalam koridor regulasi guna menjamin tertib administrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, diperoleh penjelasan terkait adanya kendala teknis dan administratif yang memengaruhi penyampaian informasi jadwal pemeriksaan protokol notaris. Hal ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Majelis Pengawas dan notaris ke depan.

“Langkah ini merupakan bagian dari proses pendalaman yang objektif dan transparan, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Jonny.

Kegiatan ini menegaskan komitmen MPW Notaris Kalimantan Barat dan Kementerian Hukum untuk terus menjaga kualitas pembinaan dan pengawasan notaris secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dokumentasi:

Singkawang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan penguatan dan arahan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Singkawang Periode 2026–2029 dalam kegiatan yang digelar di ruang rapat Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (04/02/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen MPD dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan notaris secara profesional dan berintegritas.

Dalam arahannya, Jonny menegaskan bahwa MPD memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas dan integritas profesi notaris di daerah. “Keberhasilan pembinaan dan pengawasan notaris sangat ditentukan oleh kesiapan, komitmen, dan konsistensi MPD dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Jonny.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan utama Kementerian Hukum adalah pembinaan. Namun demikian, Jonny mengingatkan bahwa penegakan aturan tetap harus dilakukan apabila notaris tidak kooperatif. “Semangat kita adalah membina. Tetapi jika ada notaris yang tidak menjalankan kewajiban berkantor, maka sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan, termasuk penangguhan akun notaris,” tegasnya.

Selain itu, Jonny mendorong penguatan koordinasi dan komunikasi melalui pertemuan rutin MPD Kota Singkawang yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan serta pertemuan MPD se-Kalimantan Barat bersama Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Menurutnya, forum rutin tersebut penting sebagai ruang berbagi kendala, temuan, dan peristiwa di lapangan. “Masih ada ruang komunikasi yang perlu kita perbaiki. Pertemuan rutin ini diharapkan menjadi sarana konsolidasi agar pengawasan berjalan lebih efektif,” ungkap Jonny.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Farida, menegaskan pentingnya peningkatan sinergitas antara MPD dan MPW. Ia menyampaikan bahwa catatan pengawasan tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya kekosongan komunikasi yang perlu segera ditindaklanjuti. “Ke depan, sinergi antara MPD dan MPW harus diperkuat. Komunikasi yang baik akan membantu penyelesaian kendala dan permasalahan notaris yang ditemukan di lapangan,” ujar Farida.

Farida juga menyampaikan harapannya agar MPD Kota Singkawang dapat menjadi percontohan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris. “Kami berharap MPD Kota Singkawang bisa menjadi pionir dalam mewujudkan pembinaan dan pengawasan notaris yang lebih tertib, terukur, dan berkualitas,” katanya.

Terkait pemeriksaan protokol notaris, Farida menjelaskan bahwa pemeriksaan idealnya dilakukan secara langsung ke kantor notaris. Namun, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat mendukung adanya inovasi pemeriksaan protokol secara terpusat. “Untuk tahun berjalan, kami tetap mengupayakan dukungan anggaran agar pemeriksaan protokol notaris dapat dilakukan secara langsung di lapangan,” tutup Farida.

Dokumentasi:

Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, mengikuti Sosialisasi Surat Edaran Menteri Hukum tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (04/02/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh jajaran memahami dan menerapkan ketentuan terbaru dalam pelayanan pewarganegaraan secara konsisten dan akuntabel.

Dalam arahannya, Jonny menegaskan bahwa Kantor Wilayah memiliki peran strategis dalam memastikan setiap pemohon pewarganegaraan memenuhi persyaratan administratif dan substantif secara ketat. “Pelayanan pewarganegaraan harus dilaksanakan dengan prinsip selektif, cermat, dan penuh kehati-hatian. Kita tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan pemohon tidak sedang menjalani proses hukum di negara asalnya,” ujar Jonny.

Ia menambahkan bahwa penguatan verifikasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan pewarganegaraan. “Setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga substansi, harus dilakukan secara teliti agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara,” tegasnya.

Jonny juga menyoroti penyempurnaan persyaratan administrasi, termasuk kewajiban pengembalian dokumen kewarganegaraan asing dan keimigrasian paling lambat 14 hari setelah pengambilan sumpah atau janji setia. “Ketentuan ini wajib dipatuhi dan diawasi secara ketat oleh Kantor Wilayah sebagai bagian dari tertib administrasi pewarganegaraan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jonny menjelaskan bahwa pembentukan Tim Pemberian Rekomendasi Permohonan Pewarganegaraan (TPRPP) merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. “Melalui TPRPP, proses verifikasi akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan instansi terkait, sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar berdasarkan data dan informasi yang valid,” jelas Jonny.

Ia berharap seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat dapat menerapkan Surat Edaran Menteri Hukum ini secara konsisten dalam setiap layanan pewarganegaraan. “Konsistensi dalam pelaksanaan aturan adalah kunci untuk mewujudkan layanan pewarganegaraan yang profesional, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya.

Sosialisasi ini juga turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU ) Taufik Sabarudin serta jajaran Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Kalbar.

Dokumentasi:

Singkawang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Pontianak Periode 2025–2028 serta Anggota MPD Notaris Kota Singkawang Periode 2026–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (04/02/2026).

Dalam sambutannya, Jonny menegaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya pembinaan dan pengawasan notaris secara profesional dan berintegritas. “Majelis Pengawas Daerah adalah garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan notaris. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas harus didukung oleh komitmen, integritas, serta kepatuhan terhadap koridor regulasi yang berlaku,” ujar Jonny.

Ia menekankan bahwa pendekatan utama dalam pengawasan notaris adalah pembinaan sebagai langkah preventif. “Pembinaan harus menjadi prioritas utama. Namun, apabila terdapat pelanggaran, maka mekanisme pengawasan tetap dijalankan sesuai ketentuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.

Jonny juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Singkawang atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan pelantikan dapat terlaksana dengan baik. “Sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, MPD Notaris, dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk mewujudkan pengawasan dan pembinaan notaris yang efektif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris. Ia menegaskan bahwa keberadaan MPD memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Singkawang siap mendukung tugas MPD Notaris sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Tjhai Chui Mie.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kota Singkawang menyediakan satu ruangan khusus yang akan digunakan sebagai sekretariat MPD Notaris Kota Singkawang. “Kami berharap dengan adanya sekretariat ini, koordinasi dan kinerja MPD dapat semakin optimal,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Singkawang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota MPD yang telah dilantik dan berharap agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota MPD yang dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan profesional, objektif, dan berintegritas demi pelayanan hukum yang lebih baik,” tutupnya.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mendorong penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan preventif. Salah satunya diwujudkan melalui program “SERASSI” (Setiap Rabu Sosialisasi Edukasi) yang digelar rutin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kota Pontianak, Rabu (4/2).

Pada pelaksanaan kali ini, kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni KUA Pontianak Utara dan KUA Pontianak Kota. Penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Badaruddin dan Subhan Ramadhan, hadir sebagai narasumber dengan total peserta sebanyak 30 calon pengantin, masing-masing 10 orang di Pontianak Utara dan 20 orang di Pontianak Kota.

Dalam penyuluhan tersebut, peserta dibekali pemahaman seputar Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pranikah, nasihat perkawinan, serta sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026, khususnya Pasal 411 tentang perzinahan dan Pasal 466 tentang penganiayaan. Materi juga mencakup pengenalan layanan publik Kanwil Kemenkum Kalbar, seperti konsultasi hukum, informasi hukum, hingga akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan.

Penyuluhan ini bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman hukum sejak dini, sehingga mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara bertanggung jawab serta meminimalisir potensi konflik hukum di kemudian hari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa edukasi hukum kepada calon pengantin merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga yang sadar hukum.

“Program SERASSI menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan literasi hukum sejak tahap pra nikah. Kami ingin masyarakat memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pemahaman yang baik, potensi sengketa dan pelanggaran hukum bisa dicegah sejak awal,” ujar Jonny.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus memperluas jangkauan penyuluhan hukum melalui kolaborasi dengan KUA dan pemerintah daerah agar layanan informasi dan bantuan hukum semakin mudah diakses masyarakat.

“Kanwil berkomitmen menjadikan penyuluhan hukum sebagai garda terdepan pencegahan. Melalui Pos Bantuan Hukum di kelurahan, masyarakat tidak perlu ragu mencari konsultasi maupun pendampingan hukum. Negara harus hadir sampai ke level paling dekat dengan warga,” tegasnya.

Ke depan, program SERASSI akan terus dilaksanakan secara berkala setiap dua minggu sekali di KUA wilayah Kota Pontianak, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam membangun budaya sadar hukum dan mewujudkan keluarga yang harmonis, tertib, dan berkeadilan. (Humas).

Dokumentasi: