Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar  Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 24 April 2025, di Ruang Rapat Transit Kanwil Kemenkum HAM Kalbar ini bertujuan memastikan keselarasan Raperda dengan ketentuan peraturan-undangan serta prinsip pembentukan hukum yang efektif. Hadir sebagai pembuka, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum HAM Kalbar, Zuliansyah, SH, M.Si, menekankan pentingnya harmonisasi norma untuk menghindari cacat prosedur, Kamis (24/04).

Rapat dihadiri oleh Ambrosius Sadau (Kepala Bappeda Kapuas Hulu), Yovinus Riady (Kepala Bagian Hukum Setda Kapuas Hulu), dan Nanang Padli, S.Km, M.Si (Sekretaris Dinas Kesehatan). Turut hadir perwakilan Dinas PUPR (Imam Buchari dan Esti Indrawati), Tim Pokja 5 Kemenkum Kalbar (Drajad Fajar Bintara, Achmad Yusuf, Erna Rahayu, Fahri Taufani), serta perancang peraturan Setda Kapuas Hulu. Kolaborasi multisektor ini menunjukkan komitmen pemangku kepentingan dalam menyusun RPJMD yang holistik.

Zuliansyah dalam pemaparannya Merujuk pada UU No. 13 Tahun 2022, yang mengamanatkan harmonisasi Raperda oleh lembaga yang berwenang. “Proses ini krusial untuk memastikan RPJMD Kapuas Hulu selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah, serta memenuhi asas  kepastian hukum ,” ujarnya. Diskusi fokus pada penyesuaian sistematika RPJMD, mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025, yang berbeda dengan pedoman lama dalam PP No. 8 Tahun 2008.

Ketua Tim Pokja 5, Drajad Fajar Bintara, menjelaskan bahwa perubahan struktur RPJMD diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan terbaru. “Melalui rapat ini, kami menyepakati format penyesuaian RPJMD sesuai Inmendagri 2025, termasuk integrasi tema transformasi pembangunan dan prioritas strategi Kabupaten Kapuas Hulu,” jelas Drajad. Hal ini diharapkan mempermudah perangkat daerah dalam menyusun Renstra yang terukur.

Ambrosius Sadau, Kepala Bappeda menyambut positif hasil rapat. “Dengan harmonisasi ini, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tapi juga peta jalan konkret untuk percepatan pembangunan,” ungkapnya. Yovinus Riady menambahkan, langkah ini memperkuat sinergi antar-OPD, terutama dalam menyinkronkan prioritas program seperti infrastruktur, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai tindak lanjutnya, Tim Pokja 5 dan pemrakarsa akan merevisi Raperda berdasarkan masukan rapat. Rencananya, dokumen final akan segera diserahkan ke DPRD Kapuas Hulu untuk pengesahan. “RPJMD yang terharmonisasi ini diharapkan menjadi fondasi hukum yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan di Kapuas Hulu selama lima tahun ke depan,” tutup Zuliansyah. Dengan demikian, proses pembangunan daerah diharapkan lebih terarah, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tema "Penyusunan Regulasi sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih". Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, S.I.P., M.Si.  Kamis (24/04).

 Turut hadir dalam kegiatan ini Zuliansyah, SH., M.Si., Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, beserta para Penyuluh Hukum, Analis Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Sebelum pemaparan materi dimulai, dilakukan pembacaan doa sebagai bentuk pengharapan agar kegiatan berjalan lancar. 

Materi pertama disampaikan oleh Unan Pribadi, SH., MH., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, yang memaparkan pentingnya penyusunan regulasi sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Hadir sebagai peserta, para Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalbar turut aktif menyimak penjelasan mengenai harmonisasi aturan untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Selanjutnya, Dr. Dhahana Putra memberikan paparan mengenai urgensi penyusunan regulasi tersebut, termasuk dorongan kepada kepala daerah untuk mempercepat pembentukan koperasi. Dalam kesempatan ini, para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar juga mendapat penjelasan mengenai rencana pemberian reward bagi Kakanwil, Kadiv, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja optimal. 

Dalam pemaparannya, Dhahana Putra juga membahas teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk wacana untuk meniadakan ketentuan pidana dan denda dalam Perda. Peserta dari Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalbar menyambut baik gagasan ini sebagai upaya penyederhanaan regulasi daerah. 

Dokumentasi:

Pontianak – Jumat (25/4/2025) Sseluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti apel pagi secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dilaksanakan dalam skema Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas kerja meskipun tidak berada di kantor.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan sejumlah arahan penting. Dalam amanatnya, ia menegaskan pentingnya menjaga kinerja dan tanggung jawab kerja di tengah sistem kerja fleksibel. Apel pagi ini juga dimanfaatkan sebagai forum untuk rapat persiapan kerja harian yang akan dilaksanakan pada hari yang sama.

Lebih lanjut, Jonny menugaskan kepada seluruh ketua tim kerja untuk segera menyusun rencana kerja harian bersama anggota timnya. Rencana tersebut wajib dilaporkan pada apel sore sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas masing-masing tim.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan rapat koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang akan digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Kalbar. Persiapan kegiatan ini saat ini tengah dilakukan oleh tim dari Kanwil.

Selain itu, Jonny juga mengundang seluruh pegawai untuk turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk jalan santai, yang dirangkaikan pula dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kalbar, Zuliansyah, turut memberikan arahan terkait rencana rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Kalbar yang dijadwalkan pada 30 April 2025 mendatang. Rapat tersebut rencananya akan berlangsung di Ruang Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Ditutup dengan pembacaan doa, kegiatan ini menjadi pengingat akan pentingnya sinergi, kedisiplinan, dan perencanaan kerja yang matang demi mendukung kinerja Kementerian Hukum Kalbar secara optimal. (eth)

Sambas - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Bidang Pelayanan KI, hadir kembali dengan stimulasi pendaftaran Merek Kolektif (One Village One Brand) dengan melakukan pendampingan pendaftaran merek kolektif "Rantai Mawar Sambas", proses pendaftaran dimaksud dalam rangka berdampingan dengan inventarisasi pencanangan Sentra IKM Tenun Desa Sumber Harapan sebagai Kawasan Karya Cipta, mendorong produk unggulan di daerah sekaligus pengawasan Indikasi Geografis terdaftar Tenun Cual Sambas, Rabu (23/04). Tim Pelayanan KI yang terdiri dari Analis KI Ahli Muda Andy Hermawan Prasetio, Pengolah Data Evaluasi dan Informasi Sigit Pramono, Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan Sari Nurhadi, Pengolah Data Informasi dan Publikasi Reni, Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi Fadly Mulasaputra, dan Penatausahaan Wahyudin Jumazi melakukan pendampingan permohonan didampingi oleh Kepala Bidang Industri Vivin Elviana dan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Uray Dini Arini. Hadir juga perwakilan dari Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) Dosen Prodi Sekretaris Jurusan Informatika Poltesa Andri Hidayat.

Kegiatan yang dilakukan adalah pembahasan pengecekan perbaikan buku Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas yang di evaluasi melalui zoom meeting oleh tim Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI pada tanggal 24 Maret 2025 lalu, pada kesempatan ini proses perbaikan dimaksud sudah ditahap pengumuman oleh verifikator DJKI. Selanjutnya tim Kanwil Kemenkum Kalbar menyampaikan terkait beberapa karakteristik kepemilikan merek kolektif bahwa pemohon atas nama perkumpulan, asosiasi, komunitas atau kelompok usaha merek kolektif dan digunakan oleh para anggotanya. Penjelasan dalam ketentuan pendaftaran dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif. Wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek kolektif. Salinan ketentuan penggunaan paling sedikit memuat tentang sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa, pengawasan atas penggunaan merek kolektif, sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Tujuan merek kolektif membedakan barang/jasa anggota dari barang/jasa pihak lainnya yang bukan anggota, sebagai sarana untuk menginformasikan keanggotaan perkumpulan dimaksud (identitas anggota), adapun keuntungan merek kolektif untuk menikmati reputasi daerah atau produk yang telah dibangun oleh produsen lain, penguatan kualitas yang berstandar, peluang kerjasama dengan sesama anggota, dan Alat pembangunan daerah. Manfaat Kerjasama Antar Anggota melalui JOINT MARKETING (Promosi yang dibangun bersama berpotensi memperluas jumlah konsumen), STRATEGI BISNIS (Pertukaran informasi & pengalaman), dan JOINT BRANDING (dimungkinkan bagi anggota untuk menggunakan merek sendiri bersamaan dengan merek kolektif);

Kegiatan selanjutnya adalah pengisian bersama-sama atas salinan penggunaan merek kolektif dengan mendeskripsikan latar belakang merek kolektif "Rantai Mawar Sambas" beserta logo, pembentukan nama kelompok usaha, pemberian nama merek, jenis dan variasi produk yang diajukan pendaftaran adalah Tenun Songket/Kain lunggi Tenun songket/kain lunggi diproduksi dengan menggunakan mesin tenun gedogan, dan Tenun Cual/Kain Cual ,Tenun Cual atau kain cual diproduksi menggunakan mesin tenun gedogan. Disebut cual karena ada proses/tahapan mengikat benang yang akan membentuk motif-motif cual, memiliki ciri produk, sifat produk, metode produksi (bahan baku, peralatan, proses produksi), kelembagaan dan tata kelola Rantai Mawar Sambas yang terdiri Pengawas Koperasi, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sistem pengawasan pelabelan dan kemasan produk, pemasaran produk, sanksi pelanggaran dan perjanjian penggunaan merek kolektif Rantai Mawar Sambas antara Ketua sebagai pihak pertama dengan Anggota sebagai pihak kedua, dimana anggota tersebut adalah para penggiat atau artistik penenun pada Sentra IKM Tenun Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) penggiat tenun.

Peran Kanwil Kemenkum Kalbar dalam stimulasi merek kolektif Rantai Mawar Sambas sebagai produk unggulan dengan jenis tenun, dan telah diusulkan pula Sentra IKM Tenun Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas sebagai Kawasan Karya Cipta yang diusulkan pada tahap pertama 29 April 2025 periode laporan (B03 - B06) dan perbaikan buku persyaratan Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas telah dilaksanakan sampai dengan tahap pengumuman ditingkat verifikator Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah mendampingi proses pengajuan permohonan pendaftaran Merek Kolektif (OVOB) "Rantai Mawar Sambas" mulai dari diskusi pembahasan sampai dengan pembuatan logo/ merek Rantai Mawar Sambas sampai dengan proses pendaftaran dengan nomor KID2025034430 per tanggal 23 April 2025, serta secara continue berkoordinasi dengan DJKI terkait proses penerbitan Merek Kolektif (OVOB) Rantai Mawar Sambas.

Kanwil Kemenkum Kalbar senantiasa melakukan evaluasi dan pengawasan secara berjenjang atas partisipasi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan pernohonan KI di daerah dengan menyusun draft Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan Sentra IKM Tenun dan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kabupaten Sambas sebagai Sentra KI, dan Pemerintah Kabupaten Sambas telah berperan aktif dalam pengembangan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Pontianak - Kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Rapat ini bertujuan memastikan kesesuaian Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara prosedural maupun substansi, Selasa (22/04).

Zuliansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, membuka rapat dengan menekankan pentingnya harmonisasi hukum. "Proses ini wajib dilakukan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan selaras dengan regulasi nasional," ujarnya. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari BAPPEDA, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sanggau, serta tim Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum Kalbar. 

Kepala BAPPEDA Riset dan Inovasi Kabupaten Sanggau, Shopiar Juliansyah menyampaikan bahwa penyusunan Raperda RPJMD telah memasuki tahap final. "Minggu depan, dokumen ini akan direview sebelum diajukan ke tahap berikutnya," jelasnya. RPJMD ini mengacu pada UUD 1945, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Dalam rapat, dibahas sejumlah masukan perbaikan teknis penyusunan Raperda. Salah satunya, penyesuaian penulisan judul dengan ketentuan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, dasar hukum disederhanakan menjadi tiga poin utama, termasuk Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah. 

Tim harmonisasi juga memberikan rekomendasi perbaikan substansi, seperti penghilangan kata "Bupati" dalam Pasal 3 Ayat 1 untuk efisiensi redaksional. Selain itu, singkatan "PJ" diubah menjadi "Pejabat" agar lebih formal. Sistematika bab juga perlu disesuaikan dari 9 BAB menjadi 5 BAB, merujuk pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri terbaru. 

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah berkoordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Kalbar untuk mematangkan substansi Raperda. "Kami berkomitmen menyelesaikan revisi sesuai rekomendasi rapat dalam waktu yang ditentukan," tegas perwakilan Setda Sanggau. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan RPJMD menjadi pedoman pembangunan yang kuat secara hukum. 

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa instansi pemrakarsa akan segera merevisi dokumen sesuai masukan. Diharapkan, RPJMD 2025-2029 dapat segera disahkan guna mendorong pembangunan Sanggau yang terencana, berkelanjutan, dan berlandaskan kepatuhan hukum.

Dokumentasi: