Pontianak – Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Apel Sore secara virtual pada pukul 15.30 WIB dalam skema Work From Anywhere (WFA). Apel tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kanwil, Selasa (17/3).

Dalam arahannya, Lanang Dwi Kurniawan menekankan kepada seluruh pegawai agar memperhatikan secara cermat hasil rapat virtual yang telah dilaksanakan sejak pagi hingga siang hari. Menurutnya, setiap pertemuan yang berlangsung melalui zoom meeting tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang harus ditindaklanjuti secara bertahap dan sistematis oleh masing-masing unit kerja.

Ia juga menyoroti secara khusus hasil rapat terkait penyamaan persepsi mengenai Standar Biaya Keluaran (SBKU). Lanang mengingatkan agar seluruh jajaran memberikan perhatian dan konsentrasi penuh dalam proses penyusunan maupun revisi anggaran.

“Dalam penyusunan anggaran maupun saat melakukan revisi, seluruh jajaran perlu memperhatikan tagging anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran serta mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2026 tentang Rincian Indeks Standar Biaya Keluaran dalam penganggaran Kementerian dan Lembaga,” tegasnya.

Selain itu, Lanang juga mengingatkan seluruh pegawai untuk tetap menjaga semangat kerja sekaligus memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan diri menjelang masa libur dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Apel sore virtual tersebut ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Windy Wijaya Kusuma, sebagai penutup rangkaian kegiatan apel di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat. (Humas)

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menghadiri kegiatan press release penggagalan penyelundupan narkotika jenis sabu yang berhasil digagalkan Satgas Operasi Pengamanan Perbatasan (Ops Pamtas) RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sudirman Makodam XII/Tanjungpura, Senin (16/3).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Tri Novianti Wulandari, yang turut hadir bersama sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan press release dipimpin langsung oleh Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, unsur pimpinan TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Kepala Balai POM Pontianak, serta insan pers dan media.

Dalam pemaparannya dijelaskan kronologis penggagalan penyelundupan narkotika jenis sabu yang terjadi pada Jumat dini hari di wilayah perbatasan RI–Malaysia, tepatnya di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dari operasi tersebut, Satgas Ops Pamtas berhasil mengamankan 51 paket sabu dengan total berat sekitar 55 kilogram yang disamarkan dalam kemasan kotak teh.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan informasi dari masyarakat setempat yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat di lapangan. Barang bukti yang berhasil diamankan selanjutnya dilakukan pengujian kandungan metamfetamine guna memastikan keaslian narkotika tersebut.

Kegiatan press release diakhiri dengan penandatanganan berita acara serta sesi foto bersama seluruh unsur yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan aparat dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika tersebut.

“Keberhasilan ini menunjukkan kuatnya sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dari ancaman kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan narkotika yang sangat merusak generasi bangsa,” ujar Jonny.

Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektoral guna meminimalisir transnational crime di wilayah perbatasan RI–Malaysia.

“Ke depan, kami akan terus meningkatkan koordinasi dan langkah-langkah strategis yang bersifat preventif secara komprehensif bersama seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan internasional yang memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai jalur peredaran narkotika. (Humas: Yong).

Dokumentasi:

Pontianak – Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan apel pagi secara virtual pada Selasa (17/3/2026) pukul 08.00 WIB. Kegiatan yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh para pimpinan tinggi, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Apel pagi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, yang bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, Kakanwil mengingatkan seluruh jajaran agar setiap agenda yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Ia juga menyampaikan bahwa pada hari yang sama terdapat dua agenda rapat yang akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan diri dengan baik agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.

Selain itu, Jonny menekankan pentingnya persiapan untuk kegiatan Diskusi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang telah dijadwalkan pada 8 April 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga menyinggung perlunya penyamaan persepsi terkait Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) agar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

Menutup amanatnya, Jonny mengajak seluruh pegawai untuk tetap menjaga semangat dan produktivitas dalam menjalankan tugas, meskipun sebagian kegiatan dilaksanakan melalui skema Work From Anywhere (WFA).

“Seluruh pegawai diharapkan tetap semangat dalam beraktivitas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujar Jonny.

Apel pagi kemudian ditutup dengan pembacaan doa oleh Windy Wijaya Kusuma. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi serta kesiapan jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menjalankan berbagai agenda kerja ke depan. (Humas)

Dokumentasi:

Pontianak – Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan apel sore secara virtual pada pukul 15.30 WIB, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Farida Wahid, Jumat (16/3).

Apel yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, baik yang bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) maupun yang bekerja secara fleksibel (Work From Anywhere/WFA).

Dalam arahannya, Farida mengingatkan seluruh ASN untuk memperhatikan hasil rapat koordinasi yang berlangsung melalui Zoom sejak pagi hingga sore hari sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas di masing-masing unit kerja.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen para pegawai yang tetap menjalankan tugas dengan baik, baik secara daring maupun dari kantor.

“Terima kasih atas semangat kerja seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar yang tetap menjalankan tugas secara optimal, baik melalui Zoom maupun yang bekerja langsung di kantor,” ujar Farida.

Lebih lanjut, Farida mengingatkan agar seluruh pegawai tetap menjaga semangat kerja, khususnya dalam menjalankan tugas pada masa penerapan Work From Anywhere (WFA) menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga kesehatan serta saling mengingatkan dalam hal kebaikan demi terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

“Menjelang Idul Fitri, kita tetap harus fokus bekerja dan menjaga kesehatan. Mari saling mengingatkan dalam hal kebaikan agar semangat kerja tetap terjaga,” pesannya.

Apel sore virtual ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi serta memastikan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal meskipun dalam pola kerja yang fleksibel. (Humas).

Dokumentasi:

Jakarta – Pembuktian berkas permohonan merek bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kini jauh lebih luas dan fleksibel. Melalui Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 5 Tahun 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI mengganti prosedur administratif yang bersifat formalitas dengan pilihan dokumen legalitas yang lebih beragam.

Kelonggaran ini menjadi solusi bagi pelaku UMK yang sering menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan dokumen standar serta. Kini, pemohon memiliki empat opsi jalur pembuktian, yaitu Surat Rekomendasi UMK yang berlaku untuk satu merek dalam satu kali pengajuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tahun yang sama dengan permohonan pendafatarannya, dokumen surat perizinan berusaha berbasis risiko skala mikro atau kecil yang terdaftar pada sistem Online Single Submission (OSS), Sertifikat Perseroan Perorangan, hingga pengesahan pendirian bahan hukum koperasi desa atau kelurahan merah putih.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan dalam kesempatan wawancara secara daring di Jakarta, 16 Maret 2026, bahwa semua kemudahan merupakan bentuk dukungan penuh yang diberikan negara untuk keberlangsungan para pelaku UMK, serta bagi pengelola koperasi.

“Mereka dapat menggunakan pengesahan pendirian badan hukum koperasi tersebut sebagai bukti sah untuk mendapatkan tarif khusus kategori UMK. Sementara bagi pemilik Perseroan Perorangan, sertifikat pendirian yang mereka miliki sudah cukup untuk membuktikan hak atas tarif khusus yang sama,” tutur Hermansyah.

Langkah penyederhanaan syarat tersebut juga diikuti dengan akselerasi pada proses bisnis pemeriksaan merek. Durasi pemeriksaan substantif kini dipangkas dari 150 hari menjadi hanya 30 hingga maksimal 90 hari kalender. Selain itu, layanan petikan resmi sertifikat pun dipastikan terbit lebih cepat, yakni paling lama dalam satu hari kerja.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyebutkan, perluasan bukti administrasi ini adalah bentuk transformasi layanan yang lebih inklusif. Menurutnya, legalitas tidak boleh menjadi beban bagi pelaku usaha yang ingin naik kelas.

"Kami ingin memastikan pelindungan merek menjangkau semua level usaha. Dengan memperluas opsi dokumen pembuktian, kami berharap tidak ada lagi pelaku UMK yang ragu untuk mendaftarkan mereknya," ujar Hermansyah. Penyederhanaan syarat ini merupakan komitmen nyata untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendukung hilirisasi produk-produk desa.

Selain itu, terdapat juga penambahan poin terkait identitas dan UMK yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) dan (4) huruf c. Perubahan persyaratan formalitas juga meliputi dokumen rincian dokumen identitas berupa KTP, KITAS, KITAP, atau Kartu Identitas Anak (KIA).

Dengan terbitnya Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, DJKI memastikan prosedur administrasi permohonan merek khususnya bagi pelaku UMK menjadi lebih sederhana dan jelas. Aturan ini menjadi landasan baru dalam memberikan kepastian layanan sekaligus memperluas akses pelindungan merek bagi pelaku usaha di berbagai daerah, sehingga dapat membuka kesempatan berkembang menuju pasar global.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora menyampaikan bahwa kebijakan baru ini akan semakin mendorong pelaku UMK di daerah untuk lebih aktif melindungi merek usahanya. Menurutnya, kemudahan persyaratan administrasi menjadi langkah penting agar pelaku usaha kecil tidak lagi merasa terbebani oleh proses formalitas yang sebelumnya dianggap rumit.

“Dengan adanya Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, akses pendaftaran merek bagi pelaku UMK menjadi lebih terbuka. Kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar para pelaku usaha di daerah memanfaatkan kemudahan ini untuk melindungi merek produk mereka,” ujar Kepala Kantor Wilayah.

Ia juga menambahkan bahwa pelindungan merek merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk daerah. Dengan merek yang terlindungi secara hukum, pelaku UMK tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya hingga menembus pasar yang lebih luas.