Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan secara nasional bertempat diGrand Mercure Kemayoran, Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Zuliansyah, serta Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Fery Indrawan, Senin (15/12).

Rapat koordinasi diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program serta pengendalian kinerja yang terukur guna mendukung agenda strategis kementerian.

Selanjutnya, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan pentingnya transformasi birokrasi dan digitalisasi layanan sebagai fondasi menuju Kementerian Hukum berkelas dunia.

Transformasi tersebut tidak hanya menyentuh sistem, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur dan pengguna layanan publik.

Menteri Hukum mengapresiasi kesiapan seluruh unit kerja, termasuk kantor wilayah, dalam menerima perubahan dan beradaptasi dengan sistem layanan berbasis digital.

Digitalisasi dinilai mampu mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.
Dalam arahannya, Menteri Hukum juga menyoroti capaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terutama dalam percepatan penyelesaian permohonan merek, paten, serta penguatan sistem royalti yang berdampak langsung pada nilai ekonomi kekayaan intelektual.

Selain itu, apresiasi turut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas percepatan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah.

Menutup arahannya, Menteri Hukum mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus menjaga integritas, memperkuat kolaborasi lintas unit kerja dan lintas kementerian, serta berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ditemui usai pembukaan kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap kebijakan nasional sekaligus komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan hukum di daerah.

“Kami menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 ini. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran, khususnya kantor wilayah, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja sekaligus menyelaraskan langkah strategis ke depan agar sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora.

Lebih lanjut, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa arahan Menteri Hukum terkait transformasi birokrasi dan digitalisasi layanan menjadi penguatan bagi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Menurutnya, penguatan sistem layanan berbasis digital merupakan kunci dalam mewujudkan pelayanan hukum yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ini dengan meningkatkan sinergi internal, memperkuat integritas aparatur, serta mendorong peningkatan kualitas layanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual di Kalimantan Barat, demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Melawi tentang Pedoman Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan secara daring. Senin (15/12).

Rapat dibuka Ketua Tim Kelompok Kerja 4 Kanwil Kemenkum Kalbar, Dono Doto Wasono. Dalam pengantarnya, disampaikan bahwa pembinaan disiplin ASN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa. ASN memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sikap disiplin, profesionalisme, serta integritas menjadi prasyarat utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penyusunan regulasi pembinaan disiplin ASN harus menjawab tantangan dinamika pemerintahan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas. “Pembinaan disiplin ASN tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai komitmen terhadap nilai-nilai etika, hukum, dan tanggung jawab jabatan. Oleh karena itu, regulasi yang disusun harus jelas, sistematis, dan aplikatif,” ujar Jonny.

Ia menambahkan bahwa disiplin ASN merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Dengan pembinaan disiplin yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan terbangun budaya kerja ASN yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat,” lanjutnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Melawi kemudian dilaksanakan secara komprehensif oleh Tim Pokja 4 Kanwil Kemenkum Kalbar. Melalui penyampaian tanggapan oleh Mus Artodiharjo, pembahasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari judul hingga ketentuan penutup, guna memastikan kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Melawi atas inisiatif dan sinergi yang terjalin dalam proses penyusunan rancangan peraturan ini. Kolaborasi lintas instansi dinilai sebagai langkah positif dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan birokrasi serta masyarakat.

Berdasarkan hasil rapat, Rancangan Peraturan Bupati Melawi tentang Pedoman Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara dinyatakan perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai masukan hasil harmonisasi. Selanjutnya, rancangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya hingga diterbitkannya Surat Selesai Harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sanggau tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Yasonna H. Laoly Kanwil Kemenkum Kalbar, serta diikuti oleh perangkat daerah Kabupaten Sanggau secara daring. Senin (15/12).

Rapat dibuka oleh Ketua Tim Pokja 4, Dono Doto Wasono, dengan diawali pembacaan sambutan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi landasan operasional yang sangat penting dalam pelaksanaan program BSPS sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah yang layak huni, aman, dan sehat.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan program BSPS berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. “Peraturan Bupati ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman teknis agar penyaluran bantuan perumahan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harmonisasi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat bertujuan menyempurnakan substansi agar implementasinya efektif dan tidak menimbulkan kendala di lapangan,” ujar Jonny.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Didit Richardi, menyampaikan urgensi pembentukan regulasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Program BSPS bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan untuk renovasi, perbaikan, maupun pembangunan rumah. Menurutnya, keterbatasan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama belum terpenuhinya kebutuhan hunian layak di Kabupaten Sanggau, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan yang jelas dan terukur.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan penyisiran substansi Rancangan Peraturan Bupati oleh Tim Perancang Kanwil Kemenkum Kalbar bersama peserta rapat, mulai dari bagian awal hingga penutup. Dalam pembahasan tersebut, ditemukan perlunya penyesuaian substansi dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 serta Surat Edaran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 04/SE/Dt/2025, sekaligus penyelarasan teknik penyusunan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Menutup kegiatan, Jonny Pesta Simamora kembali menekankan bahwa harmonisasi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas. “Kami berharap Peraturan Bupati ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat, mencegah potensi tumpang tindih regulasi, serta menjadi katalisator peningkatan kualitas perumahan swadaya dan kesejahteraan masyarakat Sanggau,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil rapat, Rancangan Peraturan Bupati Sanggau tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinyatakan telah selesai dilakukan pengharmonisasian. Tahap selanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai dasar kelanjutan proses penetapan regulasi tersebut. (Humas).

Dokumentasi:

Sanggau - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda/Raperkada kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sanggau beserta jajaran.Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat ke Kabupaten Sanggau, Jumat (12/12).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratih Kumala Dewi, jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada penguatan kualitas pembentukan produk hukum daerah, khususnya Raperda inisiatif DPRD.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Sanggau pada Tahun 2025 telah menetapkan empat Raperda inisiatif, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Penyelenggaraan Jalan, Perlindungan Kekayaan Intelektual, serta Peternakan. Sementara untuk Tahun 2026, DPRD Kabupaten Sanggau merencanakan pengajuan empat Raperda inisiatif, salah satunya terkait penetapan hari besar daerah.

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap regulasi daerah disusun secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran strategis dalam menjamin setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui fungsi legislasi, DPRD menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat prinsip demokrasi lokal. Produk hukum yang dihasilkan tidak hanya mengarahkan pembangunan daerah dan pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen pengendali kebijakan eksekutif serta pemenuhan kebutuhan hukum daerah yang belum diatur secara nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pengharmonisasian dan pendampingan pembentukan Raperda merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas regulasi daerah.

“DPRD memiliki peran strategis dalam membentuk produk hukum daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, pemanfaatan perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagai mitra strategis sangat penting agar setiap Raperda disusun sesuai mekanisme, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Jonny.

Ia berharap DPRD Kabupaten Sanggau dapat menjalankan proses pembentukan produk hukum daerah secara konsisten sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. (Humas).

Dokumentasi:

Kementerian Hukum meresmikan pembentukan 717 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Bali. Dengan capaian tersebut, Bali menjadi salah satu dari 29 provinsi yang telah memenuhi 100 persen layanan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses keadilan yang selaras dengan nilai-nilai kearifan local, Jumat (12/12/2025).

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Bali memiliki fondasi sosial yang kuat dalam penyelesaian persoalan hukum di tengah masyarakat. Ia mengaku selalu merasakan energi kedamaian setiap berada di Pulau Dewata.

“Kearifan lokal Bali yang dilandasi nilai-nilai Tri Hita Karana senantiasa memberikan aura positif,” ujar Supratman di Balai Budaya Giri Nata Mandala.

Menurut Menteri Hukum, penyelesaian persoalan hukum di masyarakat seharusnya mengedepankan pendekatan damai dan nilai kebersamaan. Berbagai permasalahan, seperti sengketa waris, konflik antarwarga, maupun persoalan keluarga, tidak harus langsung dibawa ke ranah penegakan hukum formal.

“Selesaikanlah di Posbankum Desa/Kelurahan, duduk bersama dengan semangat Menyama Braya (persaudaraan) dan Paras Paros Sarpanaya (kebersamaan). Inilah esensi keadilan substantif dan restoratif yang sesungguhnya,” tegasnya.

Capaian Bali tersebut turut mendapat perhatian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora. Ia menilai keberhasilan Bali menuntaskan pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan menjadi bukti bahwa pendekatan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Jonny menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen strategis dalam menghadirkan keadilan yang dekat dengan masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana, Menyama Braya, dan Paras Paros Sarpanaya sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang saat ini terus diperkuat oleh Kementerian Hukum.

“Posbankum menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah diakses, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Pendekatan restoratif yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan kearifan lokal terbukti mampu menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan berkeadilan sosial,” ujar Jonny.

Ia menambahkan bahwa praktik baik yang dilakukan di Bali dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, termasuk Kalimantan Barat, dalam memperkuat peran Posbankum sebagai garda terdepan penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyebut Posbankum sebagai terobosan pelayanan hukum yang patut diapresiasi. Menurutnya, keberadaan Posbankum harus didukung bersama agar mampu membangun budaya sadar hukum dan berkontribusi terhadap pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali, Eem Nurmanah, mengungkapkan bahwa 717 Posbankum telah terbentuk di sembilan kabupaten/kota, terdiri dari 636 Posbankum di desa dan 81 di kelurahan. Ke depan, Kanwil Kemenkum Bali juga akan menyelenggarakan pelatihan secara bertahap bagi 8.680 paralegal guna memperkuat kualitas layanan bantuan hukum.

Secara nasional, jumlah Posbankum saat ini telah mencapai 71.773 atau sekitar 85,50 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia. Kehadiran Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan penyelesaian sengketa secara restoratif, memperkuat budaya musyawarah, serta memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan perlindungan hukum. (Humas).

Dokumentasi: