Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan koordinasi dengan Program Studi Administrasi Publik Universitas Tanjungpura, bertempat di Ruang Jurusan IA FISIP UNTAN, dimulai pukul 13.30 WIB. Pertemuan ini merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan Policy Talks Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat yang direncanakan berlangsung secara daring dan luring pada Rabu, 22 April 2026. Kamis (16/4).

Tim Kanwil Kemenkum Kalbar yang hadir terdiri dari Dini Nursilawati selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, beserta tiga CPNS yakni Fariday Sinaga, Rivai Sinaga, dan Raihan Suma. Mereka diterima langsung oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik UNTAN, Ira Patriani,.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Policy Talks merupakan forum diskusi dan pertukaran pengetahuan yang bertujuan mendukung peningkatan kualitas perumusan kebijakan publik di wilayah, khususnya melalui penguatan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Kanwil Kemenkum Kalbar secara resmi mengundang Dr. Ira Patriani untuk hadir sebagai narasumber, dengan harapan perspektif akademis yang dibawanya mampu memperkaya dimensi analitis dalam proses perumusan kebijakan. Ira menyambut baik undangan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk hadir dan berkontribusi dalam forum dimaksud.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

"Kebijakan yang baik tidak lahir dari ruang birokrasi semata — ia membutuhkan perspektif ilmiah, data, dan kajian mendalam yang hanya bisa diperkaya melalui sinergi dengan dunia akademik. Policy Talks ini adalah ruang yang kami bangun untuk menjembatani keduanya. Kami berterima kasih atas keterbukaan UNTAN dalam menyambut kolaborasi ini, dan kami berharap forum ini menjadi tradisi yang terus kami jaga demi kebijakan publik Kalimantan Barat yang semakin berkualitas," ujar Jonny.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dan UNTAN selangkah lebih dekat dalam membangun ekosistem kolaborasi kebijakan yang berkelanjutan — memastikan setiap kebijakan publik di Kalimantan Barat lahir dari proses yang tidak hanya tertib secara prosedural, tetapi juga kokoh secara substansi dan akademis. (Humas).

Jakarta — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Lanang Dwi Kurniawan, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta. Kunjungan ini berfokus pada penguatan pendampingan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Desa/Kelurahan se-Kalimantan Barat, sebagai bagian dari amanat perluasan akses keadilan bagi masyarakat. Kamis (16/4).

Dalam pertemuan bersama Kepala Pusat Pembudayaan dan Penyuluhan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, Lanang memaparkan capaian yang telah diraih Kanwil Kemenkum Kalbar, antara lain pelaksanaan Pelatihan Paralegal Tahun 2025 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum dan Aparat Penegak Hukum, serta pembinaan dan pendampingan kepada paralegal dalam pengisian laporan kegiatan layanan hukum di Posbankum Desa/Kelurahan.

Merespons paparan tersebut, Constantinus Kristomo memberikan arahan agar kegiatan pendampingan dan pembinaan Posbankum di wilayah terus ditingkatkan demi terwujudnya perluasan akses keadilan yang merata bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penguatan Posbankum di tingkat desa merupakan salah satu prioritas utama Kemenkum Kalbar dalam memastikan keadilan tidak hanya hadir di kota, tetapi juga menjangkau masyarakat di pelosok wilayah.

"Akses keadilan adalah hak setiap warga negara, bukan hak mereka yang tinggal dekat dengan fasilitas hukum. Melalui Posbankum Desa dan pemberdayaan paralegal, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Koordinasi dengan BPHN Pusat ini memperkuat langkah kami agar pendampingan yang kami lakukan semakin terstruktur dan berdampak nyata," ujar Jonny.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat bersama Pemberi Bantuan Hukum di wilayah akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menjalani Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI. Pengawasan terhadap Kanwil Kalimantan Barat dilaksanakan secara daring (online), bersamaan dengan Kanwil Jawa Tengah, sebagai bagian dari upaya nasional dalam mendorong percepatan peningkatan nilai pengawasan kearsipan di seluruh lingkungan Kementerian Hukum. Kamis (16/4).

Kegiatan ini bertujuan menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang berjalan di lingkungan Kanwil. Urgensinya mencakup empat hal pokok: kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, kepastian hukum dalam pengelolaan arsip, pemeliharaan kepercayaan publik, serta dukungan terhadap agenda reformasi birokrasi.

Objek pengawasan berfokus pada dua unit utama — Unit Kearsipan yang diampu Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Unit Pengolah yang terdiri dari Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Tahapan pengawasan meliputi Entry Meeting, pengisian instrumen, verifikasi dokumen, wawancara, pengamatan langsung dan uji petik, penyusunan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS), hingga Exit Meeting dan pelaporan akhir.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pengawasan kearsipan ini disambut sebagai momentum perbaikan, bukan sekadar penilaian administratif.

"Pengelolaan arsip yang tertib adalah cerminan dari tata kelola birokrasi yang sehat. Kami menyambut pengawasan ini dengan terbuka karena kami percaya bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan adalah peluang bagi Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat untuk terus berbenah. Arsip yang dikelola dengan baik bukan hanya soal kepatuhan — ia adalah bukti akuntabilitas kami kepada publik dan kepada negara," ujar Jonny.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat didorong untuk segera memenuhi sarana dan prasarana pendukung penanganan arsip, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil instrumen pengawasan, serta mewujudkan perbaikan kearsipan yang berkelanjutan. (Humas).

Doumentasi:

PONTIANAK – Dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Evaluasi Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 secara virtual, Rabu (15/4).

Kegiatan yang berpusat pada penguatan integritas aparatur ini dihadiri oleh jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) dan tim helpdesk layanan. Evaluasi ini menjadi krusial mengingat hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025 menempatkan Kementerian Hukum pada zona hijau dengan nilai akhir 85,23 (Kategori Kualitas Tinggi).

Asisten Ombudsman RI dalam paparannya menekankan bahwa maladministrasi merupakan "pintu masuk" utama bagi praktik korupsi. Bentuknya beragam, mulai dari penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga perilaku tidak kompeten dari petugas layanan. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

"Pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh Inspektorat, tetapi juga eksternal oleh masyarakat dan Ombudsman. Setiap laporan masyarakat adalah amanah yang wajib ditindaklanjuti, bukan diabaikan," tegas narasumber dari Ombudsman RI dalam sesi tersebut.

Dalam evaluasi ini, terungkap bahwa transformasi penilaian Ombudsman kini semakin komprehensif. Mulai tahun 2025, penilaian tidak lagi hanya sekadar melihat input dan proses, tetapi juga menyasar pada aspek kepercayaan masyarakat dan kepatuhan instansi terhadap produk pengawasan yang dikeluarkan Ombudsman.

Kanwil Kemenkum Kalbar sendiri berkomitmen mengimplementasikan rekomendasi strategis hasil evaluasi tersebut, di antaranya dengan memperkuat bimbingan teknis bagi aparatur dan mengoptimalkan kanal pengaduan agar lebih responsif terhadap keluhan pemohon layanan.

Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pencapaian nilai tinggi di tingkat pusat harus menjadi pemacu semangat bagi jajaran di daerah untuk terus konsisten dalam memberikan layanan prima.

"Kami menyambut baik hasil penilaian Ombudsman yang menempatkan Kementerian Hukum dalam kategori Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi. Namun, predikat ini adalah tanggung jawab besar yang harus kita buktikan setiap hari di lapangan," ujar Jonny Pesta Simamora.

Ia menambahkan bahwa fungsi Kanwil sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah memiliki peran vital dalam menjaga marwah institusi.

"Tugas dan fungsi kami di Kalimantan Barat, khususnya dalam layanan hukum harus berdiri tegak di atas standar pelayanan publik yang transparan. Saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk menutup rapat celah maladministrasi. Jangan ada penundaan yang tidak perlu, jangan ada prosedur yang berbelit. Kita harus memastikan bahwa setiap hak masyarakat terpenuhi dengan cepat, tepat, dan tanpa imbalan apa pun," pungkasnya. (Humas).

Dokumentasi:

PONTIANAK – Menjawab tantangan perkembangan teknologi yang kian pesat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) mengikuti webinar strategis IP Talks Seri Webinar #4 bertajuk “Bedah Tuntas Permenkum 6/2026 - Inovasi Tak Boleh Berhenti, Regulasi Wajib Dipahami”, Senin (13/4).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting ini menghadirkan dua pakar utama di bidang kekayaan intelektual: Rifan Fikri, Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Paten DJKI, serta Maulitta Pramulasari, Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan HKI Indonesia. Webinar ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai substansi Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 6 Tahun 2026 yang membawa perubahan signifikan pada mekanisme perlindungan paten di Indonesia.

Dalam paparannya, Rifan Fikri menegaskan bahwa Permenkum 6/2026 hadir sebagai instrumen regulasi yang adaptif dan responsif. Penyesuaian ini dirancang agar proses permohonan paten menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi melalui sistem berbasis teknologi.

“Dinamika teknologi menuntut regulasi yang mampu memberikan perlindungan optimal. Dengan digitalisasi layanan atau e-filing, prosedur administrasi kini lebih sederhana. Kami ingin memastikan kepastian hukum bagi para pemohon dapat tercapai dengan lebih cepat dan transparan,” ujar Rifan.

Senada dengan hal tersebut, Maulitta Pramulasari menyoroti pentingnya aspek perlindungan hukum di samping proses kreatif penciptaan produk. Menurutnya, regulasi seharusnya tidak dipandang sebagai penghambat, melainkan sebagai enabler atau pendorong ekosistem inovasi.

“Masih banyak inventor yang fokus pada produk namun abai pada perlindungan hukum, sehingga berisiko kehilangan hak atas invensinya. Regulasi yang dipahami dengan baik akan menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung komersialisasi dan meningkatkan daya saing di pasar,” jelas Maulitta.

Menindaklanjuti webinar ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Fokus utama akan diarahkan pada identifikasi potensi invensi daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri kreatif, guna difasilitasi dalam proses permohonan paten.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan KI, beserta jajaran JFT, JFU, CPNS, dan tim Helpdesk Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalbar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan arahan strategis terkait implementasi regulasi baru ini di wilayah Kalimantan Barat:

“Permenkum Nomor 6 Tahun 2026 ini adalah angin segar bagi ekosistem inovasi di daerah. Tugas dan fungsi kami di Kanwil Hukum Kalbar bukan sekadar administratif, melainkan menjadi jembatan agar setiap kreativitas masyarakat memiliki payung hukum yang kuat. Kami akan memastikan layanan pendampingan paten di Kalimantan Barat semakin optimal melalui digitalisasi, sehingga para inventor lokal kita tidak hanya produktif dalam berkarya, tetapi juga terlindungi secara hukum dan mampu memetik nilai ekonomi dari setiap inovasi yang mereka hasilkan.” (Humas).

Dokumentasi: