Pontianak — Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menambah jumlah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui pelantikan dan pengambilan sumpah yang berlangsung di Aula Kanwil, Senin pagi. Sebanyak lima orang PPNS dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang resmi dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.09.01 Tahun 2025 dan Nomor AHU-23.AH.09.01 Tahun 2025. Senin (12/08).

Pelantikan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, serta turut dihadiri perwakilan Korwas PPNS Polda Kalbar, Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Satpol PP Kota Singkawang, dan jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kanwil.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan surat keputusan, dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan. Pada kesempatan tersebut, pejabat yang dilantik terdiri dari P. Bharata Sibarani, Wicaksono, Rony Askari Bintang, Paulus Izak Sintan, dan Juari Susanto .

Dalam arahannya, Jonny menegaskan bahwa PPNS memiliki tugas strategis dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada), termasuk dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ia menambahkan bahwa kewenangan PPNS harus dijalankan secara profesional, terukur, dan sesuai prosedur hukum.

Hingga pelantikan hari ini, total PPNS yang telah dilantik di Kalimantan Barat mencapai 144 orang, dari berbagai instansi daerah dan vertikal.

Pelaksanaan tugas PPNS meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penyusunan berkas perkara untuk diteruskan kepada jaksa melalui penyidik Polri. Dengan kewenangan tersebut, PPNS diharapkan mampu memperkuat fungsi penegakan hukum administratif di daerah.

Menutup acara, Kepala Kanwil menyampaikan pesan dan penegasan mengenai komitmen moral para pejabat yang baru dilantik.

“Hari ini bukan hanya seremonial pelantikan, tetapi momentum penegasan komitmen dan tanggung jawab saudara sebagai aparat negara. Gunakan kewenangan secara profesional, tidak tergesa-gesa dalam tindakan, dan selalu menjunjung hukum sebagai instrumen keadilan. Harapan kami, keberadaan PPNS dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan ketertiban masyarakat,” ujar Jonny Pesta Simamora.

Acara ditutup dengan ucapan selamat serta sesi foto bersama, yang menandai dimulainya tugas baru bagi para pejabat PPNS dalam melaksanakan amanah negara. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak — Kanwil Kemenkum Kalbar melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Peraturan Bupati Sekadau tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Yasonna H. Laoly dan diikuti oleh perangkat daerah terkait secara langsung. Senin (12/08).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, Dalam pembukaannya, ia menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rancangan ini merupakan tindak lanjut dan penyesuaian dari Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada sesi pemaparan, pihak pemrakarsa menjelaskan bahwa terdapat empat komoditas hasil usaha daerah yang menjadi objek retribusi, yaitu bibit ikan, bibit sapi, bibit hortikultura, dan bibit karet. Namun, saat ini baru dua komoditas yang berjalan efektif, yaitu bibit ikan dan bibit sapi. Oleh karena itu, penyusunan Raperbup ini menjadi penting agar pelaksanaan penjualan hasil produksi daerah memiliki pedoman yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan teknis dari Tim Kerja II Harmonisasi Kanwil Kemenkum Kalbar. Penyesuaian pembahasan meliputi perbaikan judul, penyempurnaan ketentuan umum, penataan sistematika, penyesuaian beberapa pasal dan judul bab, serta penajaman substansi pada ketentuan teknis pemungutan retribusi. Selain itu, penulisan bagian pengundangan dan lampiran juga disesuaikan berdasarkan kaidah penulisan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir pembahasan, draft Raperbup dinyatakan selesai melalui tahapan harmonisasi. Selanjutnya, Kanwil akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai bukti administratif bahwa rancangan telah memenuhi aspek hukum formal dan teknis.

Menanggapi terselesaikannya tahapan harmonisasi ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi terhadap koordinasi antara pemerintah daerah dan tim harmonisasi.

“Penyusunan regulasi daerah harus memastikan adanya kepastian hukum serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Raperbup ini menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mengatur tata cara pemungutan retribusi hasil produksi daerah secara transparan, adil, dan akuntabel. Kami berharap regulasi ini dapat mendukung peningkatan potensi PAD sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Jonny.

Dengan rampungnya proses harmonisasi, Raperbup tersebut segera memasuki tahap finalisasi untuk kemudian ditetapkan sebagai regulasi resmi Pemerintah Kabupaten Sekadau. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak — Penutupan Inklusi Fest 2025 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional berlangsung meriah di Gedung Olahraga (GOR) Paralympic NPCI Kalimantan Barat. Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas ruang inklusi bagi penyandang disabilitas, sekaligus menandai peresmian fasilitas olahraga yang diperuntukkan bagi para atlet disabilitas berprestasi di Kalbar. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, komunitas disabilitas, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum. Minggu (7/12).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kewarganegaraan Kalimantan Barat hadir melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, mewakili Kepala Kantor Wilayah. Kehadiran institusi pemerintah dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen memperkuat akses layanan publik yang lebih mudah, adil, dan responsif bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam hal legalitas usaha dan administrasi layanan lain yang mendukung kemandirian ekonomi.

Acara dibuka dengan laporan kegiatan oleh Mustaat Saman selaku Ketua NPCI Kalbar dan Pembina Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar penerima bantuan, melainkan kelompok masyarakat yang mampu berprestasi dan mandiri. Ia memaparkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 200 pelaku usaha disabilitas di Kalbar, termasuk 91 di antaranya mengelola usaha kedai kopi. Mustaat berharap adanya kemudahan perizinan dan administrasi usaha, termasuk pendaftaran merek, agar pelaku usaha disabilitas semakin berkembang dan memiliki daya saing.

Perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Barat, Ardhy Anto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terbangun antara OJK, NPCI Kalbar, dan komunitas pendamping penyandang disabilitas. Ia menuturkan bahwa OJK berkomitmen memperkuat literasi keuangan, inklusi layanan perbankan, dan akses pendanaan bagi penyandang disabilitas agar semakin mandiri secara ekonomi. Menurutnya, ekosistem inklusif hanya dapat berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan lintas sektor secara konsisten.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas RI, Dante Riqmalia, turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya dukungan berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut bahwa peningkatan kapasitas penyandang disabilitas perlu diwujudkan melalui pelatihan, pemberdayaan usaha, serta penyediaan ruang partisipasi yang adil agar mereka dapat berkarya dan berkontribusi di berbagai sektor. Ia juga menyampaikan dukungan atas kolaborasi yang telah dilakukan dengan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam rangka peningkatan akses layanan publik yang lebih inklusif bagi kelompok disabilitas.

Puncak acara ditandai dengan peresmian GOR Paralympic NPCI Kalbar oleh Sugeng Hariadi, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kalbar yang hadir mewakili Gubernur. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan fasilitas dan ruang partisipatif bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, keberadaan GOR Paralympic bukan hanya simbol, tetapi juga bukti nyata bahwa penyandang disabilitas memiliki ruang untuk berlatih, berkompetisi, dan menorehkan prestasi.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan pernyataan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat layanan publik yang inklusif dan responsif.

“Peringatan ini bukan hanya seremoni, tetapi pengingat bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan akses layanan yang setara. Kami berkomitmen memastikan kemudahan layanan publik seperti pendaftaran merek, perseroan perseorangan, serta fasilitasi legalitas usaha yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi para pelaku usaha disabilitas,” ujar Jonny.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperluas ruang kolaborasi agar berbagai pelayanan publik dapat diakses lebih mudah oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa kecuali.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini diharapkan mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, sektor usaha, komunitas disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat program pemberdayaan, pendidikan inklusi, serta akses layanan publik yang mendukung kemandirian penyandang disabilitas. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak - Kanwil Kemenkum Kalbar melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Peraturan Bupati Sanggau tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan digelar di Ruang Rapat Muladi dan melibatkan peserta baik secara luring maupun melalui virtual meeting, dengan menghadirkan perangkat daerah dari Kabupaten Sanggau serta perwakilan instansi terkait. Jumat (5/12).

Rapat dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Zuliansyah, bersama Pokja 5 Harmonisasi Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat. Dalam pengantarnya, ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan penyusunan regulasi sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki konsistensi norma, serta selaras dengan kebijakan nasional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Paulus Usrin, turut memberikan pemaparan mengenai urgensi penyusunan roadmap ini. Ia menjelaskan bahwa rencana strategis tersebut dibutuhkan sebagai panduan perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pengendalian inflasi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Pembahasan teknis dipandu oleh Drajad F. Bintara dari Pokja Harmonisasi, dengan fokus pada penyesuaian sistematika, teknik penyusunan, serta penajaman substansi agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Forum juga menyepakati sejumlah penyempurnaan terkait struktur norma dan indikator strategis dalam pelaksanaan kebijakan inflasi daerah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi ini. Ia menegaskan bahwa kualitas regulasi daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Harmonisasi regulasi daerah merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif, terukur, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyusun roadmap pengendalian inflasi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya harmonisasi ini, kami berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Jonny.

Melalui rapat ini, Raperbup Sanggau dinyatakan selesai tahap harmonisasi dan akan diterbitkan Surat Selesai Harmonisasi melalui aplikasi e-Harmonisasi sebelum memasuki proses finalisasi penetapan. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Apel Sore Virtual yang diikuti seluruh jajaran pegawai baik struktural maupun fungsional. Apel dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah.

Dalam amanatnya, Zuliansyah menyampaikan penekanan terkait ketepatan waktu dalam pengunggahan data dukung rencana aksi. Ia mengingatkan bahwa batas waktu pengunggahan ditetapkan hingga pukul 18.00 WIB pada hari yang sama. Jumat (5/11).

“Saya ingin kembali menegaskan bahwa unggah data dukung rencana aksi wajib diselesaikan hari ini. Masih ada waktu sekitar satu setengah jam untuk memastikan seluruh data telah lengkap. Kelengkapan data ini sangat penting karena berdampak langsung pada penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga memberi informasi bahwa pada hari Senin mendatang akan dilaksanakan rapat internal pelaporan kinerja masing-masing tim kerja. Rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda rapat tingkat nasional yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Desember 2025.
Sebelum menutup apel, Zuliansyah juga mengingatkan pegawai agar memastikan keamanan kantor sebelum meninggalkan ruangan, serta memanfaatkan akhir pekan untuk beristirahat dan menjaga kesehatan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dalam kesempatan terpisah menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan jajaran dalam mengikuti apel serta menekankan pentingnya keseriusan dalam penyelesaian data kinerja.

“Apel ini bukan hanya rutinitas, tetapi refleksi kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga capaian kinerja instansi. Saya berharap seluruh pegawai dapat bekerja dengan tertib, memastikan seluruh data valid dan tepat waktu, karena ini menjadi representasi profesionalitas kita sebagai aparatur negara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian kewajiban sesuai jadwal menjadi bagian dari budaya kerja positif yang harus dibangun dan dipertahankan. (Humas).

Dokumentasi: