Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida menghadiri kegiatan Asesment Lapangan Luring dalam rangka Akreditasi Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Selasa (18/11). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Universitas Panca Bhakti dan merupakan rangkaian asesmen yang diselenggarakan pada 17–19 November 2025.

Acara ini dihadiri oleh Rektor UPB, para dekan, Ketua Program Pascasarjana, Direktur Bank Kalbar, Wakil Wali Kota Pontianak, Wakil Bupati Kubu Raya, para advokat, serta berbagai mitra strategis UPB lainnya. Kehadiran berbagai unsur pemangku kepentingan ini menjadi cerminan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan hukum di Kalimantan Barat.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Direktur Sekolah Pascasarjana sekaligus Ka. Prodi Magister Hukum H. Muhammad Doing yang menekankan bahwa proses asesmen lapangan merupakan tahapan penting dalam memastikan kualitas akademik Program Magister Hukum UPB, yang keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Rektor Universitas Panca Bhakti, Purwanto turut memberikan sambutan yang menegaskan komitmen UPB dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui sinergi dan kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai mitra strategis.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus yayasan, pimpinan universitas, tim SPMI dan Task Force APS, para dosen, perwakilan organisasi mitra, dan para alumni, termasuk tokoh daerah seperti Wakil Wali Kota Pontianak H. Bahasan, serta Wakil Bupati Kubu Raya H. Sukiryanto.

Sesi selanjutnya adalah wawancara dengan mitra UPB yang dipimpin oleh asesor BAN-PT Ade Saptomo dan Mella Ismelina Farma Rahayu. Pada sesi ini, masing-masing mitra memberikan pemaparan mengenai kontribusi, kerja sama, serta sinergi yang telah terbangun dengan UPB.

Dalam kapasitasnya sebagai mitra strategis, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan mutu akademik Program Magister Hukum UPB. Farida menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar telah merasakan langsung kontribusi positif dari alumni Magister Hukum UPB yang bekerja di lingkungan Kanwil, terutama melalui inovasi layanan kekayaan intelektual, pendampingan paten, hak cipta, dan layanan KI lainnya.

Farida juga menyampaikan beberapa masukan konstruktif bagi UPB, antara lain peningkatan kompetensi bahasa asing seperti Bahasa Inggris dan Mandarin untuk menghadapi tantangan global.

Selain itu, ia menegaskan sinergi berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan UPB dalam berbagai bidang, termasuk kerja sama dengan OBH/LBH terverifikasi, pelatihan paralegal, pendampingan hukum, serta kolaborasi dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simaora menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.

“Kanwil Kemenkum Kalbar menyambut baik sinergi dengan Universitas Panca Bhakti, terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan hukum. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan SDM hukum yang kompeten dan berintegritas. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, baik dalam pelayanan hukum, penyuluhan, maupun pengembangan kapasitas akademik demi kemajuan daerah,” ujar Kakanwil.

Kakanwil juga menekankan pentingnya kesinambungan kerja sama strategis antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk layanan di bidang kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, perseroan perseorangan, serta kekayaan intelektual.

Kanwil Kemenkum Kalbar mendukung secara penuh pengembangan mutu akademik UPB dalam rangka pencapaian akreditasi unggul untuk Program Studi Magister Hukum, lalu menindaklanjuti rencana kerja sama strategis antara UPB dan Kanwil Kemenkum Kalbar, khususnya terkait kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, perseroan perseorangan, serta layanan kekayaan intelektual melalui sentra KI dan mitra OBH/LBH, dan tak lupa pula memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, penyuluhan hukum, serta peningkatan kapasitas akademik di bidang pelayanan hukum.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat menggelar audiensi pada Selasa (18/11) di Ruang Rapat OJK Kalbar. Pertemuan ini membahas pembentukan Satuan Gugus Tugas (Satgas) Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Jaminan Fidusia di wilayah Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut isu fidusia yang menjadi perhatian nasional.

Audiensi dibuka oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, yang menjelaskan bahwa OJK Pusat telah menyampaikan informasi mengenai urgensi penanganan isu fidusia secara terpadu di seluruh Indonesia. Menurutnya, penyelarasan langkah dan penguatan kolaborasi daerah menjadi kunci keberhasilan peningkatan akurasi dan kepatuhan pendaftaran fidusia.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, menyampaikan bahwa layanan jaminan fidusia memiliki kontribusi signifikan, yaitu mencapai 80–90 persen dari total PNBP Administrasi Hukum Umum (AHU). Oleh karena itu, optimalisasi layanan, peningkatan ketertiban pendaftaran, dan pemadanan data menjadi prioritas utama pihaknya.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas struktur Satgas di tingkat pusat yang melibatkan Ditjen AHU, Sekretariat Jenderal, OJK, MPPN, dan APPI. Sementara di tingkat wilayah, Satgas akan terdiri dari Kanwil Kemenkum Kalbar, MPWN, MPDN, OJK Provinsi Kalbar, serta FKD APPI. Kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat pengawasan, menertibkan data fidusia, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan PNBP.

Ruang lingkup kerja Satgas mencakup pengawasan kepatuhan melalui rekonsiliasi data antara laporan notaris, sistem AHU Online, dan data perjanjian pembiayaan dari OJK. Selain itu, koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta memastikan proses pertukaran data berjalan efisien. Satgas juga akan melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada notaris maupun lembaga pembiayaan melalui berbagai media dan kegiatan tatap muka.

Kedua instansi bersepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pemadanan data fidusia, mengingat kesenjangan data nasional yang menjadi temuan audit BPK serta berdampak pada potensi PNBP yang belum tergali optimal. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari rencana aksi Ditjen AHU tahun 2025 dalam meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepatuhan pendaftaran jaminan fidusia di wilayah Kalimantan Barat.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar dan OJK Kalbar akan melakukan pemadanan data awal, menggelar rapat lanjutan bersama MPD/MPW dan APPI, melaksanakan sosialisasi kepada notaris dan lembaga pembiayaan, serta menyusun laporan berkala kepada Ditjen AHU.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Satgas ini sebagai upaya memperkuat integritas layanan fidusia di daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan OJK merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akurasi data dan optimalisasi PNBP di Kalimantan Barat.

Dokumentasi:

Pontianak—Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Singkawang di Ruang Rapat Muladi. Selasa (18/11).

Rapat ini membahas Raperwali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kota Singkawang, serta Raperwali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, yang mengikuti secara daring. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kota Singkawang, Biro Organisasi, Biro Hukum, serta Tim Pokja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Kalbar.

Dalam arahannya, Zuliansyah menegaskan bahwa harmonisasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Harmonisasi kedua rancangan peraturan ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kota Singkawang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah harus mampu menciptakan struktur yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan urusan pemerintahan secara profesional.

Kanwil Kemenkum Kalbar berperan memastikan kedua rancangan peraturan tersebut memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, serta keselarasan dengan kebijakan nasional.

Pembahasan substansi dipimpin oleh Pokja 4, dengan Cecilia Veronica Simanjuntak sebagai penyampai tanggapan mulai dari judul hingga ketentuan penutup.

Seluruh masukan disusun untuk memastikan bahwa setiap norma dalam rancangan peraturan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, turut memberikan pernyataannya atas pelaksanaan kegiatan ini.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Singkawang yang telah menunjukkan komitmen dalam penyusunan dua rancangan peraturan penting ini.

Harmonisasi yang kita lakukan hari ini bukan hanya memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum, tetapi juga menjamin bahwa aturan tersebut relevan, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan daerah.

Kami berharap hasil dari proses ini dapat memperkuat struktur organisasi perangkat daerah serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik di Kota Singkawang,” ujarnya.

Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, berdaya guna, dan selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak — Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali memberikan layanan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual dan Monitoring Dashboard yang berlangsung di Ruang Layanan Kanwil Kemenkum Kalbar pada Selasa (18/11).

Pelayanan yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual ini tidak hanya dilakukan secara langsung di kantor, tetapi juga tersedia melalui berbagai media online. Hal ini menjadi komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan responsif bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan serta informasi terkait Kekayaan Intelektual (KI).

Pada kegiatan hari ini, layanan yang diberikan adalkah konsultasi dan pendampingan permohonan pendaftaran Merek “CatchTime” atas nama Yudha Bagus Pratama serta pengecekan Dashboard Monitoring DJKI untuk memantau perkembangan permohonan KI yang masuk ke dalam sistem.

Sebagai tindak lanjut, petugas melakukan pendampingan terhadap proses pendaftaran Merek “CatchTime” hingga tahapan selanjutnya. Berdasarkan hasil pantauan Dashboard Monitoring DJKI pada tanggal 18 November 2025, tercatat 3 permohonan Merek dan 5 permohonan Hak Cipta yang masuk.

Hingga saat ini, total permohonan Kekayaan Intelektual yang tercatat dalam Dashboard Monitoring telah mencapai 2.296 permohonan, dengan rincian 750 permohonan Merek, 38 permohonan Paten/Paten Sederhana, 28 permohonan Desain Industri, 1.479 permohonan Hak Cipta, dan 1 permohonan Indikasi Geografis

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual.

“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah diakses dan berkualitas. Semakin banyaknya permohonan KI yang tercatat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kalimantan Barat dalam melindungi karya dan inovasinya terus meningkat. Kami akan terus mendorong percepatan layanan serta memperkuat pendampingan agar setiap karya dapat terlindungi secara optimal,” ujar Kakanwil.

Kegiatan layanan rutin ini diharapkan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di Kalimantan Barat.

Pontianak — Pemerintah resmi mengalokasikan Rp10 triliun untuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis Kekayaan Intelektual (KI). Kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, dengan memanfaatkan aset KI sebagai agunan.

Kebijakan tersebut disetujui dalam Rapat Koordinasi Komite Nasional pada Senin (17/11) yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Indonesia kini menjadi negara ke-15 di dunia yang menerapkan skema pembiayaan berbasis KI untuk UMKM dan sektor kreatif.

Pemerintah pusat saat ini menyiapkan instrumen, regulasi, serta pelatihan valuator KI agar kebijakan ini dapat diimplementasikan penuh pada 2026. Proses pengajuan pembiayaan nantinya didasarkan pada nilai valuasi KI yang ditentukan oleh lembaga valuator resmi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini dan menilai bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk memanfaatkannya.

“Kalimantan Barat memiliki banyak pelaku usaha kreatif dan UMKM yang menghasilkan karya dan inovasi bernilai ekonomi. Dengan hadirnya KUR berbasis KI, mereka mendapatkan peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan yang selama ini sulit dijangkau,” ujar Jonny Pesta Simamora.

Ia menegaskan bahwa Kanwil akan menindaklanjuti kebijakan tersebut secara konkret.

“Kami akan meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual. Semakin banyak KI yang tercatat, semakin luas peluang pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha daerah,” jelasnya.

“Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perbankan, serta lembaga terkait agar skema ini dapat berjalan efektif di Kalbar dan benar-benar dirasakan manfaatnya.”

Di tingkat nasional, Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menuturkan bahwa pembiayaan berbasis KI telah menjadi tren global. Banyak negara membuktikan bahwa aset tidak berwujud seperti merek, desain, riset, dan software memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan sektor kreatif.
Dengan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif Indonesia mencapai 26 juta orang serta 63 juta UMKM, skema pembiayaan berbasis KI diyakini dapat menjadi pendorong baru ekonomi nasional.

Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong UMKM, kreator lokal, pelajar, perguruan tinggi, serta komunitas kreatif untuk segera mencatatkan KI mereka melalui layanan resmi dan memanfaatkan peluang pembiayaan yang akan berjalan penuh mulai 2026. (Humas).