Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum kembali melaksanakan kegiatan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual (KI) dan Monitoring Dashboard, yang berlangsung Senin (12/01) di Ruang Layanan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memberikan pelayanan hukum yang prima, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan tidak hanya dilakukan secara tatap muka bagi pemohon yang datang langsung ke kantor, tetapi juga dapat diakses melalui media online guna menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Pada hari tersebut, layanan konsultasi yang diberikan meliputi konsultasi permohonan pendaftaran merek “RSK Sawit Mahmudi” atas nama Mahmudi, serta pengecekan Dashboard Monitoring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memantau perkembangan permohonan KI yang masuk.

Dalam pelaksanaan layanan, petugas menyampaikan secara rinci mengenai persyaratan, prosedur permohonan pendaftaran merek, serta informasi terkait biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan lengkap sebelum mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora menyampaikan bahwa layanan konsultasi dan monitoring ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. “Kami terus mendorong masyarakat, pelaku usaha, dan para kreator untuk mendaftarkan karya serta mereknya sejak dini. Perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada peningkatan daya saing dan nilai ekonomi,” ujar Kakanwil.

Berdasarkan hasil Monitoring Dashboard pada tanggal 12 Januari 2026, tercatat terdapat 1 permohonan Merek dan 5 permohonan Hak Cipta yang masuk pada hari tersebut. Secara kumulatif, hingga tanggal yang sama, jumlah permohonan KI yang tercatat dalam sistem Dashboard Monitoring mencapai 62 permohonan, dengan rincian 15 permohonan Merek, 4 permohonan Desain Industri, dan 60 permohonan Hak Cipta.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual semakin meningkat, sehingga mampu mendorong terciptanya iklim inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Senin (12/1).

Apel bersama ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dan terpusat di Lapangan Upacara Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi, pejabat struktural dan fungsional, ASN, serta CPNS di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat mengikuti apel di aula Soepomo Bersama dengan Kepala Kanwil Kementerian Ham Kalimantan Tengah (Wilayah Kerja Kalimantan Barat), dan Beserta jajaran.

Dalam amanatnya, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa apel awal tahun bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen seluruh jajaran dalam menghadapi tantangan strategis di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan pada tahun 2026.

Menko Yusril juga menyoroti berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional. Ia menekankan bahwa penerapan regulasi baru tersebut menuntut kesiapan aparatur negara, tidak hanya dari sisi pemahaman normatif, tetapi juga perubahan cara berpikir dan sikap dalam penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Selain itu, Menko Yusril mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor, soliditas antarunit kerja, serta menjaga integritas aparatur di tengah kompleksitas tantangan nasional, termasuk dinamika sosial, bencana alam, hingga derasnya arus informasi di era digital.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar siap mendukung dan mengimplementasikan kebijakan nasional secara konsisten hingga ke tingkat daerah.

“Apel bersama ini menjadi pengingat bagi kami di daerah untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, serta koordinasi lintas sektor dalam menjalankan tugas. Tantangan hukum ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan dan komitmen bersama,” tegas Jonny.

Jonny menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru, serta menjaga netralitas dan etika aparatur negara di tengah perkembangan teknologi dan informasi.

“Kami memastikan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar bekerja sesuai koridor hukum, menjunjung tinggi nilai integritas, serta memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui Apel Bersama Awal Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh insan Kementerian Hukum, termasuk di Kalimantan Barat, semakin solid dalam melangkah bersama, menjaga kepercayaan publik, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. (Foto/Narasi : Jm/Young)

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Rapat Internal Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam rangka mematangkan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Edward Omar, Kamis (8/1/2026), ini menjadi langkah awal penyelarasan program dan kegiatan Bidang AHU agar selaras dengan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida dan diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Taufik Sabarudin, JFT dan JFU, serta CPNS Bidang Pelayanan AHU. Pembahasan difokuskan pada target capaian kinerja Bidang Pelayanan AHU Tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, dengan dua sasaran utama yakni peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU serta optimalisasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris.

Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Pelayanan AHU menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap tugas dan fungsi notaris, termasuk pemeriksaan protokol notaris dan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Untuk mendukung hal tersebut, disepakati sejumlah rencana kegiatan awal tahun 2026, seperti evaluasi hasil pemeriksaan protokol notaris, rapat koordinasi, audiensi dan monitoring Majelis Pengawas Daerah di beberapa kabupaten/kota, serta pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) MPD Kota Pontianak.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida juga menegaskan perlunya penguatan sosialisasi dan edukasi layanan AHU, khususnya pendaftaran Perseroan Perorangan, yang diarahkan kepada mahasiswa dan masyarakat umum.

“Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum sekaligus memperluas pemahaman publik terhadap layanan Administrasi Hukum Umum melalui strategi publikasi dan konten digital yang informatif,” ujar Farida.

Selain itu, rapat turut membahas penyusunan Sekretariat Majelis Pengawas Notaris Tahun 2026 yang mencakup MPD, MPW, dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), termasuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pendukung. Untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan program, disepakati pula penetapan penanggung jawab kegiatan dan laporan, mulai dari E-Performance, E-Monev Bappenas, hingga laporan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya agar seluruh rencana kegiatan Bidang Pelayanan AHU Tahun 2026 disusun secara rinci, terjadwal, dan selaras dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat dimulai sejak awal tahun anggaran dan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali memberikan layanan konsultasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen peningkatan pelayanan publik di bidang hukum. Kegiatan layanan konsultasi ini dilaksanakan pada Jumat (09/01) bertempat di Ruang Pusat Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar.

Layanan konsultasi tersebut diberikan oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Andy Hermawan Prasetio kepada salah satu pemohon, Desi, yang berdomisili di Jalan Putri Candramidi (Podomoro), Pontianak. Pada kesempatan tersebut, pemohon berkonsultasi mengenai tata cara pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual jenis Merek dengan nama “VOXY” untuk produk frame kacamata, mulai dari proses pendaftaran, besaran tarif, hingga jangka waktu pelindungannya.

Dalam penjelasannya, Andy menyampaikan bahwa proses pendaftaran merek relatif sederhana dan dapat dilakukan secara daring. Calon pemohon terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan penelusuran merek melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada laman resmi www.dgip.go.id, serta memastikan kesesuaian klasifikasi barang atau jasa melalui Sistem Klasifikasi Merek sebelum mengajukan permohonan.

Selanjutnya, pemohon diberikan edukasi singkat mengenai tahapan pendaftaran merek secara online, dimulai dari pembuatan akun dengan melengkapi identitas berupa alamat surel, e-KTP, NPWP, dan materai elektronik Rp10.000. Proses dilanjutkan dengan pengisian permohonan melalui menu Permohonan Online, hingga tahap resume dan penerbitan kode billing sebagai dasar pembayaran.

Setelah kode billing diterbitkan, pemohon diwajibkan melakukan pembayaran PNBP dengan tarif umum sebesar Rp1.800.000 atau tarif UMKM sebesar Rp500.000 dengan melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait. Pemohon juga diimbau untuk secara aktif memantau perkembangan permohonannya, mengingat proses pendaftaran merek memerlukan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan melalui tahapan pemeriksaan formalitas, substantif, masa pengumuman, hingga penerbitan sertifikat merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamorav menyampaikan bahwa layanan konsultasi kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan, serta mendorong masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM, agar segera mendaftarkan kekayaan intelektualnya sebagai aset yang bernilai ekonomi dan terlindungi secara hukum.

Lebih lanjut, Kakanwil menambahkan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan sejak awal akan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari, mengingat sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip first to file sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan jangka waktu pelindungan selama 10 tahun.

Melalui layanan konsultasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar terus berupaya memberikan edukasi dan pendampingan berkelanjutan, baik secara tatap muka maupun melalui layanan berbasis teknologi informasi, guna mendukung peningkatan kesadaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Kalimantan Barat.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar apel sore secara virtual dalam rangka Work From Anywhere (WFA) yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, Jumat (9/1).

Dalam amanatnya, Kakanwil menyampaikan salam pembuka serta menekankan pentingnya konsolidasi kinerja awal tahun 2026. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar segera menindaklanjuti penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang merujuk pada capaian tahun sebelumnya dengan penegasan kebijakan baru dari pusat.

Jonny menjelaskan bahwa perjanjian kinerja akan diturunkan hingga ke tingkat fungsional dan pelaksana dalam bentuk SKP. Untuk itu, masing-masing divisi diminta segera menyusun dokumen tersebut. Ia menjadwalkan pembahasan internal divisi pada Senin, dilanjutkan dengan proses penandatanganan PK dan SKP pada Rabu.

“Seluruh struktur, baik pejabat struktural, fungsional, maupun pelaksana, wajib menyusun dan menandatangani dokumen kinerja sebagai bentuk komitmen bersama,” tegasnya.

Selain itu, Kakanwil juga menyampaikan informasi terkait agenda strategis nasional, khususnya perkembangan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang saat ini menghadapi sejumlah gugatan. Ia meminta jajaran untuk tetap responsif dan siap mendukung kebijakan pusat.

Terkait agenda kedinasan, Jonny menyebutkan rencana kunjungan pejabat pusat ke Kalimantan Barat yang masih menyesuaikan dengan padatnya tugas, dengan target penyambutan pada 24 Januari 2026.

Menutup amanatnya, Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk menjaga kekompakan, fokus pada target kinerja, serta menjadikan apel sebagai forum komunikasi dan penguatan koordinasi.

“Mulai minggu depan, seluruh divisi harus sudah bergerak dan berlari sesuai rencana kerja yang disusun,” pungkasnya.
Apel sore virtual pun ditutup dengan ucapan terima kasih dan ajakan untuk kembali melanjutkan tugas masing-masing. (Humas: Young).

Dokumentasi :