Singkawang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Pontianak Periode 2025–2028 serta Anggota MPD Notaris Kota Singkawang Periode 2026–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (04/02/2026).

Dalam sambutannya, Jonny menegaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya pembinaan dan pengawasan notaris secara profesional dan berintegritas. “Majelis Pengawas Daerah adalah garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan notaris. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas harus didukung oleh komitmen, integritas, serta kepatuhan terhadap koridor regulasi yang berlaku,” ujar Jonny.

Ia menekankan bahwa pendekatan utama dalam pengawasan notaris adalah pembinaan sebagai langkah preventif. “Pembinaan harus menjadi prioritas utama. Namun, apabila terdapat pelanggaran, maka mekanisme pengawasan tetap dijalankan sesuai ketentuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.

Jonny juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Singkawang atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan pelantikan dapat terlaksana dengan baik. “Sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, MPD Notaris, dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk mewujudkan pengawasan dan pembinaan notaris yang efektif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris. Ia menegaskan bahwa keberadaan MPD memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Singkawang siap mendukung tugas MPD Notaris sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Tjhai Chui Mie.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kota Singkawang menyediakan satu ruangan khusus yang akan digunakan sebagai sekretariat MPD Notaris Kota Singkawang. “Kami berharap dengan adanya sekretariat ini, koordinasi dan kinerja MPD dapat semakin optimal,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Singkawang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota MPD yang telah dilantik dan berharap agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota MPD yang dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan profesional, objektif, dan berintegritas demi pelayanan hukum yang lebih baik,” tutupnya.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mendorong penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan preventif. Salah satunya diwujudkan melalui program “SERASSI” (Setiap Rabu Sosialisasi Edukasi) yang digelar rutin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kota Pontianak, Rabu (4/2).

Pada pelaksanaan kali ini, kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni KUA Pontianak Utara dan KUA Pontianak Kota. Penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Badaruddin dan Subhan Ramadhan, hadir sebagai narasumber dengan total peserta sebanyak 30 calon pengantin, masing-masing 10 orang di Pontianak Utara dan 20 orang di Pontianak Kota.

Dalam penyuluhan tersebut, peserta dibekali pemahaman seputar Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pranikah, nasihat perkawinan, serta sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026, khususnya Pasal 411 tentang perzinahan dan Pasal 466 tentang penganiayaan. Materi juga mencakup pengenalan layanan publik Kanwil Kemenkum Kalbar, seperti konsultasi hukum, informasi hukum, hingga akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan.

Penyuluhan ini bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman hukum sejak dini, sehingga mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara bertanggung jawab serta meminimalisir potensi konflik hukum di kemudian hari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa edukasi hukum kepada calon pengantin merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga yang sadar hukum.

“Program SERASSI menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan literasi hukum sejak tahap pra nikah. Kami ingin masyarakat memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pemahaman yang baik, potensi sengketa dan pelanggaran hukum bisa dicegah sejak awal,” ujar Jonny.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus memperluas jangkauan penyuluhan hukum melalui kolaborasi dengan KUA dan pemerintah daerah agar layanan informasi dan bantuan hukum semakin mudah diakses masyarakat.

“Kanwil berkomitmen menjadikan penyuluhan hukum sebagai garda terdepan pencegahan. Melalui Pos Bantuan Hukum di kelurahan, masyarakat tidak perlu ragu mencari konsultasi maupun pendampingan hukum. Negara harus hadir sampai ke level paling dekat dengan warga,” tegasnya.

Ke depan, program SERASSI akan terus dilaksanakan secara berkala setiap dua minggu sekali di KUA wilayah Kota Pontianak, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam membangun budaya sadar hukum dan mewujudkan keluarga yang harmonis, tertib, dan berkeadilan. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat perannya sebagai pembina dan pengawal pembentukan produk hukum daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Kalbar, Rabu (4/2).

Pertemuan ini dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Kalbar Jeffray Edward, jajaran perancang peraturan perundang-undangan dari kedua instansi, serta tim teknis Kanwil Kemenkum Kalbar. Koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung proses perencanaan, penyusunan, hingga pengharmonisasian rancangan peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan itu, Lanang Dwi Kurniawan menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum Kalbar memberikan pendampingan teknis di setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, perda yang berkualitas harus memenuhi aspek harmonisasi, kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen mendampingi proses pembentukan peraturan daerah sejak tahap perencanaan sampai pengundangan. Tujuannya agar setiap perda yang lahir benar-benar implementatif, tidak tumpang tindih regulasi, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Bapemperda DPRD Kalbar, Jeffray Edward, menyambut baik koordinasi tersebut dan mengapresiasi peran aktif Kanwil Kemenkum Kalbar dalam mendukung fungsi legislasi daerah. Ia menilai komunikasi dan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci terciptanya regulasi yang taat asas sekaligus aplikatif.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar juga menyampaikan undangan kepada Bapemperda DPRD Kalbar untuk menghadiri Rapat Koordinasi Kantor Wilayah yang akan dilaksanakan pada 10 Februari 2026 mendatang sebagai forum strategis penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa sinergi dengan DPRD merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas legislasi di daerah.

“Kanwil Kemenkum Kalbar hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun secara harmonis, tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar pembangunan hukum di Kalimantan Barat semakin tertata dan berdampak,” tegas Jonny.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan perannya sebagai garda terdepan pembinaan hukum di daerah, sekaligus memastikan proses pembentukan peraturan daerah berjalan profesional, terarah, dan berkelanjutan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kalimantan Barat.  (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung perluasan akses keadilan bagi masyarakat dengan mengikuti secara virtual peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Zoom dan YouTube, Rabu (4/2).

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Lanang Dwi Kurniawan, serta para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar.

Peresmian dilakukan secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dengan meresmikan sebanyak 2.017 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini menjadi langkah konkret reformasi hukum yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus bagian dari implementasi Asta Cita Presiden dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kehadiran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu memangkas jarak layanan hukum, sehingga masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dapat memperoleh konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum secara mudah, cepat, serta merata.

Bagi Kanwil Kemenkum Kalbar, kegiatan ini menjadi momentum pembelajaran sekaligus penguatan komitmen untuk terus menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Peran penyuluh hukum dan jajaran Kanwil dinilai strategis sebagai ujung tombak edukasi serta fasilitasi akses keadilan di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat terhadap layanan hukum.

“Program Posbankum ini adalah langkah strategis untuk memastikan negara benar-benar hadir hingga tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses layanan hukum. Kanwil Kemenkum Kalbar siap mendukung penguatan peran penyuluh hukum dan memperluas layanan bantuan hukum agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat,” tegas Jonny.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Posbankum dapat berjalan efektif serta membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui partisipasi dalam peresmian ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program bantuan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan Masyarakat. (Humas)

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan penguatan regulasi daerah dengan menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak tentang Pemajuan Kebudayaan, di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar. Rabu (4/2).

Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, bersama Tim Pokja Pengharmonisasian Kanwil Kemenkum Kalbar. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII, akademisi Universitas Tanjungpura, serta perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas strategis Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat, serta dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

Dalam forum tersebut, peserta membahas penyempurnaan materi muatan Raperda, mulai dari substansi pelindungan dan pengembangan kebudayaan, penguatan peran pemerintah daerah, hingga penyesuaian teknik penyusunan regulasi agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembahasan juga menekankan pentingnya menjaga identitas budaya lokal Pontianak di tengah arus globalisasi yang semakin dinamis.

Sebagai daerah dengan sejarah panjang dan keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, serta kearifan lokal, Kota Pontianak dinilai membutuhkan payung hukum yang komprehensif guna melindungi, melestarikan, sekaligus memajukan potensi budayanya sebagai aset pembangunan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi merupakan tahapan krusial agar kebijakan daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen pastikan setiap Raperda yang disusun pemerintah daerah memiliki kualitas regulasi yang baik, tidak tumpang tindih, serta mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Pemajuan kebudayaan bukan sekadar pelestarian, tetapi investasi jangka panjang untuk menjaga jati diri daerah sekaligus mendorong pembangunan,” tegas Jonny.

Ia menambahkan, keterlibatan lintas sektor dalam proses harmonisasi menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, serta mampu memperkuat identitas budaya Kalimantan Barat di tingkat lokal maupun nasional. (Humas).

Dokumentasi: