Serang – Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkenalkan sebuah aplikasi handphone yang berisikan seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum. Aplikasi dengan nama SuperApp Kementerian Hukum “PASTI” ini dapat diunduh pada perangkat Android maupun iOS.

Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan kehadiran aplikasi “PASTI” merupakan inisiasi Kemenkum untuk menghadirkan layanan hukum yang modern, terintegrasi, dan mudah diakses.

“Ini bukan sekadar aplikasi, melainkan simbol perubahan cara kita bekerja dan melayani,” kata Wisnu di Kantor Gubernur Banten, Rabu (08/04/2026).

Ia mengungkapkan bahwa birokrasi pemerintahan Indonesia tengah bergerak ke arah yang lebih cepat, terbuka, dan sederhana. Karena itu, transformasi digital melalui aplikasi “PASTI” akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan hukum.

“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan hukum kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu,” tuturnya.

Upaya Kemenkum menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan dekat kepada masyarakat, tampak pula melalui program Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Wisnu mengatakan, Posbankum menjadi tempat bertanya, mengadu, dan mendapatkan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi dengan cara yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Hingga April 2026, Posbankum telah hadir di semua desa/kelurahan di seluruh Indonesia atau 100 persen.

“Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi, tetapi juga sebagai ruang penyelesaian konflik sosial sekaligus sarana edukasi hukum masyarakat. Di sinilah prinsip people-centered justice diwujudkan bahwa hukum hadir untuk manusia, bukan sebaliknya,” jelas Wisnu.

Selain itu, Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pelayanan publik dan keadilan hukum adalah penyalahgunaan narkoba, terutama generasi muda. Sehingga, fungsi Posbankum berkembang dengan adanya kolaborasi bersama fasilitator Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Melalui kolaborasi ini, P4GN tidak bertumpu pada penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan edukasi, pencegahan, dan partisipasi aktif masyarakat.

“Kita ingin membangun kesadaran kolektif, menjadikan desa dan kelurahan sebagai benteng pertama dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, kerja bersama, dan komitmen yang kuat untuk menjaga masa depan bangsa,” ujar Wisnu.

Wisnu menyampaikan bahwa kehadiran aplikasi “PASTI”, Posbankum, dan fasilitator P4GN merupakan satu kesatuan yang menunjukkan kehadiran negara secara langsung bagi masyarakat, baik hadir melalui teknologi maupun kehadiran langsung dalam memberikan peran sosial di tengah masyarakat.

“Kita tidak lagi berbicara mengenai prosedur semata, melainkan tentang dampak. Tentang bagaimana negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Tentang bagaimana hukum tidak lagi terasa jauh, tetapi menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wisnu.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyambut baik peluncuran SuperApp “PASTI” sebagai langkah konkret transformasi digital pelayanan hukum.

“Implementasi aplikasi ‘PASTI’ menjadi wujud nyata komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kami di daerah siap mendukung optimalisasi pemanfaatan aplikasi ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok,” ujar Jonny.

Ia menambahkan, kehadiran layanan digital yang terintegrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat akses keadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum. “Dengan sinergi antara layanan digital dan keberadaan Posbankum, kami optimistis masyarakat akan semakin mudah memperoleh layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Rapat Verifikasi dan Validasi Data Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI secara daring, Rabu (8/4).

Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Kanwil Kemenkum Kalbar ini merupakan bagian dari persiapan penyampaian usulan penerima tanda kehormatan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Rapat dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Nomor SEK.2-KP.05.03-45 tanggal 1 April 2026.

Rapat diikuti oleh para pengelola kepegawaian dari unit pusat maupun kantor wilayah yang bertugas melakukan proses verifikasi dan validasi data usulan. Dalam forum tersebut dibahas secara rinci pedoman serta persyaratan pengusulan Satyalancana Karya Satya, termasuk masa kerja minimal 10, 20, atau 30 tahun secara terus menerus.

Selain itu, ditegaskan bahwa pegawai yang diusulkan tidak boleh pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak pernah menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Pengelola kepegawaian juga diminta melakukan penyaringan ketat terhadap usulan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti adanya duplikasi data, ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP), masa kerja yang belum mencukupi, maupun kelengkapan berkas administrasi.

Adapun dokumen yang wajib dilampirkan meliputi Daftar Riwayat Hidup terbaru beserta dokumen pendukung seperti SK CPNS, SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, serta Keputusan Presiden atas tanda kehormatan sebelumnya. Seluruh dokumen tersebut harus disusun dalam satu file PDF per calon, serta dilengkapi dengan format data dalam Microsoft Word dan Excel sesuai ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya ketelitian dalam proses verifikasi agar usulan yang disampaikan benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

“Proses verifikasi dan validasi ini menjadi tahap krusial untuk memastikan bahwa setiap usulan penerima Satyalancana Karya Satya benar-benar memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Kami menekankan kepada seluruh pengelola kepegawaian agar bekerja secara cermat, teliti, dan akuntabel, sehingga tidak ada data yang bermasalah atau tidak memenuhi syarat yang diteruskan ke tingkat pusat.”

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian usulan juga menjadi perhatian utama, mengingat batas waktu pengajuan telah ditentukan sebelum jadwal penganugerahan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera melakukan proses seleksi dan verifikasi terhadap data pegawai yang diusulkan guna memastikan tidak terdapat riwayat hukuman disiplin maupun status CLTN. Selain itu, percepatan penyusunan dan kelengkapan administrasi juga terus dilakukan agar seluruh usulan yang dikirimkan telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat data TMS. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat memfasilitasi pelaksanaan pembukaan dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan jenjang jabatan serta perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Kekayaan Intelektual, yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum Kalbar, Rabu (8/4).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum RI ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Nomor SDM.4-SM.06.03-163 tanggal 25 Maret 2026 serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.1-SM.06.03-50 tanggal 31 Maret 2026.

Pembukaan kegiatan dilaksanakan secara daring dan diisi dengan pengarahan oleh Assessor SDM Aparatur Ahli Utama, Saffar Muhammad Godam. Di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ferry Indrawan, Analis SDM Madya Hendri Budi Iskanto, tim panitia, serta peserta ujian.

Pada hari pertama, pelaksanaan difokuskan pada Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Mansoskul) dengan metode daring. Rangkaian kegiatan meliputi registrasi peserta, pengarahan, serta pelaksanaan tes potensi. Kanwil Kemenkum Kalbar juga memastikan dukungan sarana dan prasarana, termasuk ruang ujian tertutup dengan jaringan internet yang stabil serta sistem pengawasan ketat melalui dua kamera untuk menjaga integritas pelaksanaan ujian.

Tercatat, terdapat tiga peserta dari Kanwil Kemenkum Kalbar yang mengikuti uji kompetensi jalur perpindahan ke Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, yaitu Herry Hermawan, Sari Nurhadi, dan Sigit Pramono. Namun, untuk hari pertama pelaksanaan, hanya Sigit Pramono yang mengikuti ujian, sementara dua peserta lainnya dijadwalkan mengikuti tahapan serupa pada Kamis (9/4/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang kekayaan intelektual.

“Pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi langkah strategis dalam menjamin bahwa setiap ASN yang akan menduduki jabatan fungsional, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual, memiliki kompetensi yang terukur dan sesuai standar. Kami di Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun pengawasan, guna memastikan proses berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.”

Lebih lanjut, Jonny menambahkan bahwa penguatan kapasitas SDM melalui mekanisme uji kompetensi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum. Ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar memastikan kesiapan petugas kepegawaian dan tim IT dalam mengawal jalannya ujian daring guna mencegah potensi pelanggaran. Selain itu, persiapan sarana pendukung untuk tahapan lanjutan juga terus dimatangkan mengingat rangkaian uji kompetensi akan berlangsung hingga 16 April 2026. Seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengisi kuesioner evaluasi melalui aplikasi SIEVA setelah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak — Di tengah derasnya arus informasi digital yang terus berkembang, kepercayaan publik menjadi aset paling berharga bagi setiap instansi pemerintah. Berangkat dari kesadaran itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut ambil bagian dalam kegiatan bertajuk "No Trust, No Impact: Jurus Jitu Humas Pemerintah Menang di Komunikasi Digital" yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak bertempat di Golden Tulip Hotel Pontianak. Selasa, (7/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi vertikal dan pemerintah daerah se-Kalimantan Barat, khususnya para pegawai yang membidangi pengelolaan media sosial dan kehumasan. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Haris Fadillah dan Jemmy Lianda Sudarmanto.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan sambutan pembukaan oleh panitia, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Empat tema besar menjadi inti pembahasan dalam forum strategis ini, yakni Branding Komunikasi Publik, Manajemen Krisis, Strategi Komunikasi, dan Produksi Konten Digital.

Dalam sesi branding komunikasi publik, peserta diajak memahami pentingnya membangun citra positif instansi pemerintah melalui pendekatan komunikasi yang terencana dan konsisten. Sementara itu, sesi manajemen krisis menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian peserta. Narasumber menegaskan bahwa krisis merupakan kondisi yang berpotensi merusak reputasi dan mengganggu operasional organisasi, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan terukur. Lebih dari itu, krisis juga dapat menjadi turning point — titik balik bagi instansi untuk berbenah dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Peserta juga mendapatkan pembekalan tentang strategi komunikasi efektif dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, serta keterampilan produksi konten digital yang informatif, edukatif, dan kreatif. Forum semakin hidup dengan hadirnya sesi diskusi interaktif, kuis, serta pertukaran pengalaman antar peserta dari berbagai instansi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan apresiasi atas keikutsertaan jajaran Kemenkum Kalbar dalam kegiatan strategis ini. Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM kehumasan bukan pilihan, melainkan keharusan di tengah era digital yang penuh dinamika.

"Di era digital seperti sekarang, komunikasi pemerintah tidak bisa lagi berjalan apa adanya. Kepercayaan publik adalah fondasi dari setiap kebijakan yang kita jalankan. Jika masyarakat tidak percaya, maka sekuat apapun program yang kita hadirkan, dampaknya tidak akan terasa. Itulah mengapa kami mendorong seluruh pengelola kehumasan dan media sosial di lingkungan Kemenkum Kalbar untuk terus mengasah kompetensinya," ujar Jonny.

Ia juga menekankan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan menindaklanjuti hasil kegiatan ini secara konkret dan terstruktur. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari penyelenggaraan sharing knowledge internal dan pelatihan lanjutan bagi pengelola media sosial, peningkatan kualitas dan konsistensi produksi konten digital, hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan isu dan krisis komunikasi.

"Kami tidak ingin berhenti di sini. Ilmu dan pengalaman yang didapat harus segera diimplementasikan. Kami juga akan membangun sistem pemantauan media secara berkala agar potensi isu dapat dideteksi sejak dini, sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Sinergi dengan instansi lain pun akan kami perkuat, karena komunikasi publik yang baik memerlukan kolaborasi, bukan kerja sendiri-sendiri," tambah Jonny.

Kegiatan ini menghasilkan sejumlah capaian nyata bagi peserta: meningkatnya pemahaman tentang strategi komunikasi publik di era digital, kemampuan membedakan isu dan krisis beserta langkah penanganannya, hingga terbangunnya sinergi antar instansi dalam ekosistem kehumasan pemerintah di Kalimantan Barat.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan dan ketepatan informasi sebagai pilar utama dalam setiap komunikasi kepada masyarakat — karena di balik setiap pesan pemerintah yang dipercaya, ada pelayanan publik yang dirasakan manfaatnya. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menerima audiensi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang tergabung dalam Justitia Club pada Selasa (7/4/2026) di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Audiensi tersebut membahas permohonan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Tanjungpura Law Festival 2026 yang mengangkat tema “The Law of Creation Without a Creator” sebagai upaya penguatan pemahaman hak cipta di era kecerdasan artifisial.

Kegiatan audiensi dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida beserta jajaran, yakni Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, dan CPNS Analis KI Ahli Pertama. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa, Fadil, memaparkan bahwa rangkaian kegiatan Tanjungpura Law Festival 2026 akan dilaksanakan pada 8–9 Mei 2026, terdiri dari lomba legal opinion yang menyasar mahasiswa hukum se-Kalimantan Barat serta seminar hukum dengan tema “Kecerdasan Artifisial sebagai Subjek Hukum? Dekonstruksi Paradigma Hak Cipta dan Tantangan Regulasi di Era AI”.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif mahasiswa dalam mengangkat isu hukum kontemporer, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual. Kanwil Kemenkum Kalbar membuka peluang untuk berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, untuk peran juri lomba, disarankan agar melibatkan Tim Penyuluh Hukum (P3H) yang dinilai memiliki kompetensi yang lebih relevan.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa kerja sama yang dibangun diharapkan bersifat sinergis dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kanwil Kemenkum Kalbar juga mendorong agar peserta kegiatan dapat menghadirkan karya cipta yang berpotensi didaftarkan, sehingga pada pelaksanaan kegiatan nantinya dapat dibuka booth layanan Kekayaan Intelektual sekaligus pendampingan langsung dalam proses pendaftaran hak cipta.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan, kedua pihak sepakat akan melakukan koordinasi lanjutan, khususnya antara panitia dengan Tim Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalbar. Koordinasi ini mencakup aspek teknis pelaksanaan kegiatan hingga kesiapan dukungan yang akan diberikan.

Menutup audiensi, pihak mahasiswa Universitas Tanjungpura menyampaikan apresiasi atas sambutan positif serta peluang kerja sama yang diberikan. Mereka berkomitmen untuk segera melengkapi proposal resmi dan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak universitas. Kanwil Kemenkum Kalbar pun menyatakan kesiapan untuk terus mendukung dan membuka ruang diskusi demi suksesnya pelaksanaan Tanjungpura Law Festival 2026 serta peningkatan kesadaran pelindungan Kekayaan Intelektual di kalangan akademisi.