Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sambas tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, bertempat di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar. Selasa (3/2).

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan daerah guna memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, dengan dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Sambas, Biro Organisasi dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, BKPSDM, Bapperida, serta Tim Kerja Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kanwil Kemenkum Kalbar.

Dalam sambutannya, Lanang menegaskan bahwa proses harmonisasi memiliki peranan strategis untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan memastikan kepastian hukum. Ia juga mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Sambas yang mengajukan permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan tersebut.

Dari sisi pemrakarsa, disampaikan bahwa kebijakan pembentukan UPTD Balai Benih Ikan dilatarbelakangi fokus pengembangan sektor perikanan darat, seiring pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir di tingkat provinsi. Kehadiran balai benih diharapkan mampu mempermudah masyarakat memperoleh bibit unggul sehingga meningkatkan produktivitas dan hasil budidaya perikanan darat di Kabupaten Sambas.

Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan menyisir substansi rancangan mulai dari judul hingga penutup. Tim Kanwil memberikan sejumlah catatan penyempurnaan, antara lain penyesuaian nomenklatur sesuai ketentuan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perbaikan konsiderans menimbang, dasar hukum, ketentuan umum, substansi batang tubuh, hingga lampiran.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan implementatif.

“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara harmonis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Pembentukan UPTD Balai Benih Ikan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan sektor perikanan darat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sambas,” ujar Jonny.

Berdasarkan hasil rapat, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap draft Rancangan Peraturan Bupati telah dinyatakan selesai. Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menerbitkan surat keterangan selesai harmonisasi sebagai dasar untuk tahapan penetapan peraturan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan produk hukum yang dihasilkan semakin akuntabel, berkualitas, dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat memfasilitasi Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sambas tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum Daerah Kabupaten Sambas, di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar. Selasa (3/2).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sekaligus memastikan setiap produk hukum daerah tersusun harmonis, selaras, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Rapat dibuka dan dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, serta dihadiri pemrakarsa Raperbup dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, bersama sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, BKPSDM, serta jajaran perancang peraturan. Turut hadir Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Dalam pembahasan disampaikan bahwa pembentukan UPTD Museum Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal. Kabupaten Sambas yang memiliki sejarah panjang, termasuk pengaruh Kesultanan Sambas dan berbagai cagar budaya, dinilai membutuhkan kelembagaan khusus agar pengelolaan museum berjalan profesional, terstruktur, dan berkelanjutan.

Museum tidak hanya diposisikan sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai pusat edukasi, penelitian, dan penguatan identitas budaya masyarakat.

Selain itu, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas menekankan pentingnya keselarasan antara dinas induk dengan UPTD agar fungsi, tugas, dan kewenangan kelembagaan berjalan efektif serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Ruang lingkup pengaturan dalam Raperbup meliputi kedudukan dan pembentukan UPTD, struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, koordinasi, pembinaan, hingga pengawasan pelaksanaan pengelolaan museum daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa proses harmonisasi menjadi tahapan krusial untuk menjamin kualitas regulasi daerah.

“Harmonisasi ini penting agar setiap peraturan daerah memiliki dasar hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, serta benar-benar implementatif. Pembentukan UPTD Museum Daerah Sambas adalah langkah strategis dalam menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kebudayaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi yang akuntabel dan berkualitas.

“Kami memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memberi kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Jonny.

Berdasarkan hasil rapat, Raperbup tersebut telah selesai dilakukan pengharmonisasian. Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai dasar proses penetapan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.

Melalui fasilitasi ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat tata kelola kelembagaan museum daerah serta mendukung pelestarian budaya lokal secara berkelanjutan. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak - Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (PPNS KI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat pada Divisi Pelayanan Hukum, Herry Hermawan, mengikuti kegiatan Penyusunan Peraturan dan Kebijakan PPNS dalam rangka Penguatan Peran PPNS pada Sistem Peradilan Pidana Nasional pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Selasa (03/02).

Kegiatan ini dipusatkan di Aston Priority Simatupang, Jakarta, dan diikuti oleh seluruh PPNS Kekayaan Intelektual secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji serta merumuskan kebutuhan penguatan peraturan dan kebijakan PPNS seiring dengan berlakunya KUHAP Tahun 2026. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman terkait kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, menyusun arah implementasi pembinaan PPNS yang selaras dengan ketentuan KUHAP yang baru, serta memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan dalam rangka penguatan peran PPNS.

Sebagai narasumber, AKBP Agus Setiawan selaku Kepala Urusan Profesi dan Pengamanan (Kaur Propam) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri menyampaikan materi mengenai Penguatan Kewenangan PPNS Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dalam Pembinaan PPNS. Dalam paparannya, Agus Setiawan menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antaraparat penegak hukum, khususnya antara PPNS, Penyidik Polri, dan Penuntut Umum.

Ia menyampaikan bahwa dalam implementasinya, koordinasi dan sinergi tersebut perlu dituangkan ke dalam kebijakan teknis serta prosedur operasional yang jelas, sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel tanpa mengurangi independensi kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang efektif pada tahun 2026, diperlukan penyesuaian paradigma, kewenangan, serta mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, penyusunan peraturan dan kebijakan PPNS menjadi kebutuhan strategis agar PPNS, termasuk PPNS Kekayaan Intelektual, dapat menjalankan peran secara optimal dan selaras dengan sistem peradilan pidana nasional.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai implementasi KUHAP yang baru dalam pembinaan PPNS, sekaligus merumuskan arah kebijakan penguatan peraturan dan kelembagaan PPNS ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan memperkuat peran dan fungsi PPNS Kekayaan Intelektual melalui forum diskusi, Focus Group Discussion (FGD), serta rapat teknis guna menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penyidikan dan implementasi KUHP serta KUHAP yang baru. Selain itu, Kanwil Kemenkum Kalbar melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mengidentifikasi dan merumuskan solusi atas berbagai kendala pelaksanaan tugas PPNS KI.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Evaluasi Penerapan Pola Kerja Fleksibel yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, bertempat di ruang rapat Kanwil Kemenkum Kalbar dan dilaksanakan secara daring. Selasa (3/2).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut undangan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Rahmi Widhiyanti Nomor SEK.1-OT.02.02-99 tanggal 2 Februari 2026. Forum evaluasi diikuti seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Balai Harta Peninggalan, serta Kepala Balai Pelatihan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum RI.

Dari Kalimantan Barat, kegiatan dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, bersama Tim Kerja Sumber Daya Manusia.

Evaluasi difokuskan pada pengukuran efektivitas dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pola kerja fleksibel, seperti Work From Home (WFH) maupun pengaturan jam kerja dinamis. Kementerian menekankan pentingnya memastikan fleksibilitas kerja tetap sejalan dengan capaian kinerja organisasi.

Dalam forum tersebut, masing-masing kantor wilayah menyampaikan reviu pelaksanaan kebijakan, mulai dari pengelolaan pegawai, tingkat kedisiplinan, hingga mekanisme pemantauan kinerja harian. Selain itu, dibahas pula berbagai kendala teknis yang muncul selama implementasi di lapangan sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pola kerja fleksibel harus tetap berorientasi pada hasil dan akuntabilitas.

“Pola kerja fleksibel bukan berarti menurunkan standar kinerja. Justru harus mendorong ASN bekerja lebih adaptif, profesional, dan tetap produktif. Yang terpenting adalah output kerja terukur, disiplin terjaga, serta pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kanwil Kalbar siap mendukung kebijakan pusat dengan melakukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal.

“Setiap kendala teknis yang kami temui akan diinventarisasi dan dilaporkan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, sehingga penerapan kerja fleksibel benar-benar efektif dan selaras dengan kebutuhan organisasi,” tambah Jonny.

Sebagai tindak lanjut, Biro Perencanaan dan Organisasi akan menyusun laporan hasil evaluasi sebagai pedoman penerapan pola kerja di lingkungan Kementerian Hukum RI. Sementara itu, Kanwil Kalbar akan menyesuaikan mekanisme pengawasan kinerja pegawai serta melakukan pemetaan hambatan pelaksanaan kerja fleksibel di wilayah.

Melalui evaluasi ini, diharapkan kebijakan pola kerja fleksibel dapat diterapkan secara lebih terukur, adaptif, dan mampu meningkatkan kualitas kinerja ASN di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum.(Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat perannya dalam mewujudkan penyuluhan hukum yang berkualitas dan tepat sasaran melalui kegiatan koordinasi inventarisasi permasalahan hukum di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Kantor DP3A Provinsi Kalimantan Barat. Selasa (03/02).

Koordinasi tersebut dilakukan oleh Tim Pokja Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah Kanwil Kemenkum Kalbar sebagai bagian dari upaya penyusunan Peta Permasalahan Hukum yang akurat, objektif, dan berbasis data faktual. Peta ini nantinya akan menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan hukum agar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat di Kalimantan Barat.

Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalbar, Sri Ayu Septinawati, menyampaikan bahwa pemetaan permasalahan hukum menjadi tahapan strategis untuk memastikan materi penyuluhan hukum yang diberikan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Data dan informasi yang dihimpun akan kami susun dalam bentuk peta permasalahan hukum, sehingga memudahkan dalam menentukan segmentasi audiens dan materi penyuluhan hukum yang tepat sasaran, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak,” ujarnya.

Dalam forum koordinasi tersebut, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Provinsi Kalimantan Barat, Abussamah, menyoroti tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat. Berdasarkan data Bappenas RI tahun 2024, Kalimantan Barat menempati peringkat ketiga nasional dengan angka perkawinan anak tertinggi.

“Perkawinan anak berdampak luas, mulai dari terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga. Ini menjadi perhatian serius kami,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam mengawal isu-isu hukum strategis di daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.

“Kanwil Kemenkum Kalbar memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program penyuluhan hukum berangkat dari permasalahan nyata di masyarakat. Sinergi dengan DP3A ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan,” tegas Jonny.

Ia menambahkan bahwa inventarisasi dan pemetaan permasalahan hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum.

“Dengan peta permasalahan hukum yang komprehensif, penyuluhan hukum tidak lagi bersifat umum, tetapi terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat,” tambahnya.

DP3A Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan berbagi data serta informasi terkait permasalahan hukum perempuan dan anak. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan hukum secara komprehensif, mendorong penanganan yang berkeadilan, serta mendukung terwujudnya sistem perlindungan perempuan dan anak yang responsif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat. (Humas).

Dokumentasi: