Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat persiapan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar. Jumat (6/2).

Rapat ini menjadi langkah awal menjelang pelaksanaan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah yang dijadwalkan pada 10 Februari 2026. Kegiatan diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, serta CPNS perancang dan analis kebijakan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Lanang Dwi Kurniawan, turut memimpin jalannya rapat secara daring.

Dalam arahannya, Lanang menekankan pentingnya kesepahaman antarinstansi untuk mempercepat proses harmonisasi dan fasilitasi produk hukum daerah. Ia memperkenalkan inovasi Pra Harmonisasi sebagai upaya awal penyelarasan substansi rancangan regulasi sebelum masuk tahap harmonisasi formal.

Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan mampu memangkas waktu pembahasan sekaligus meningkatkan kualitas peraturan daerah. “Pra Harmonisasi menjadi strategi untuk menyatukan persepsi sejak tahap awal, sehingga proses pembentukan regulasi tidak berlarut-larut dan lebih efektif,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Deasy Arisanti, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai sinergi antara Biro Hukum dan Kanwil Kemenkum Kalbar sangat penting untuk menciptakan sistem pembentukan produk hukum daerah yang lebih sederhana, terarah, dan berkualitas.

Dalam rapat tersebut juga dibahas rancangan teknis pelaksanaan rapat koordinasi, termasuk keterlibatan dua jabatan fungsional utama yakni Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum. Selain itu, disepakati empat narasumber pada diskusi panel, salah satunya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penguatan proses harmonisasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan regulasi daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui Pra Harmonisasi, kita ingin memastikan setiap Raperda dan Raperkada telah melalui penyelarasan sejak dini, sehingga lebih efektif, tidak tumpang tindih, dan implementatif. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembentukan produk hukum daerah semakin berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Jonny.

Sebagai tindak lanjut, teknis pelaksanaan Pra Harmonisasi akan dipaparkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada rapat koordinasi mendatang untuk disepakati bersama.

Dengan adanya persiapan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar optimistis proses pembentukan regulasi daerah ke depan akan lebih cepat, terukur, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Humas; Young).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan guna memastikan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, Jumat (6/2).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar tersebut diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan Keuangan serta Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Entry meeting bertujuan menyampaikan ruang lingkup, metodologi, jadwal pemeriksaan, serta hak dan kewajiban entitas yang diperiksa agar proses audit berjalan efektif dan tertib.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, berharap pelaksanaan pemeriksaan BPK RI dapat berjalan lancar dan seluruh satuan kerja menunjukkan kesiapan serta komitmen penuh dalam mendukung proses audit.

Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadnyana turut memaparkan sejumlah materi terkait alur pemeriksaan, konsep keberlanjutan pembangunan, peran kementerian/lembaga dalam mendukung pembangunan nasional, dasar hukum pemeriksaan, jenis pemeriksaan BPK, opini laporan keuangan, hingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Kalbar, diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal, memastikan kelengkapan administrasi, serta menyiapkan data dukung dan dokumen sumber sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa jajarannya siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Entry meeting ini menjadi momentum bagi kami untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan BMN berjalan tertib, akurat, serta sesuai regulasi. Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen menyiapkan data dan dokumen secara lengkap, meningkatkan koordinasi antarunit, serta mendukung pemeriksaan BPK RI secara profesional,” ujar Jonny.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menyesuaikan jadwal pemenuhan permintaan data, mengoptimalkan sinergi antarunit kerja, serta memastikan kesiapan administrasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dengan keikutsertaan aktif dalam pemeriksaan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.  (Humas; Young).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kota Pontianak dalam rangka pengumpulan data dan inventarisasi permasalahan hukum di wilayah Kalimantan Barat, Jumat (6/2).

Kegiatan yang berlangsung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pontianak tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menyusun peta permasalahan hukum daerah sebagai dasar perencanaan program pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Tim inventarisasi terdiri dari Tri Novianti Wulandari (Penyuluh Hukum Ahli Madya), Annasya Pratiwi (Penyuluh Hukum Ahli Muda), Julmiati (Penyuluh Hukum Ahli Pertama), serta didampingi petugas PTSP Pengadilan Negeri Pontianak, Dani. Kedatangan tim disambut baik oleh pihak pengadilan yang menyatakan kesiapan mendukung penyediaan data yang diperlukan.

Dalam pertemuan tersebut, tim menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, yakni mengumpulkan data serta informasi faktual mengenai permasalahan hukum yang signifikan, baik secara kualitas maupun kuantitas, sebagai bahan penyusunan peta permasalahan hukum. Data tersebut akan digunakan untuk menentukan segmentasi sasaran serta materi penyuluhan hukum yang lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pemetaan tersebut, diharapkan pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terbentuknya budaya hukum di Kalimantan Barat.

Koordinasi ini sekaligus menjadi wujud sinergi antarinstansi penegak hukum dalam mendukung perumusan kebijakan pembinaan hukum yang berbasis kondisi riil di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa inventarisasi permasalahan hukum merupakan langkah fundamental dalam memastikan program pembinaan hukum benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan peta permasalahan hukum menjadi dasar penting agar setiap kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata. Sinergi dengan Pengadilan Negeri Pontianak ini merupakan bagian dari komitmen kami menghadirkan layanan hukum yang responsif dan berbasis data,” ujar Jonny.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pembinaan hukum yang profesional dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan Barat.

Dengan adanya koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar optimistis upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat terlaksana secara lebih terstruktur dan efektif, sejalan dengan semangat pelayanan hukum yang semakin mudah dan berdampak. (Humas; Young).

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar apel sore secara virtual yang diikuti seluruh jajaran pegawai, sebagai bagian dari penguatan disiplin dan koordinasi kedinasan, Jumat (6/2).

Apel dilaksanakan secara daring dan dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Lanang Dwi Kurniawan. Kegiatan tersebut diikuti oleh pejabat struktural, fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Dalam amanatnya, Lanang menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, kebersamaan, serta komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap menjaga kondisi kesehatan menjelang akhir pekan.

Ia mengimbau para pegawai agar memanfaatkan waktu istirahat dengan baik guna memulihkan stamina, sehingga dapat kembali bekerja secara optimal pada pekan berikutnya.

“Menjelang akhir pekan, saya mengingatkan seluruh pegawai untuk tetap menjaga kesehatan, beristirahat yang cukup, dan mempersiapkan diri agar senantiasa prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lanang.

Apel sore virtual ini menjadi salah satu sarana komunikasi pimpinan dalam memastikan kedisiplinan pegawai sekaligus mempererat sinergi antar jajaran, meskipun dilaksanakan secara daring.

Melalui kegiatan rutin tersebut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat terus berkomitmen menjaga profesionalisme dan kinerja aparatur guna mendukung pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat. (Humas; Young).

Dokumentasi:

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kunjungan ke ajang “INACRAFT 2026 – The 26th Jakarta International Handicraft Trade Fair: Exploring and Celebrating Womanpreneurs” yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (05/02).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar Farida, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Devy Wijayanti, serta jajaran JFT dan JFU Bidang Pelayanan KI. Kunjungan dilaksanakan dengan agenda peninjauan berbagai stan pameran yang menampilkan produk kerajinan unggulan karya anak bangsa dari berbagai daerah di Indonesia.

Industri kerajinan nasional merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja, serta melestarikan warisan budaya bangsa. Di tengah dinamika perekonomian global, penguatan daya saing produk kerajinan Indonesia menjadi kebutuhan mendesak agar mampu menembus pasar nasional dan internasional secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, perempuan pelaku usaha (womanpreneurs) memiliki kontribusi yang signifikan, khususnya melalui kreativitas, inovasi, dan ketekunan dalam mengelola usaha berbasis kearifan lokal. Namun demikian, masih diperlukan dukungan berupa ruang promosi, penguatan jejaring bisnis, serta akses pasar yang lebih luas agar potensi womanpreneurs dapat berkembang optimal dan berdaya saing tinggi.

Pelaksanaan INACRAFT 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan produk kerajinan unggulan Indonesia sekaligus mengapresiasi peran perempuan sebagai penggerak utama ekonomi kreatif. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pameran dan transaksi bisnis, tetapi juga sarana penguatan branding, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan jejaring kerja sama industri kreatif di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan mengusung tema Exploring and Celebrating Womanpreneurs, INACRAFT 2026 diharapkan mampu mendorong pemberdayaan perempuan pelaku usaha serta meningkatkan visibilitas produk kerajinan berkualitas. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai daerah, termasuk perwakilan dari Kalimantan Barat yang menghadirkan booth Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Dekranasda Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Landak, serta Dekranasda Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh tim Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KSPE DJKI) yang membuka booth layanan konsultasi terkait kekayaan intelektual, antara lain definisi dan manfaat Merek Kolektif, panduan praktis pengelolaan royalti musik dan lagu, asistensi pencatatan hak cipta, edukasi paten, serta implementasi pembelajaran hak cipta. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar beserta jajaran juga berkesempatan mengunjungi stand Kota Solo milik Ravi Abdurrahman Ridwan dengan usaha “Manziera”, yang menampilkan karya fesyen batik, tenun, dan produk unggulan kerajinan disabilitas binaan Bank Indonesia Kota Solo.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar akan memberikan pendampingan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual, meliputi merek, hak cipta, desain industri, dan indikasi geografis terhadap produk kerajinan para womanpreneurs. Selain itu, akan dilakukan inventarisasi produk unggulan hasil INACRAFT 2026 sebagai basis data pengembangan usaha, promosi lanjutan, serta penguatan branding produk daerah.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalbar juga mendorong pemanfaatan identitas merek dan storytelling produk yang kuat, menyelenggarakan bimbingan teknis lanjutan terkait manajemen usaha dan pemasaran digital, memfasilitasi business matching, serta melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian kegiatan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program penguatan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.