Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mempertegas perannya sebagai penggerak kebijakan hukum berbasis data di daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) yang digelar di Ruang Rapat Muladi, Selasa (10/2).

Kegiatan yang diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, Analis Hukum P3H, serta jajaran JFU dan JFT BSK ini bertujuan memberikan panduan teknis pelaksanaan program strategis BSK Hukum tahun 2026 agar selaras, terarah, dan sesuai standar kebijakan nasional.

Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, dalam paparannya menegaskan pentingnya penguatan peran wilayah sebagai perpanjangan tangan pusat dalam menjaring isu hukum berbasis fakta lapangan. Menurutnya, kebijakan hukum harus dibangun dari data dan evidensi nyata agar lebih kontekstual dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sosialisasi juga memuat sejumlah materi strategis, antara lain Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah penjaringan isu daerah, Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset, Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) sebagai sarana advokasi hasil analisis, serta pelaksanaan survei SPAK, SPKP, dan SKM dalam rangka penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat didorong membentuk tim sekretariat wilayah dan tim kerja teknis guna memastikan seluruh program kebijakan berjalan terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Menariknya, pada kesempatan tersebut Kanwil Kemenkum Kalbar juga menorehkan prestasi nasional dengan meraih peringkat ke-3 terbaik nasional dalam penyelenggaraan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) serta predikat Unggul dalam pelaksanaan AIEK. Penghargaan tersebut menjadi bukti konkret komitmen wilayah dalam menghadirkan kebijakan hukum yang berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penguatan fungsi strategi kebijakan menjadi langkah penting agar setiap program hukum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kanwil bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi motor penggerak kebijakan di daerah. Setiap rekomendasi harus berbasis data, riset, dan kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir tidak normatif, melainkan solutif,” tegas Jonny.

Ia menambahkan, capaian penghargaan nasional menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas analisis dan advokasi kebijakan.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat mampu bersaing secara nasional. Ke depan, kami akan memperkuat FKK, AIEK, DSK, serta survei pelayanan publik agar kebijakan hukum di wilayah semakin presisi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan membentuk Tim Sekretariat Wilayah FKK, tim pengelola survei pelayanan publik, tim AIEK, serta tim DSK melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Selain itu, pelaksanaan analisis kebijakan tahun 2026 akan difokuskan pada isu strategis kewilayahan yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya menjadi legal policy hub di daerah sekaligus mitra strategis pemerintah pusat dalam menghadirkan kebijakan hukum yang akuntabel, adaptif, serta berbasis evidensi. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak - Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kembali melaksanakan layanan konsultasi dan monitoring kekayaan intelektual kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung, Senin (08/02) bertempat di Ruang Layanan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Layanan yang diberikan tidak hanya dilakukan secara langsung dengan datang ke Kantor Wilayah, tetapi juga dapat diakses melalui media daring. Hal ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan beberapa layanan, antara lain konsultasi permohonan merek atas nama Yadhe, konsultasi permohonan perpanjangan merek terdaftar atas nama Zeno Wahyudi, serta pengecekan Dashboard Monitoring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sebagai tindak lanjut dari layanan yang diberikan, petugas menyampaikan kepada pemohon terkait persyaratan dan prosedur permohonan merek beserta besaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dijelaskan pula bahwa biaya PNBP tidak dapat dikembalikan apabila permohonan merek ditolak, karena PNBP merupakan biaya atas layanan atau permohonan, bukan jaminan persetujuan permohonan. Selain itu, disampaikan juga informasi mengenai persyaratan serta biaya PNBP untuk permohonan perpanjangan merek terdaftar.

Berdasarkan hasil pengecekan Dashboard Monitoring DJKI pada tanggal 9 Februari 2026, tercatat terdapat 2 permohonan Hak Cipta yang masuk pada hari tersebut. Dengan demikian, hingga tanggal 9 Februari 2026, total permohonan kekayaan intelektual yang tercatat pada sistem Dashboard Monitoring mencapai 325 permohonan, dengan rincian 53 permohonan Merek, 1 permohonan Paten, 4 permohonan Desain Industri, dan 272 permohonan Hak Cipta.

Melalui layanan konsultasi dan monitoring ini, Kanwil Kemenkum Kalbar terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual serta mendorong peningkatan jumlah pendaftaran KI di wilayah Kalimantan Barat.

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Zoom “What’s Up Kemenkum Campus Calls Out” yang mengangkat tema “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?”, Senin (09/02). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar, khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Forum dialog publik ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang, antara lain Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Agus Sardjono, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Marcell Siahaan, serta musisi nasional Ariel Noah. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh dosen dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi.

Kegiatan What’s Up Kemenkum Campus Calls Out dirancang sebagai ruang diskursus terbuka yang mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan pencipta karya untuk membahas isu-isu aktual di bidang hukum kekayaan intelektual. Fokus utama diskusi kali ini adalah tata kelola royalti musik di ruang publik, seiring dengan semakin masifnya penggunaan karya musik dalam berbagai aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha.

Dalam pemaparannya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa musik merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum. Negara, menurutnya, memiliki kewajiban untuk memastikan setiap pemanfaatan karya cipta dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Sistem royalti bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas maupun aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bentuk penghargaan yang layak kepada para pencipta atas karya yang dihasilkan, sekaligus untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang sehat dan berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Agus Sardjono menjelaskan dasar hukum pengaturan royalti musik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ia menegaskan bahwa pemutaran musik di ruang publik yang memiliki unsur komersial dikategorikan sebagai bentuk penggunaan ciptaan, sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Pengaturan ini merupakan mekanisme kompensasi yang adil agar para pencipta dapat terus berkarya dan industri musik nasional tetap berkembang.

Sesi diskusi interaktif mengemuka dengan berbagai pertanyaan kritis dari peserta terkait batas keadilan dan proporsionalitas penerapan kewajiban royalti, khususnya bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Menanggapi hal tersebut, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad menekankan pentingnya kebijakan yang seimbang dan kontekstual. Negara perlu hadir sebagai penengah agar perlindungan hak pencipta tetap terjamin tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan.

Dari sisi kelembagaan, Komisioner LMKN Marcell Siahaan memaparkan peran LMKN dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti secara terpusat, transparan, dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pengguna musik dalam memenuhi kewajiban hukumnya serta memastikan royalti tersalurkan secara tepat kepada para pencipta dan pemegang hak.

Sementara itu, musisi Ariel Noah menyampaikan pandangannya sebagai pencipta karya. Ia menegaskan bahwa royalti merupakan bentuk penghargaan atas proses kreatif yang panjang dan kompleks. Tanpa sistem royalti yang berjalan dengan baik, karya musik berpotensi dimanfaatkan tanpa memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi penciptanya, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan ekosistem industri musik.

Para narasumber sepakat bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan royalti adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan agar kebijakan royalti dipahami sebagai bentuk kepatuhan hukum dan etika berusaha, bukan semata-mata beban.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi dengan melaksanakan sosialisasi kewajiban royalti musik kepada pelaku usaha dan masyarakat, mengintegrasikan materi royalti musik dalam program pembinaan dan layanan Kekayaan Intelektual, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terkait kewajiban royalti musik di ruang publik.

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menerima kunjungan audiensi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi Pelayanan Hukum, Senin (09/02). Kegiatan yang berlangsung di Aula Soepomo ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pelayanan hukum.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora beserta jajaran pimpinan Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Bidang Administrasi Hukum Umum, serta jajaran JFU, CPNS, dan Helpdesk Pelayanan KI dan AHU. Sementara dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat hadir Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Bantuan Hukum, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program-program hukum prioritas. Ia menekankan bahwa penguatan pelayanan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual, memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Lebih lanjut disampaikan bahwa regulasi di bidang kekayaan intelektual berkaitan erat dengan berbagai sektor, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, hingga lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah juga menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal, seperti ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis yang tersebar di berbagai perangkat daerah. Selain itu, pengembangan merek kolektif melalui Koperasi Desa Merah Putih maupun komunitas usaha dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah persaingan tidak sehat antar pelaku UMKM sekaligus memperkuat posisi produk lokal di pasar nasional dan internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida menyampaikan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk memberikan dukungan teknis, konsultasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah, baik dalam pembentukan regulasi, penyusunan kebijakan, maupun pengembangan kekayaan intelektual daerah. Kolaborasi yang terstruktur antara Kanwil dan pemerintah daerah diyakini akan mempercepat pencapaian target pembangunan hukum di Kalimantan Barat.

Ia juga menekankan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dukungan regulasi serta penganggaran yang memadai menjadi kunci agar program perlindungan dan pemanfaatan KI dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Deasy Arisanti, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum. Menurutnya, audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai program kekayaan intelektual sekaligus menyusun strategi dan langkah konkret yang dapat dijalankan secara kolaboratif.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual sebagai landasan hukum daerah dalam melindungi, mengelola, dan memanfaatkan potensi KI, khususnya merek kolektif dan indikasi geografis. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, serta penganggaran yang berorientasi pada penguatan ekosistem perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual di Kalimantan Barat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa keberadaan Perda KI sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta arah kebijakan yang jelas bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Senada dengan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menambahkan bahwa Perda KI dapat mengintegrasikan berbagai program lintas sektor, mulai dari perlindungan ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, merek kolektif, hingga pembinaan pelaku usaha kreatif secara terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan melalui pelaksanaan rapat koordinasi bersama Gubernur dan kepala daerah se-Kalimantan Barat, penyusunan rancangan Perda pelayanan hukum, serta pelaksanaan sosialisasi dan asistensi terpadu terkait kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Pontianak - Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Internal Evaluasi Kinerja, Senin (09/02) di Aula Soepomo. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Devy Wijayanti, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Taufiq, JFT dan JFU Bidang KI dan AHU, CPNS, serta Helpdesk Pelayanan KI dan AHU.

Rapat internal ini menjadi forum koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan seluruh program, rencana kerja, serta target kinerja Divisi Pelayanan Hukum, khususnya Bidang Kekayaan Intelektual (KI), dapat terlaksana secara optimal. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan dilakukan sebagai bagian dari pemetaan progres capaian kinerja sekaligus identifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

Dalam arahannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menekankan pentingnya tindak lanjut yang terukur dari setiap kunjungan lapangan yang telah dilaksanakan, khususnya terkait dorongan Indikasi Geografis (IG) dan pemetaan potensi KI di daerah. Pendekatan pendampingan diharapkan tidak bersifat seremonial, melainkan berorientasi pada capaian nyata yang berkelanjutan melalui komunikasi aktif dengan para pemangku kepentingan di daerah.

Rapat juga membahas penugasan tim kerja dan pembagian peran dalam pengawalan wilayah yang telah dikunjungi pada bulan Januari, yakni Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Selain itu, dibahas pula potensi pengembangan merek kolektif dan Indikasi Geografis atas berbagai produk lokal, antara lain produk herbal, alat tradisional, serta ekspresi budaya seperti tenun ikat kumpang ilong, tenun ikat sidan, dan motif tato Dayak Iban di wilayah Sekadau dan Kapuas Hulu. Pembahasan ini menekankan pentingnya pendekatan strategis yang menyasar generasi muda dan komunitas yang terbuka terhadap proses pendampingan KI.

Setiap tim diminta berperan aktif dalam melaporkan perkembangan dan kendala di lapangan secara berkala, serta memastikan seluruh potensi Indikasi Geografis, merek kolektif, dan KI lainnya yang telah teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara konsisten hingga memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Kepala Divisi Pelayanan Hukum juga menegaskan pentingnya menjaga semangat kerja dan komitmen, mengingat proses diseminasi KI di daerah kerap menghadapi berbagai tantangan. Rencana kunjungan lanjutan ke Bengkayang disampaikan sebagai bentuk komitmen pimpinan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap hasil kerja tim.

Dalam kesempatan yang sama, rapat membahas perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di wilayah Kalimantan Barat. Ditekankan pentingnya konsolidasi status PKS yang telah berjalan maupun yang masih dalam proses, dengan fokus pada penguatan dasar hukum dan penegasan kelembagaan sebagai fondasi keberlanjutan program pengembangan KI di daerah.

Rapat turut menyoroti peran strategis Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam mendukung pelaksanaan program KI, khususnya dalam penguatan legalitas badan hukum dan kelembagaan pelaku usaha. Sinergi layanan KI dan AHU dinilai krusial dalam membangun ekosistem perlindungan hukum atas potensi ekonomi kreatif daerah. Layanan AHU, termasuk AHU Online, pendirian dan perubahan badan hukum, fidusia, wasiat, apostille, legalisasi dokumen publik, hingga pelayanan kewarganegaraan, dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung komersialisasi KI dan kepastian hukum masyarakat.

Sebagai penutup, disampaikan laporan keuangan program kerja bulan Januari dan Februari yang memuat capaian kuantitatif, progres kegiatan, serta kondisi pengelolaan anggaran pada wilayah yang telah dikunjungi. Paparan tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis guna memastikan perencanaan program ke depan tersusun secara realistis, terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas organisasi.