Kubu Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan audiensi bersama Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka mendorong percepatan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Madu Kelulut Kubu Raya. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bupati Kubu Raya, Rabu (04/03).

Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida dan jajaran Bidang Kekayaan Intelektual. Hadir pula Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto, perwakilan BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, BAPPEDA Litbang Kabupaten Kubu Raya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT KPH Kubu Raya, serta para penggiat Madu Kelulut Kubu Raya.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di daerah harus dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Ia menyoroti pentingnya percepatan pelindungan Indikasi Geografis (IG) Madu Kelulut Kubu Raya sebagai produk unggulan berbasis potensi lokal yang memiliki karakteristik khas wilayah pesisir dan mangrove.

Disampaikan bahwa pembentukan MPIG melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati menjadi prasyarat utama dalam pengajuan IG. Keberadaan MPIG tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan mutu, reputasi, dan tata kelola produk secara berkelanjutan.

Selain pembahasan IG, Kepala Kantor Wilayah turut memberikan pemaparan mengenai sistem royalti dalam rezim Kekayaan Intelektual. Ia menjelaskan bahwa sistem royalti merupakan mekanisme penghargaan ekonomi atas pemanfaatan karya melalui skema resmi sesuai regulasi nasional. Negara berperan sebagai regulator, sementara pengumpulan dan pendistribusian dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif, sehingga para pencipta dan pemegang hak memperoleh imbalan yang proporsional. Edukasi ini diharapkan membuka wawasan pemerintah daerah dan pelaku usaha terkait kewajiban serta potensi manfaat ekonomi dari KI.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Bupati Kubu Raya menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pendaftaran IG Madu Kelulut Kubu Raya maupun komoditas unggulan lainnya seperti Langsat Punggur. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan MPIG serta mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah agar proses berjalan terukur dan sistematis.

Dukungan teknis juga disampaikan oleh BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat yang siap memfasilitasi kajian sosial-ekonomi, penelitian karakteristik produk, serta penguatan data ilmiah untuk memperkuat dokumen deskripsi IG. Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melakukan pengujian laboratorium terhadap kualitas madu serta mendorong pemenuhan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) guna menjamin higienitas dan keamanan produk.

Dari sisi pengelolaan kawasan, UPT KPH Kubu Raya menyatakan kesiapan memperkuat kelompok usaha perhutanan sosial sebagai basis produksi madu kelulut di wilayah pesisir seperti Padang Tikar dan Medan Mas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya turut menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove sebagai fondasi utama karakteristik madu kelulut.

Para penggiat madu kelulut juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan IG sebagai langkah melindungi identitas dan reputasi produk daerah. Mereka menyoroti perlunya standar prapanen dan pascapanen, validasi mutu, serta penyatuan branding “Madu Kelulut Kubu Raya” guna mencegah hilangnya nilai ekonomi akibat peredaran koloni lebah tanpa identitas asal yang jelas.

Dalam sesi moderasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum mendorong pembentukan tim kecil lintas instansi guna menyusun timeline kerja percepatan IG serta menginisiasi Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual sebagai payung hukum penguatan ekosistem KI. Ia juga mengusulkan pembentukan dan penguatan Sentra KI melalui sinergi BAPPERIDA 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Sebagai penutup, Wakil Bupati Kubu Raya berharap pengusulan IG tidak hanya berhenti pada Madu Kelulut, tetapi juga diperluas pada komoditas unggulan lain. Kegiatan diakhiri dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan MPIG sebagai langkah konkret menuju pendaftaran Indikasi Geografis Madu Kelulut Kubu Raya, demi memperkuat identitas produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pontianak – Semangat Reformasi Birokrasi (RB) bukan sekadar jargon bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Bertempat di Ruang Rapat Muladi, Tim Kesekretariatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menggelar Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemenuhan RKT RB General dan LKE ZI untuk periode B03 Tahun 2026. Senin (02/3).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam arahannya, Ketua Pembangunan ZI, Fery Indriawan, menekankan bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat bergantung pada soliditas Tim Pokja 6 Area Perubahan. Rapat ini secara spesifik melakukan pemetaan ulang terhadap penanggung jawab (Person in Charge/PIC) di setiap lini, mulai dari Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, hingga Divisi P3H.

"Kita tidak hanya mengejar pemenuhan dokumen secara administratif, tetapi memastikan bahwa setiap indikator dalam Matrik Rencana Kerja Tahunan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik," tegas Fery dalam sesi rapat tersebut.

Di sisi lain, Tim Kesekretariatan Pembangunan ZI juga melakukan penyisiran mendalam terhadap data dukung (daduk) yang harus disiapkan agar selaras dengan indikator kegiatan utama. Pembagian tugas PIC yang lebih terperinci bertujuan agar koordinasi lintas tim menjadi lebih responsif dan terbuka, sehingga target kinerja dapat tercapai tepat waktu.

Upaya proaktif Tim Kesekretariatan ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar. Beliau menegaskan bahwa persiapan dini di periode B03 adalah fondasi krusial bagi keberhasilan instansi sepanjang tahun 2026.

"Saya sangat mengapresiasi langkah cepat Tim Kesekretariatan dalam mengonsolidasikan rencana aksi ini. Pembangunan Zona Integritas memerlukan napas panjang dan konsistensi. Dengan koordinasi yang dimulai lebih awal dan terukur, saya optimis Kanwil Kalbar mampu memberikan kontribusi nyata dalam indeks Reformasi Birokrasi nasional," pungkas Jonni Pesta Simamora.

Beliau juga berpesan agar seluruh jajaran menjaga integritas dan tidak menjadikan pemenuhan data dukung sebagai beban, melainkan sebagai standar kerja profesional demi terlaksananya Pelayanan Publik Prima kepada masyarakat di. Kalimantan Barat. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menerima audiensi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang pada Senin (2/3/2026) di Ruang Kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka penyampaian rencana kegiatan Talkshow Keimigrasian sekaligus permohonan dukungan narasumber dari Kanwil Kemenkum Kalbar.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Taufik Sabarudin, serta jajaran terkait. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menyampaikan rencana pelaksanaan talkshow yang akan menghadirkan materi mengenai peraturan perundang-undangan terkait perkawinan campuran, dengan harapan masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif tidak hanya dari aspek administrasi keimigrasian, tetapi juga dari sisi norma hukum yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyambut baik rencana kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

“Kami menyambut baik rencana pelaksanaan Talkshow Keimigrasian yang diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang sangat positif antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Jonny.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan Divisi Pelayanan Hukum dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat substansi materi yang disampaikan kepada masyarakat.

“Melalui dukungan narasumber dari Divisi Pelayanan Hukum, kami berharap masyarakat tidak hanya memahami aspek administrasi keimigrasian, tetapi juga mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur perkawinan campuran di Indonesia. Dengan demikian, informasi yang diterima masyarakat memiliki landasan yuridis yang kuat dan mampu menjawab berbagai persoalan yang kerap muncul,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jonny menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Kantor Wilayah sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.

“Kami akan terus mendorong kolaborasi dan sinergi antarunit kerja guna meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan melakukan koordinasi teknis lanjutan dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang terkait substansi materi, teknis pelaksanaan, serta pembagian peran dalam kegiatan Talkshow Keimigrasian tersebut.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menerima audiensi dari Borneo Legal Club (BLC) Al-Jamiah IAIN Pontianak, Senin (2/3) bertempat di Ruang Rapat Edward Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan kalangan mahasiswa, khususnya dalam mendukung sosialisasi kebijakan hukum nasional.

Audiensi dihadiri oleh Ketua dan perwakilan BLC Al-Jamiah IAIN Pontianak sebagai peserta eksternal. Sementara dari internal, turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Taufik Sabarudin, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, serta perwakilan Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada masyarakat. Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dan edukator hukum di tengah masyarakat.

Ketua Borneo Legal Club menyampaikan rencana pelaksanaan Pelatihan Paralegal yang akan berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam memberikan pendampingan dan edukasi hukum, khususnya dalam kerangka bantuan hukum bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan mengenai program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai sarana memperluas akses keadilan. Selain itu, dijelaskan pula terkait pengaturan hukum adat (living law) dalam KUHP sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum turut memaparkan tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum, khususnya layanan Kekayaan Intelektual, kenotariatan, kewirausahaan melalui Perseroan Perorangan, serta berbagai layanan Administrasi Hukum Umum lainnya sebagai bagian dari upaya peningkatan akses dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi kepada mahasiswa BLC Al-Jamiah IAIN Pontianak atas partisipasi aktifnya dalam mendukung sosialisasi KUHP. Mahasiswa didorong untuk menjadi duta hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam menyebarluaskan informasi serta edukasi hukum kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum juga menyampaikan rencana kehadiran Wakil Menteri Hukum dalam kegiatan Ahulinkpedia di Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mendukung penguatan pemahaman hukum di daerah.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif bersama mahasiswa terkait berbagai persoalan hukum yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat. Diskusi tersebut menjadi wadah untuk memperkaya perspektif akademik sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan mahasiswa dalam menjawab tantangan hukum di daerah.

Sebagai tindak lanjut, akan disusun rencana kerja sama dan teknis pelaksanaan Pelatihan Paralegal bersama BLC, penjadwalan sosialisasi KUHP dan KUHAP bagi mahasiswa dan civitas akademika, serta penguatan peran mahasiswa sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi layanan dan kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sambas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan Penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Sambas. Kegiatan berlangsung di Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Sambas dan diikuti unsur pemerintah daerah, aparatur desa, serta mahasiswa. Senin (2/3).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sambas yang memiliki posisi strategis.

Sosialisasi menghadirkan Anggota DPR RI, Fransciscus Maria Agustinus Sibarani, yang memaparkan materi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI. Ia menegaskan urgensi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terhadap empat pilar tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan di tengah dinamika sosial dan arus globalisasi.

Pada sesi kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan materi terkait pembentukan dan optimalisasi Posbankum Desa/Kelurahan. Ia menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan langkah konkret memperluas akses terhadap keadilan (access to justice), khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

“Posbankum Desa/Kelurahan harus menjadi garda terdepan pelayanan hukum di tingkat akar rumput. Aparatur desa perlu memahami mekanisme layanan bantuan hukum dan membangun kolaborasi dengan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujar Jonny.

Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, memaparkan substansi pembaruan hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia menjelaskan bahwa pembaruan tersebut mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan paradigma pemidanaan yang lebih menitikberatkan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Menurutnya, kesiapan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami perubahan regulasi menjadi kunci sukses implementasi KUHP Nasional di daerah.

Kegiatan yang terbagi dalam dua sesi tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi dan pertanyaan selama pemaparan materi. Sinergi antara DPR RI, Pemerintah Kabupaten Sambas, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun masyarakat yang berwawasan kebangsaan sekaligus sadar hukum.

Kakanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan edukasi hukum hingga ke desa dan kelurahan. “Penguatan wawasan kebangsaan dan kesadaran hukum adalah investasi jangka panjang dalam menjaga keutuhan bangsa dan memastikan keadilan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat,” tutup Jonny. (Humas).

Dokumentasi: