Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Strategi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual dan Persiapan Rapat Koordinasi Pelayanan Hukum, Rabu (11/3), bertempat di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar serta diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Lanang Dwi Kurniawan, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Devy Wijayanti, para perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, penyuluh hukum, serta jajaran pegawai dan CPNS Kanwil Kemenkum Kalbar. Turut hadir pula Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama perwakilan Bagian Hukum dari pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat dukungan regulasi daerah dalam pelindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual (KI). Forum ini menjadi sarana strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual. Dengan adanya regulasi daerah tersebut, diharapkan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam memfasilitasi pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat, baik yang bersifat personal seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri, maupun yang bersifat komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir baik secara langsung maupun daring. Ia menegaskan bahwa kehadiran para perwakilan pemerintah daerah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan regulasi di bidang Kekayaan Intelektual. Selain itu, rapat koordinasi ini juga merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju Rapat Koordinasi Divisi Pelayanan Hukum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar dalam pemaparannya menyampaikan bahwa salah satu langkah untuk keluar dari middle income trap adalah dengan mendorong lahirnya inovasi di berbagai sektor. Inovasi tersebut dapat berupa karya, temuan, maupun kekayaan budaya yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga perlu mendapatkan pelindungan melalui sistem Kekayaan Intelektual. Menurutnya, pelindungan terhadap inovasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mendorong pemanfaatan secara optimal, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

Ia juga menyoroti bahwa masih banyak potensi Kekayaan Intelektual milik masyarakat yang belum terlindungi secara hukum karena belum terdata dan terdaftar dengan baik. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memperkuat implementasi pelindungan KI melalui pembentukan regulasi daerah. Hingga saat ini, baru sebagian kecil pemerintah daerah di Indonesia yang telah memiliki Perda terkait fasilitasi Kekayaan Intelektual, sehingga diperlukan sinergi bersama untuk mendorong pembentukan regulasi serupa di daerah lainnya.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual dinilai sebagai langkah strategis bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dasar kebijakan dalam melakukan inventarisasi aset KI, memberikan insentif kepada pelaku usaha dan inventor, serta membangun sistem pendataan dan pelindungan yang berkelanjutan. Regulasi ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan pengembangan ekonomi dan industri kreatif.

Dalam sesi diskusi, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan dukungan terhadap rencana penyusunan Perda Kekayaan Intelektual di daerah. Ia menilai bahwa pembentukan Perda tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam memperkuat potensi ekonomi berbasis kekayaan lokal. Saat ini, Kabupaten Sanggau menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Barat yang telah memiliki Perda terkait Kekayaan Intelektual, sehingga pengalaman tersebut dapat dijadikan referensi bagi daerah lainnya.

Namun demikian, sejumlah perwakilan Bagian Hukum kabupaten/kota juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan anggaran daerah, penyusunan naskah akademik, serta mekanisme pengajuan rancangan Perda melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Meski demikian, seluruh peserta sepakat bahwa upaya mendorong pembentukan Perda KI tetap perlu dilakukan secara bertahap melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar menyampaikan perlunya pembentukan tim bersama yang melibatkan unsur Kementerian Hukum, perancang peraturan perundang-undangan, Biro Hukum Pemerintah Provinsi, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tim ini diharapkan dapat menyusun template Perda KI yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dengan tetap mengakomodasi kekhasan potensi daerah masing-masing.

Menutup kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum berharap seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat dapat berkomitmen untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual sebagai payung hukum dalam pelindungan dan pengembangan potensi daerah. Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan regulasi tersebut dapat mendukung terciptanya ekosistem Kekayaan Intelektual yang mampu mendorong inovasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sambas tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Senin (9/3).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Supratman Andi Agtas Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah Kabupaten Sambas serta pemerintah provinsi.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, bersama Tim Kerja Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Ganjar Eko Pranowo, jajaran direktur rumah sakit daerah di Kabupaten Sambas, Bagian Hukum Setda Kabupaten Sambas, serta perwakilan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti rapat secara daring.

Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses harmonisasi regulasi untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya.

Dalam sambutannya, Lanang Dwi Kurniawan menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah agar menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam penerapannya.

“Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada BLUD,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Ganjar Eko Pranowo, menyampaikan urgensi penyusunan rancangan peraturan tersebut sebagai bagian dari upaya penyesuaian tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya di rumah sakit daerah yang berada di Kabupaten Sambas.

Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan pembahasan substansi rancangan peraturan yang dipandu oleh Dini Nursilawati dari Tim Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar. Dalam pembahasan tersebut, tim memberikan sejumlah masukan dan perbaikan terhadap beberapa aspek rancangan regulasi, antara lain terkait judul, konsiderans, dasar hukum, serta penyesuaian norma dalam beberapa pasal agar selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa proses harmonisasi regulasi merupakan salah satu fungsi strategis Kementerian Hukum dalam memastikan kualitas pembentukan peraturan di daerah.

“Kanwil Kemenkum Kalbar memiliki peran penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah tersusun secara sistematis, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Harmonisasi ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Jonny.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalbar menjadi kunci dalam menghasilkan regulasi daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

“Kami berharap proses harmonisasi ini dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sambas,” tambahnya.

Berdasarkan hasil rapat, Rancangan Peraturan Bupati Sambas tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah telah selesai melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menerbitkan Surat Selesai Harmonisasi sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan tersebut.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menegaskan komitmennya dalam mendampingi pemerintah daerah dalam proses pembentukan regulasi yang berkualitas, harmonis, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Humas: young).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali menjalankan peran strategisnya dalam memastikan kualitas pembentukan peraturan daerah melalui Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang digelar di Ruang Rapat Yasonna, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Senin (9/3).

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah daerah serta lembaga legislatif Kabupaten Kayong Utara.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara Surya Aditya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kayong Utara Asnawi, anggota DPRD Kayong Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara Jumadi Gading, perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Kayong Utara.

Kegiatan harmonisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah guna memastikan bahwa substansi rancangan peraturan telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam sambutannya, Lanang Dwi Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang telah melaksanakan proses harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kanwil Kemenkum Kalbar.

Menurutnya, proses harmonisasi menjadi langkah penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif.

“Proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas agar substansi regulasi yang disusun selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kayong Utara, Asnawi, menyampaikan urgensi penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya, dan memiliki daya saing. Oleh karena itu, keberadaan regulasi ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan pembahasan substantif rancangan peraturan yang dipandu oleh Dissa Yecika Pricilla dari Tim Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar. Dalam pembahasannya, tim memberikan sejumlah masukan terkait penyempurnaan substansi regulasi, mulai dari penyesuaian judul, perbaikan konsiderans, dasar hukum, ketentuan umum, hingga penyempurnaan beberapa norma dalam batang tubuh pasal agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas pembentukan peraturan daerah yang selaras dengan sistem hukum nasional.

“Kanwil Kemenkum Kalbar memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rancangan peraturan daerah disusun secara sistematis, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Harmonisasi ini menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui regulasi yang berkualitas,” ujar Jonny.

Ia juga menambahkan bahwa regulasi di sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di daerah.

“Kami berharap Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Kalimantan Barat,” tambahnya.

Berdasarkan hasil rapat, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah selesai melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan dan penyempurnaan yang telah disepakati dalam forum.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar kembali menegaskan komitmennya dalam mendampingi pemerintah daerah dalam proses pembentukan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Humas: young).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kembali memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat melalui Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Senin (9/3).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, yang melantik Desy Bungdiana, sebagai Notaris di Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum, pejabat manajerial dan non manajerial, serta jajaran staf pada Divisi Pelayanan Hukum. Turut hadir pula Wali Kota Singkawang, pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalimantan Barat, serta Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Singkawang.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Pengangkatan Notaris. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar secara resmi mengambil sumpah jabatan Notaris yang dilantik, yang kemudian ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan.

Dalam sambutannya, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Notaris bukan sekadar seremonial, melainkan merupakan peneguhan komitmen moral, hukum, dan profesional dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Notaris merupakan bentuk peneguhan komitmen moral dan profesional untuk menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, Notaris harus menjunjung tinggi integritas, independensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatannya,” ujar Jonny.

Ia menjelaskan bahwa Notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik, yang menjadi alat bukti yang sempurna dalam berbagai aktivitas hukum masyarakat.

Menurutnya, setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di hadapan hukum, sehingga proses pembuatannya harus dilakukan dengan penuh ketelitian, kecermatan, serta kehati-hatian.

“Setiap akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam setiap proses pembuatan akta guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” tegasnya.

Jonny juga mengingatkan Notaris yang baru dilantik agar senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat serta memenuhi seluruh kewajiban administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris guna memastikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris agar pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Kegiatan pelantikan kemudian ditutup dengan menyanyikan Lagu Bagimu Negeri, pembacaan doa, serta pemberian ucapan selamat kepada Notaris yang telah resmi dilantik.

Melalui pelantikan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap keberadaan Notaris yang baru dapat semakin memperkuat layanan hukum kepada masyarakat serta mendukung terciptanya kepastian dan perlindungan hukum di wilayah Kalimantan Barat.
 (Humas: young).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat perannya dalam mendukung kualitas pembentukan dan evaluasi regulasi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Senin (9/3).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, perancang peraturan perundang-undangan, serta perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menelaah kembali implementasi kebijakan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional, sekaligus memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, khususnya di sektor kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan BPIP, Jackson Simamora, memaparkan mandat kelembagaan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan atau regulasi yang dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Ia juga menjelaskan bahwa BPIP telah melakukan kajian terhadap sejumlah produk hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial di berbagai daerah. Kajian tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian regulasi dengan nilai-nilai Pancasila, memetakan pemangku kepentingan yang terlibat, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Beberapa regulasi yang menjadi objek kajian antara lain peraturan daerah terkait pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta kebijakan jaminan kesehatan daerah di sejumlah wilayah di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, disampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya perlunya revisi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang BPJS sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program BPJS, serta penguatan kebijakan kompensasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, perhatian juga diberikan pada penguatan pengaturan terkait fasilitas kesehatan, pendanaan kesehatan, serta ketersediaan tenaga medis terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Penguatan sistem pengelolaan data kepesertaan BPJS serta koordinasi kebijakan pendanaan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian dari rekomendasi strategis.

Dalam kesempatan tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kemenkum Kalbar, Dini Nursilawati dan Cecilia Veronica Simanjuntak, menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar secara konsisten menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah.

Hal tersebut dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, termasuk melalui pendekatan analisis 10 dimensi dalam analisis konsepsi pada setiap proses pembentukan regulasi daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi regulasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memastikan kebijakan hukum yang lahir tetap selaras dengan nilai-nilai dasar negara.

“Kanwil Kemenkum Kalbar memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dan regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Evaluasi terhadap regulasi seperti Undang-Undang BPJS menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jonny.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalbar dengan BPIP menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas regulasi di Indonesia.

“Melalui kolaborasi dengan BPIP, kami berharap proses pembentukan maupun evaluasi regulasi dapat semakin memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan dan jaminan sosial,” tambahnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditutup dengan komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan BPIP untuk terus bersinergi dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. (Humas: young).

Dokumentasi: