Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalbar Zuliansyah bersama Tim Kerja Anev setempat, Selasa (22/04).

Rapat ini dilaksanakan sebagai implementasi Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 yang menugaskan Kanwil Kementerian Hukum untuk melakukan peninjauan terhadap produk hukum daerah. Fokus utama tahun ini adalah evaluasi Perda terkait swasembada pangan sebagai bagian dari program prioritas nasional. 

Tim telah menetapkan lima Perda dari berbagai kabupaten yang akan dijelaskan, meliputi: Perda Kabupaten Sekadau No.9/2014, Kubu Raya No.5/2014, Sambas No.2/2021, Sanggau No.7/2017, dan Landak No.4/2016. Seluruh peraturan ini berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan. 

Untuk kelancaran proses, Tim akan mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah daerah untuk menunjuk perwakilan sebagai Tim Eksternal. Selain itu, sedang disusun panduan kuesioner untuk memudahkan pengumpulan data pendukung dari masing-masing daerah. 

Kegiatan akan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan narasumber dari kalangan dokter dan instansi terkait bidang pangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif komprehensif dalam peraturan evaluasi. 

Seluruh dokumen pendukung termasuk surat pemberitahuan, permohonan data, dan kuesioner yang ditargetkan rampung sebelum 30 April 2025. Tim juga akan mendapatkan pembekalan khusus dari PIC Anev Kanwil Kementerian Hukum Kalbar untuk memastikan kualitas analisis. 

Hasil rapat ini akan menjadi pedoman pelaksanaan Anev menggunakan metode 6 Dimensi Analisis Peraturan Perundang-undangan. Dengan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi daerah terkait ketahanan pangan.

Dokumentasi:

Pontianak  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kenaikan Jenjang Pejabat Non-Manajerial, Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, serta Pengucapan Sumpah Jabatan Notaris baru. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar. Sebanyak 48 notaris baru dilantik, bersama dengan kenaikan pangkat fungsional penyuluh hukum dan pergantian anggota pengawas notaris, Rabu (23/04).

Acara dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hajrianor dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Zuliansyah. Turut hadir pula perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Kalimantan Barat, Majelis Pengawas Daerah Notaris dari berbagai wilayah, pejabat struktural Kanwil Kemenkum Kalbar, rohaniwan, Saksi, serta undangan lainnya.

Para notaris yang dilantik tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dengan rincian 14 notaris di Pontianak, 2 di Singkawang, 1 di Kubu Raya, 11 di Mempawah, 3 di Sanggau, 1 di Sintang, 2 di Sambas, 1 di Sekadau, 3 di Kapuas Hulu, 2 di Landak, dan 8 di Ketapang. Selain itu, dilakukan juga pergantian anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Singkawang, yang sebelumnya dijabat oleh Rully Amri, SH., MH., digantikan oleh Indra Wicaksono, SH.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014. Ia menekankan pentingnya peran notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan dihentikan oleh Menteri Hukum RI. Sebelum menjalankan tugasnya, notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan sesuai ketentuan Pasal 4 UU Jabatan Notaris.

Jonny juga berpesan kepada para notaris baru untuk bekerja secara profesional, terus belajar, serta menghindari perilaku konsumtif, hedonis, kolutif, dan koruptif. Ia mengingatkan agar notaris selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan melalui aplikasi  goAML  dari PPATK.

Lebih lanjut, Jonny mengingatkan bahwa pelaporan melalui  goAML  merupakan bentuk kontribusi notaris dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT). Ia menegaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris akan bertindak tegas terhadap pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai peraturan. “Kewajiban ini bukan beban, melainkan perlindungan agar notaris tidak terlibat dalam tindak pidana,” tegasnya.

Dengan dilantiknya notaris-notaris baru ini, diharapkan pelayanan hukum di Kalimantan Barat semakin berkualitas dan sesuai dengan prinsip keadilan. Jonny berharap agar seluruh notaris dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mendukung pembangunan hukum, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Acara ditutup dengan doa bersama dan foto kenangan sebagai tanda resmi dimulainya tugas para notaris dan pejabat yang dilantik.

Dokumentasi:

Pontanak - UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pontianak melaksanakan Seleksi Kompetensi pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 Tahap II. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 08.00 WIB hingga 10.30 WIB di kantor UPT BKN Pontianak. Sebanyak 35 peserta mengikuti seleksi, dengan rincian 32 peserta pria dan 3 peserta wanita. Rabu (23/04).

Proses seleksi diawali dengan penerimaan ruang ujian pada Selasa, 22 April 2025 pukul 16.35 WIB oleh Kepala UPT BKN Pontianak dan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Pembukaan segel dilakukan keesokan harinya pukul 06.30 WIB, disaksikan oleh perwakilan instansi terkait serta peserta seleksi. Peserta kemudian melakukan registrasi dan mengambil pin sesi sebelum memasuki tahap penggeledahan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang dibawa ke ruang ujian.

Setelah penggeledahan, peserta dipandu ke ruang tunggu untuk menyimak tata cara pengerjaan soal menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Acara pembukaan seleksi dilaksanakan pukul 07.30 WIB oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan Kepala UPT BKN Pontianak. Pada pukul 07.50 WIB, peserta dipersilakan masuk ke ruang ujian dan diberi pengarahan teknis penggunaan CAT oleh panitia.

Seleksi kompetensi dimulai tepat pukul 08.00 WIB dengan durasi ujian 130 menit dan total 145 soal yang harus dikerjakan. Hasil seleksi menunjukkan nilai tertinggi diraih Parulian Panggabean dengan skor 456, sementara nilai terendah diperoleh Sutrisno dengan skor 249. Seluruh nilai peserta dapat diakses melalui tautan resmi yang disediakan panitia.

Pelaksanaan seleksi berjalan lancar dan tertib, berkat koordinasi yang solid antara UPT BKN Pontianak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, serta kepatuhan peserta terhadap prosedur. Metode CAT kembali menjadi andalan untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam penilaian kompetensi calon PPPK.

Sebagai tindak lanjutnya, Tim Kerja SDM akan menyusun laporan pelaksanaan seleksi untuk disampaikan kepada Biro SDM Kementerian Hukum dan HAM. Hasil seleksi ini menjadi dasar penentuan kelulusan tahap berikutnya dalam proses pengadaan PPPK tahun 2024. Dengan demikian, diharapkan terpilih calon pegawai yang kompeten dan siap mendukung kinerja instansi pemerintah.

Dokumentasi:

Ketapang - Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar Hajrianor, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Devy Wijayanti, bersama dengan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Ira Witrijayanti dan Analis Kekayaan Intelektual / PPNS KI Herry Hermawan melaksanakan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Ketapang, Minggu-Selasa (20-22/04).

Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melakukan kunjungan ke Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Ketapang dan disambut baik oleh Plt. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Ketapang Bapak Absalon beserta jajaran. Absalon menjelaskan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ketapang terkait dengan pendaftaran merek produk UMKM dengan jenis produk kain batik yang motifnya telah di catatkan ke pelindungan hak cipta. Tim menanggapi bahwa meski motif pada Produk tersebut telah di catatkan ke pelindungan hak cipta, namun produk yang di jual tanpa label merek tidak mendapat pelindungan di Bidang Merek. Kemudian Tim Kanwil mendukung penuh terhadap pengajuan pendaftaran HKI khususnya terkait dengan merek, hak cipta serta Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis, yaitu padi agro pawan dan ale-ale serta Kekayaan Intelektual Komunal lainnya yang akan diajukan dalam waktu dekat.

Tim melanjutkan kunjungan ke Politeknik Negeri Ketapang dan disambut baik oleh Direktur Politeknik Negeri Ketapang Irianto beserta jajaran. Pada pertemuan tersebut pembahasan terkait dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah kemenkum Kalbar dengan Politeknik Negeri Ketapang. Perjanjian Kerja Sama dimaksud sebagai bentuk komitmen nyata dalam penguatan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan tinggi. Selain dari pada itu, Tim Bidang Pelayanan KI turut mendorong Sentra Kekayaan Intelektual pada Politeknik Negeri Ketapang sebagai pusat layanan dan pendampingan dalam proses pendaftaran HKI khususnya hak cipta dan paten. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan permasalahan 11 permohonan Paten Sederhana di tahun 2024 oleh Politeknik Negeri Ketapang yang masih dalam proses, 4 diantaranya berstatus Menunggu Tanggapan Formalitas.

Politeknik Negeri Ketapang berkomitmen penuh dalam mendukung pendaftaran kekayaan intelektual bagi mahasiswa sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi dan kreativitas di lingkungan kampus. Institusi ini percaya bahwa hasil karya dan temuan mahasiswa memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia industri, sehingga penting untuk diberikan perlindungan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan, Politeknik Negeri Ketapang siap menjadi mitra aktif dalam memfasilitasi proses pendaftaran kekayaan intelektual mahasiswa.

Selain itu, Politeknik Negeri Ketapang juga akan turut berkontribusi dalam penyusunan dokumen deskripsi sebagai bagian dari proses pendaftaran indikasi geografis untuk produk unggulan daerah, yaitu padi Agro Pawan dan ale-ale dari Ketapang. Keterlibatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian dan perlindungan produk lokal yang memiliki nilai khas dan potensi ekonomi tinggi. Dengan pendekatan akademis dan kolaboratif, politeknik berharap proses pendaftaran ini dapat berjalan lancar serta memberikan pengakuan nasional bahkan internasional terhadap kekayaan hayati dan budaya Ketapang.

Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalbar tak lupa pula melakukan kunjungan ke pusat perbelanjaan di Citimall Ketapang dan bertemu dengan Genderal Administrasi Winda Dwi Yulia Sri Lestari pada Citimall Ketapang, dalam rangka resertifikasi pusat perbelanjaan guna menjadikan pusat perbelanjaan di Kabupaten Ketapang yang memahami pentingnya pelindungan hukum terhadap pada tenant-tenant yang memiliki merek terdaftar.

Citimall Ketapang menyatakan dukungannya terhadap sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual sebagai langkah strategis dalam menciptakan ekosistem retail yang sehat dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan produk-produk orisinal dari brand lokal maupun nasional, Citimall Ketapang ingin menjadi wadah yang mendorong pertumbuhan industri kreatif serta memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual para pelaku usaha. Sertifikasi ini sejalan dengan komitmen mall dalam menjaga kualitas, keaslian, dan nilai produk yang ditawarkan kepada pengunjung.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Citimall Ketapang juga menolak masuknya tenant thrifting atau penjualan barang bekas dalam area komersial mall. Meskipun tren thrifting kian populer di kalangan masyarakat, mall memprioritaskan keberadaan brand yang menjunjung tinggi orisinalitas dan nilai kekayaan intelektual. Langkah ini diambil demi menjaga standar kualitas tenant serta mendukung pertumbuhan ekonomi formal yang menjamin keaslian produk, legalitas usaha, dan perlindungan konsumen.

Pontianak - Tim Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan kunjungan koordinasi ke UPT BKN Pontianak. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KP.02.01-470 tanggal 17 April 2025 serta hasil rapat virtual via Zoom pada 21 April 2025. Tujuannya adalah memastikan kesiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap II Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/04).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim SDM, Hendri Budi Iskanto, menyampaikan rencana teknis pelaksanaan pengujian kepada Kepala UPT BKN Pontianak. Dibahas pula alur yang harus diikuti peserta, mulai dari absensi, pemberian PIN sesi, penyimpanan barang di loker, hingga pemeriksaan badan (body check). Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan proses seleksi yang tertib dan transparan.

Seleksi P3K Tahap II ini akan diikuti oleh 35 peserta yang bersaing memperebutkan 135 formasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Ujian yang diadakan dimulai pukul 08.00 WIB, dengan kehadiran peserta wajib 90 menit sebelumnya guna menjalani prosedur administrasi dan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan dan memastikan kelancaran tes.

Tim SDM dan UPT BKN Pontianak juga telah menyegel lokasi ujian pada pukul 16.35 WIB sebagai bentuk komitmen menjaga integritas seleksi. Segel ini menjamin bahwa ruangan tes steril dari intervensi luar dan siap digunakan pada hari pelaksanaan.

Setelah koordinasi, Tim SDM segera membagi tugas untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pengawasan absensi, pendistribusian PIN, dan pemeriksaan barang peserta. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis selama ujian berlangsung.

Kegiatan ini menegaskan keseriusan Kementerian Hukum dan HAM dalam merekrut pegawai berkualitas melalui proses seleksi yang objektif. Kerja sama dengan UPT BKN Pontianak menjadi kunci sukses pelaksanaan P3K Tahap II, sekaligus mencerminkan prinsip meritokrasi dalam pengadaan ASN.

Dokumentasi: