Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan pengarahan kepada pegawai Kanwil Kemenham Kalbar di Ruang Kakanwil, Rabu (05/02). Pengarahan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur negara.

Jonny menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan pelayanan berbasis HAM yang berkualitas kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pekerjaan.

"Sebagai abdi negara, kita harus senantiasa bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Pelayanan yang kita berikan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Kakanwil.

Selain itu, dalam pengarahan ini juga dibahas berbagai isu strategis terkait dengan peningkatan kinerja organisasi, penguatan reformasi birokrasi, serta langkah-langkah konkret dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Di akhir arahannya, Kakanwil mengajak untuk terus meningkatkan kompetensi dan bekerja dengan semangat kebersamaan. Ia berharap bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, Kanwil Kemenham Kalbar dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima.

Acara pengarahan ini diikuti dengan sesi diskusi, di mana para pegawai berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan serta masukan terkait tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja mereka.

Dengan adanya pengarahan ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Kalbar dapat terus termotivasi untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas, demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Rapat ini berlangsung pada Rabu, 5 Februari 2025, di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kantor Wali Kota Pontianak.

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda Pontianak, Ferry Abdi, yang menjelaskan bahwa perubahan Perda ini diusulkan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak untuk menyesuaikan aturan yang ada dengan kebijakan terbaru terkait penyandang disabilitas.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Zuliansyah, menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi peraturan dari PBB terkait penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Oleh karena itu, perubahan Perda dinilai tepat karena aturan yang lama belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi nasional.

“Pemerintah Kota Pontianak sudah berada di jalur yang benar dalam melakukan perubahan ini. Kita perlu mempertimbangkan apakah cukup dengan revisi atau harus mencabut Perda lama dan menggantinya dengan aturan yang baru. Prinsipnya, revisi dilakukan jika perubahan kurang dari 50 persen, sedangkan pencabutan dilakukan jika perubahannya lebih dari 50 persen,” ujar Zuliansyah.

Dalam pembahasan, peserta rapat menyoroti pentingnya menyesuaikan hak-hak penyandang disabilitas dalam rancangan Perda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Selain itu, perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kebijakan mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dapat diimplementasikan secara optimal.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak juga menambahkan bahwa rancangan peraturan ini merupakan salah satu produk hukum prioritas bagi Kota Pontianak.

Sebagai tindak lanjut, rapat lanjutan akan digelar guna menyesuaikan substansi Rancangan Peraturan Wali Kota ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan masukan dari Dinas Kesehatan serta instansi terkait lainnya.

Turut hadir dalam rapat ini sejumlah pejabat terkait, termasuk Drajad Fajar Bintara (Perancang PUU Madya), Fahri Taufani (Perancang PUU Muda), Reihan Rizki Pratama (Penyuluh Hukum Pertama), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Kota Pontianak.

Dengan adanya perubahan Perda ini, diharapkan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Pontianak dapat lebih terlindungi serta mendapatkan pemberdayaan yang lebih baik sesuai dengan regulasi nasional dan standar internasional.

Pontianak – Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum menggelar rapat koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pontianak pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Wali Kota Pontianak ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, Ferry Abdi, beserta tim. Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar terdiri dari Sri Ayu Septinawati, Dini Ardianti, dan Subhan Ramadhan.

Rapat ini membahas partisipasi para lurah di Kota Pontianak dalam kegiatan Paralegal Justice Award (PJA) yang saat ini masih dalam tahap pendaftaran. Dalam kesempatan tersebut, Tim Penyuluh Hukum menjelaskan bahwa tahapan seleksi Paralegal Academy tahun ini tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Proses seleksi dimulai dari pendaftaran, seleksi di tingkat kabupaten/kota, pelaksanaan Paralegal Academy dengan program aktualisasi selama tiga bulan, kemudian dilanjutkan dengan seleksi nasional hingga tahap pemberian penghargaan.

Dalam ajang PJA, Menteri Hukum akan memberikan tiga penghargaan kepada para peserta, yakni Non-Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Jagaddhita, dan Paralegal Justice Award. Tim penyuluh hukum juga menyampaikan persyaratan serta tata cara pendaftaran bagi calon peserta.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pemerintah Kota Pontianak akan menyurati seluruh camat dan lurah agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan PJA. Diharapkan, dengan adanya keterlibatan para lurah, program ini dapat semakin meningkatkan kesadaran hukum dan penyelesaian masalah hukum di tingkat kelurahan secara lebih efektif.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Technical Meeting Penyampaian Target Kinerja Program Kekayaan Intelektual (Tarja Kanwil) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring. Kegiatan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Joni Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hajrianor, serta Kepala Bidang Pelayanan KI, Devy Wijayanti, JFT, JFU Bidang Pelayanan KI dan Helpdesk Layanan KI. Selasa (04/02).

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan sinergi antara pimpinan dan pelaksana di tingkat wilayah. Dalam sambutannya, Razilu menegaskan bahwa DJKI sedang menghadapi masa transisi yang membutuhkan kerja sama kuat agar target kinerja tetap tercapai secara optimal. Ia juga menyoroti tema tahun ini, "Majukan Indonesia dengan Karya dan Inovasi di Bidang Digital," sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor digital dan industri kreatif nasional.

Sebagai langkah strategis, DJKI telah menyusun dua program utama dalam Rencana Kerja 2025, yaitu Catur Program Unggulan (CPU) dan Catur Program Prioritas (CPP). CPU mencakup empat aspek utama, yakni Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, pengembangan kawasan berbasis KI, Klinik KI Bergerak (KKIB), serta percepatan penyelesaian permohonan KI, termasuk merek dan paten. Sementara itu, CPP menitikberatkan pada penegakan hukum KI, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permohonan KI, pengembangan kompetensi aparatur, serta transformasi layanan KI digital.

Dalam pemaparan selanjutnya, Sekretaris DJKI, Andrieansjah, menguraikan enam kegiatan utama yang akan menjadi fokus di tahun 2025. Program ini meliputi pengembangan kawasan berbasis KI, partisipasi dalam pameran KI, sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI, peningkatan dan pemanfaatan indikasi geografis, serta dorongan terhadap daya saing produk unggulan daerah melalui permohonan merek dan paten. Dengan strategi ini, DJKI berharap dapat memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia agar semakin berdaya saing.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan melakukan pemetaan potensi kawasan berbasis KI di wilayahnya. Identifikasi produk unggulan daerah yang berpotensi mendapatkan perlindungan indikasi geografis dan peningkatan permohonan merek menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga riset akan diperkuat guna mengembangkan ekosistem KI berbasis inovasi dan potensi lokal.

Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian target kinerja KI juga akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program. Kendala yang muncul akan diidentifikasi, dan langkah-langkah perbaikan akan diimplementasikan guna meningkatkan optimalisasi program di tahun 2025. Kanwil Kemenkumham Kalbar juga akan menyesuaikan target kinerja DJKI antara Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Melalui upaya ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus mendukung penguatan sistem perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Dengan sinergi yang kuat antara DJKI, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan inovasi serta kreativitas dapat berkembang lebih pesat, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hukum di Indonesia.

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut serta dalam kegiatan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini diadakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bersama Ombudsman RI untuk meninjau tingkat kepatuhan layanan publik di berbagai unit kerja. Selasa (05/02).

Dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Deswati dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Devy Wijayanti, beserta jajaran mengikuti evaluasi secara virtual dari Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Evaluasi ini menjadi forum strategis untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Kemenkumham tetap sesuai dengan standar yang berlaku dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dibuka oleh Dewi Ambarwati, Kepala Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkum. Dalam pemaparannya, Dewi menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan kebijakan, khususnya dalam menghadapi pemisahan kementerian. Ia menegaskan bahwa perubahan ini harus diiringi dengan peningkatan koordinasi agar pelayanan tetap optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Yeni Sulistiowati dari Ombudsman RI menjelaskan peran strategis lembaganya dalam mengawasi pelayanan publik. Ombudsman RI berkomitmen untuk memastikan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, serta badan usaha penerima dana APBN/APBD tetap berjalan sesuai standar. Hal ini bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk maladministrasi, seperti keterlambatan layanan, penyimpangan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang.

Hasil evaluasi pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan perolehan nilai 87,56, Kemenkumham berhasil masuk dalam zona hijau, yang mencerminkan kualitas pelayanan yang semakin baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan kompetensi petugas layanan, penyediaan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, serta optimalisasi sistem pengaduan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar akan mengadakan sosialisasi terkait standar pelayanan publik kepada seluruh petugas layanan hukum. Selain itu, penguatan sistem layanan yang lebih responsif dan transparan juga menjadi prioritas, sehingga setiap keluhan dan konsultasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Evaluasi berkala pun akan terus dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan.

Menutup kegiatan, Dewi Ambarwati kembali menegaskan bahwa perubahan kebijakan tidak boleh menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan terbaik. Ia berharap seluruh jajaran dapat terus beradaptasi dengan dinamika kebijakan serta berkomitmen meningkatkan kualitas layanan demi menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Hukum.

Dokumentasi: