Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Aula Kanwil Kemenkum Kalbar, Selasa (21/01). Acara yang dipimpin secara langsung oleh Kakanwil Jonny Pesta Simamora ini berlangsung dengan penuh khidmat sebagai bentuk nyata komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam mengawali proses pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi,” ucap Kakanwil.
Zona Integritas dibangun melalui enam area perubahan strategis, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Keenam area ini merupakan fondasi penting untuk menciptakan budaya kerja yang inovatif dan profesional.
“Esensi dari pembangunan Zona Integritas adalah penerapan reformasi birokrasi yang baik untuk menumbuhkan budaya kerja anti-korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan pemerintahan,”ujar Jonny
Kakanwil juga menekankan bahwa penandatanganan komitmen ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Setiap langkah yang diambil harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata guna mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pentingnya transparansi juga menjadi salah satu fokus utama. Kegiatan ini akan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan Zona Integritas. Dengan demikian, pengawasan publik diharapkan menjadi pendorong utama terciptanya birokrasi yang akuntabel,” tambah Kakanwil.
Tak lupa pula Kakanwil mengajak seluruh jajaran Kemenkum Kalimantan Barat untuk tetap optimis dan bersemangat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas. Diharapkan, kinerja ini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi Kementerian Hukum, sekaligus menjadi wujud pelayanan yang unggul kepada masyarakat.
“Saya berharap agar Zona Integritas dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan visi menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud pada tahun 2025,” tutup Kakanwil dalam sambutannya.
