Pontianak — Di tengah derasnya arus informasi digital yang terus berkembang, kepercayaan publik menjadi aset paling berharga bagi setiap instansi pemerintah. Berangkat dari kesadaran itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut ambil bagian dalam kegiatan bertajuk "No Trust, No Impact: Jurus Jitu Humas Pemerintah Menang di Komunikasi Digital" yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak bertempat di Golden Tulip Hotel Pontianak. Selasa, (7/4).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi vertikal dan pemerintah daerah se-Kalimantan Barat, khususnya para pegawai yang membidangi pengelolaan media sosial dan kehumasan. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Haris Fadillah dan Jemmy Lianda Sudarmanto.
Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan sambutan pembukaan oleh panitia, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Empat tema besar menjadi inti pembahasan dalam forum strategis ini, yakni Branding Komunikasi Publik, Manajemen Krisis, Strategi Komunikasi, dan Produksi Konten Digital.
Dalam sesi branding komunikasi publik, peserta diajak memahami pentingnya membangun citra positif instansi pemerintah melalui pendekatan komunikasi yang terencana dan konsisten. Sementara itu, sesi manajemen krisis menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian peserta. Narasumber menegaskan bahwa krisis merupakan kondisi yang berpotensi merusak reputasi dan mengganggu operasional organisasi, sehingga membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan terukur. Lebih dari itu, krisis juga dapat menjadi turning point — titik balik bagi instansi untuk berbenah dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Peserta juga mendapatkan pembekalan tentang strategi komunikasi efektif dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, serta keterampilan produksi konten digital yang informatif, edukatif, dan kreatif. Forum semakin hidup dengan hadirnya sesi diskusi interaktif, kuis, serta pertukaran pengalaman antar peserta dari berbagai instansi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan apresiasi atas keikutsertaan jajaran Kemenkum Kalbar dalam kegiatan strategis ini. Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM kehumasan bukan pilihan, melainkan keharusan di tengah era digital yang penuh dinamika.
"Di era digital seperti sekarang, komunikasi pemerintah tidak bisa lagi berjalan apa adanya. Kepercayaan publik adalah fondasi dari setiap kebijakan yang kita jalankan. Jika masyarakat tidak percaya, maka sekuat apapun program yang kita hadirkan, dampaknya tidak akan terasa. Itulah mengapa kami mendorong seluruh pengelola kehumasan dan media sosial di lingkungan Kemenkum Kalbar untuk terus mengasah kompetensinya," ujar Jonny.
Ia juga menekankan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan menindaklanjuti hasil kegiatan ini secara konkret dan terstruktur. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari penyelenggaraan sharing knowledge internal dan pelatihan lanjutan bagi pengelola media sosial, peningkatan kualitas dan konsistensi produksi konten digital, hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan isu dan krisis komunikasi.
"Kami tidak ingin berhenti di sini. Ilmu dan pengalaman yang didapat harus segera diimplementasikan. Kami juga akan membangun sistem pemantauan media secara berkala agar potensi isu dapat dideteksi sejak dini, sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Sinergi dengan instansi lain pun akan kami perkuat, karena komunikasi publik yang baik memerlukan kolaborasi, bukan kerja sendiri-sendiri," tambah Jonny.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah capaian nyata bagi peserta: meningkatnya pemahaman tentang strategi komunikasi publik di era digital, kemampuan membedakan isu dan krisis beserta langkah penanganannya, hingga terbangunnya sinergi antar instansi dalam ekosistem kehumasan pemerintah di Kalimantan Barat.
Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kecepatan dan ketepatan informasi sebagai pilar utama dalam setiap komunikasi kepada masyarakat — karena di balik setiap pesan pemerintah yang dipercaya, ada pelayanan publik yang dirasakan manfaatnya. (Humas).
Dokumentasi:
