Pontianak — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Lanang Dwi Kurniawan menyambut kedatangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (9/4).
Tim yang dipimpin oleh Andreas Hugo Pareira selaku Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut beranggotakan sejumlah legislator lintas fraksi, di antaranya Dewi Asmara, Yasonna H. Laoly, Paolus Hadi, Agun Gunandjar Sudarsa, hingga Yan Parmenas Mandenas dan anggota lainnya.
Kunjungan kerja ini diawali dari keberangkatan Tim Komisi XIII DPR RI melalui Bandara Internasional Soekarno–Hatta menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak, sebelum melaksanakan serangkaian agenda peninjauan dan rapat kerja di wilayah Kalimantan Barat.
Setibanya di Pontianak, rombongan langsung melakukan peninjauan layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
Selanjutnya, Tim Komisi XIII DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Wahyu Widayat, beserta jajaran. Rapat yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tersebut membahas penguatan kinerja dan tata kelola keimigrasian, khususnya dalam menghadapi dinamika perlintasan lintas batas negara di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan, sekaligus memimpin jalannya rapat yang diisi dengan pemaparan materi, sesi pendalaman melalui tanya jawab, hingga penyampaian kesimpulan.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara legislatif dan jajaran pemerintah di daerah dalam memperkuat pelayanan serta pengawasan keimigrasian.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi peningkatan kualitas layanan publik serta penguatan fungsi pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat sebagai salah satu pintu gerbang negara. (Humas).
Dokumentasi:
