Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Sosialisasi Panduan Teknis Penilaian Mandiri SAKIP dan Penginputan Capaian Kinerja melalui aplikasi e-performance. Rabu (1/4).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Yasona H. Laoly Kanwil Kemenkum Kalbar ini diikuti oleh jajaran pejabat dan pegawai, mulai dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, pejabat struktural, hingga operator kinerja di masing-masing divisi dan bagian.
Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI dalam rangka pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas implementasi SAKIP di seluruh satuan kerja.
Dalam arahannya, Rahmi menyampaikan bahwa nilai SAKIP Kementerian Hukum saat ini berada pada predikat sangat baik dengan skor 78,54, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian, seluruh satuan kerja didorong untuk meningkatkan capaian tersebut hingga mencapai minimal 80,01 dengan predikat “Memuaskan”.
Ia juga menegaskan bahwa terdapat empat komponen utama dalam SAKIP yang harus dipenuhi, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Selain itu, batas waktu penilaian mandiri SAKIP ditetapkan pada 1 hingga 5 April 2026, sebelum dilakukan penilaian berjenjang oleh unit eselon I.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh tim Biro Perencanaan dan Organisasi, termasuk Cynthia V yang menjelaskan alur penilaian mandiri serta kelengkapan data dukung, serta Riza P yang memaparkan tata cara pelaporan rencana aksi perjanjian kinerja melalui aplikasi e-performance.
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa pengisian aplikasi e-Monev Bappenas masih belum dapat dilakukan karena sistem masih dalam tahap pembaruan dan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Bappenas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh upaya peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan Kanwil.
“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui pemenuhan data dukung yang akurat dan tepat waktu. Kami juga mendorong seluruh satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi e-performance secara optimal agar capaian kinerja dapat terukur dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jonny menekankan pentingnya sinergi dan kedisiplinan seluruh jajaran dalam memenuhi tenggat waktu penilaian mandiri SAKIP, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar diharapkan mampu memperkuat implementasi SAKIP secara berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan nilai evaluasi menuju predikat “Memuaskan”.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif guna memperdalam pemahaman peserta terhadap implementasi teknis di lapangan. (Humas).
Dokumentasi:
