Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui kehadiran langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, pada Pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kamis (8/1).
Kegiatan dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Wakil Menteri, pimpinan tinggi kementerian/lembaga, Menteri PAN-RB, Ketua KPK, Ketua Ombudsman RI, serta seluruh pimpinan unit utama dan kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Agenda utama kegiatan ini adalah penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Hukum.
Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai integritas, akuntabilitas, dan budaya pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dalam arahannya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar mengejar predikat, melainkan harus menjadi budaya kerja yang berkesinambungan dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Kalbar pada kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan dan keseriusan jajaran daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional hingga ke level satuan kerja.
“Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi penguat bagi kami di daerah untuk memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja yang hidup di setiap unit kerja,” ujar Jonny.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat siap mengawal pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta mendorong seluruh satuan kerja di wilayah Kalbar agar konsisten menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.
“Arahan Menteri Hukum, Menteri PAN-RB, KPK, dan Ombudsman menjadi pedoman penting bagi kami. Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan seluruh program kerja berjalan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Jonny juga mengapresiasi capaian Kementerian Hukum yang memperoleh hasil Survei Integritas KPK dengan kategori ‘terjaga’, serta menilai hal tersebut sebagai motivasi bagi seluruh jajaran, termasuk di daerah, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Tantangan ke depan adalah menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan hukum yang semakin cepat, transparan, dan berbasis digital, sebagaimana arah transformasi Kementerian Hukum,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan posisinya sebagai garda terdepan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, sekaligus berkomitmen mendukung penuh terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Sementara itu Kapala divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid dan Kepala Bagian TU dan Umum, Ferry Indrawan, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Taufik Sabarudin beserta jajaran Mengikuti Via Zoom kegiatan Penandatanganan Komitmen bersama Pembangunan Zona Integeritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di ruang rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat. (Foto/Narasi : Jm/Young).
Dokumentasi:
