Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung perluasan akses keadilan bagi masyarakat dengan mengikuti secara virtual peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Zoom dan YouTube, Rabu (4/2).
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Lanang Dwi Kurniawan, serta para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar.
Peresmian dilakukan secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dengan meresmikan sebanyak 2.017 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini menjadi langkah konkret reformasi hukum yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus bagian dari implementasi Asta Cita Presiden dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
Kehadiran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu memangkas jarak layanan hukum, sehingga masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu, dapat memperoleh konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum secara mudah, cepat, serta merata.
Bagi Kanwil Kemenkum Kalbar, kegiatan ini menjadi momentum pembelajaran sekaligus penguatan komitmen untuk terus menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Peran penyuluh hukum dan jajaran Kanwil dinilai strategis sebagai ujung tombak edukasi serta fasilitasi akses keadilan di daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat terhadap layanan hukum.
“Program Posbankum ini adalah langkah strategis untuk memastikan negara benar-benar hadir hingga tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat tidak lagi kesulitan mengakses layanan hukum. Kanwil Kemenkum Kalbar siap mendukung penguatan peran penyuluh hukum dan memperluas layanan bantuan hukum agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat,” tegas Jonny.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Posbankum dapat berjalan efektif serta membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui partisipasi dalam peresmian ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program bantuan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan Masyarakat. (Humas)
Dokumentasi:
