PONTIANAK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melakukan langkah proaktif dalam menutup kalender kerja tahun 2025 dengan hasil maksimal. Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil Kemenkum Kalbar menggelar pemantauan intensif terhadap pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) periode B12, Selasa (23/12).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah ini menjadi krusial mengingat periode B12 merupakan tahap finalisasi laporan tahunan. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, turun langsung memandu jalannya verifikasi guna memastikan seluruh satuan kerja (Satker) di bawah jajarannya telah mengunggah data dukung secara akurat ke dalam aplikasi e-RB.
Dalam arahannya, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa capaian target 100 persen adalah harga mati bagi integritas institusi. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan substansi dalam LKE ZI periode B12 ini tercapai 100 persen tanpa kecuali. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata kita atas kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025," tegas Jonny.
Peran Strategis Tim Monitoring Untuk memastikan validitas data tersebut, Tim Monitoring Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat bekerja secara spesifik menyisir setiap indikator pada enam area perubahan. Tim ini bertugas melakukan verifikasi berlapis terhadap dokumen yang telah diunggah oleh operator masing-masing divisi dan satuan kerja.
Perwakilan Tim Monitoring menjelaskan bahwa proses pemantauan kali ini dilakukan dengan metode cross-check antara kesesuaian dokumen administrasi dengan pedoman terbaru dari Kemenpan-RB.
"Tugas kami adalah memastikan tidak ada 'dokumen kosong' atau data yang tidak relevan. Setiap unggahan dikurasi secara ketat. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian substansi, kami langsung memberikan asistensi teknis di tempat agar segera dilakukan perbaikan sebelum batas waktu berakhir," jelas salah satu anggota Tim Monitoring di sela-sela pengecekan sistem.
Tim Monitoring juga menambahkan bahwa fokus utama pada periode B12 ini adalah memastikan keberlanjutan inovasi dan hasil survei persepsi korupsi serta kualitas pelayanan publik tetap berada di angka tertinggi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, menekankan bahwa kerja keras Tim Monitoring dan seluruh jajaran harus bermuara pada kepuasan masyarakat.
"Pemenuhan LKE ini adalah fondasi administratif kita. Namun, esensi sebenarnya adalah bagaimana transformasi ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami terus mendorong agar setiap inovasi yang dilaporkan berbanding lurus dengan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel," ujar Farida.
Dengan tercapainya target 100 persen pada LKE ZI B12 ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat optimistis dapat memberikan performa terbaik dalam penilaian mandiri maupun penilaian nasional, sekaligus terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin dipercaya oleh publik di wilayah Kalimantan Barat. (Humas).
Dokumentasi:
