Singkawang – Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Kalimantan Barat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan klarifikasi ke sejumlah kantor notaris di Kota Singkawang, Rabu (4/2). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Kalimantan Barat terkait pelaksanaan pemeriksaan Protokol Notaris Tahun 2025.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida, Kepala Bidang Pelayanan AHU Taufik Sabarudin, serta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Monitoring difokuskan pada penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan notaris serta memastikan mekanisme pemeriksaan protokol notaris berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pembinaan dan dialog. “Monitoring dan klarifikasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif terkait pelaksanaan pemeriksaan protokol notaris. Setiap kendala yang ada perlu dipahami bersama agar dapat ditemukan solusi yang tepat sesuai ketentuan,” ujar Jonny.
Ia menambahkan bahwa pembinaan merupakan prinsip utama dalam pengawasan notaris. “Kementerian Hukum senantiasa mengedepankan pembinaan sebagai langkah preventif. Namun demikian, seluruh proses tetap harus berjalan dalam koridor regulasi guna menjamin tertib administrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan, diperoleh penjelasan terkait adanya kendala teknis dan administratif yang memengaruhi penyampaian informasi jadwal pemeriksaan protokol notaris. Hal ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Majelis Pengawas dan notaris ke depan.
“Langkah ini merupakan bagian dari proses pendalaman yang objektif dan transparan, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Jonny.
Kegiatan ini menegaskan komitmen MPW Notaris Kalimantan Barat dan Kementerian Hukum untuk terus menjaga kualitas pembinaan dan pengawasan notaris secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dokumentasi:
