Jakarta – Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) melaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal, pada Selasa (07/01). Acara ini dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Edward Omar Sjarief Hiariej, Sekretaris Jenderal Nico Afinta, serta pejabat tinggi Madya dan Pratama dari berbagai unit utama di lingkungan Kemenkum. Turut Hadir seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dari seluruh Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, Jonny Pesta Simamora, hadir didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Uray Aswin Umar, serta Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Iwan Pramori.
Dalam rangkaian kegiatan ini, beberapa agenda penting dilaksanakan, antara lain penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), peluncuran Transformasi Digital Kemenkum, serta Pencanangan Resolusi Kemenkum Tahun 2025.
Acara diawali dengan penandatanganan perjanjian kinerja oleh sejumlah Kepala Kantor Wilayah, termasuk dari Aceh, DKI Jakarta, dan Papua. Komitmen bersama pembangunan Zona Integritas juga ditandatangani Menteri, Wakil Menteri, serta para pimpinan tinggi madya. Penandatanganan ini menjadi simbol nyata komitmen seluruh jajaran Kementerian untuk mendorong pelayanan publik yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih serta melayani.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya Zona Integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi. "Zona Integritas adalah komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Peluncuran Transformasi Digital hari ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat upaya tersebut," ujarnya.
Transformasi Digital Kementerian Hukum menjadi salah satu agenda utama dalam acara ini. Dengan memanfaatkan teknologi, Kementerian berkomitmen untuk menyediakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Peluncuran Transformasi Digital ini juga mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo dan menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh di sektor layanan publik.
Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025 turut dicanangkan sebagai bagian penting dari acara ini. Resolusi tersebut berfokus pada tiga pilar utama: memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif dan transparan, menciptakan regulasi yang berkualitas, serta meningkatkan pelayanan publik yang memberikan kepastian hukum. Resolusi ini menjadi panduan strategis bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam mencapai target kinerja yang optimal.
Acara diakhiri dengan penayangan video Transformasi Digital, serta sesi foto bersama. Sebagai penutup, diskusi panel diadakan untuk memperkuat pemahaman peserta terkait pelaksanaan program Transformasi Digital dan Resolusi 2025. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam membangun birokrasi yang berintegritas, modern, dan melayani masyarakat secara profesional. (Humas: Yulizar)
Dokumentasi:
