Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan mengikuti kegiatan Pembukaan Rekonsiliasi Data Rekening Pemerintah dan Konfirmasi Penerimaan Hibah Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Selasa (10/2).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal serta diikuti seluruh unit pengelola keuangan dan perwakilan satuan kerja se-Indonesia. Dari Kalimantan Barat, kegiatan diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (TUM) bersama Tim Kerja Pengelolaan Keuangan.
Rekonsiliasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan pencocokan data rekening pemerintah tingkat pusat dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, sekaligus penyampaian konfirmasi penerimaan hibah dan status kegiatan yang dibiayai hibah hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Melalui kegiatan ini, satuan kerja didorong untuk memastikan ketepatan data, kepatuhan administrasi, serta kesesuaian pengelolaan rekening dan hibah dengan ketentuan perbendaharaan negara. Selain itu, rekonsiliasi menjadi instrumen penting untuk meminimalkan potensi kesalahan pencatatan dan memperkuat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang tertib merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. “Rekonsiliasi ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk komitmen kita memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen penuh menjaga kepatuhan dan integritas pengelolaan rekening serta hibah,” ujar Jonny.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola keuangan sejalan dengan upaya Kanwil dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ketika pengelolaan keuangan rapi dan akurat, maka pelaksanaan program kerja juga lebih efektif. Ini menjadi bagian dari profesionalisme kerja Kanwil dalam mendukung target kinerja Kementerian Hukum,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan melakukan pemutakhiran data rekening pemerintah serta menyampaikan hasil rekonsiliasi sesuai jadwal yang telah ditentukan, guna memastikan seluruh data keuangan tersinkronisasi secara tepat waktu.
Melalui partisipasi aktif dalam rekonsiliasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan perannya sebagai satuan kerja yang adaptif, patuh regulasi, dan berkomitmen menjaga tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntabel. (Humas).
Dokumentasi:
