Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Apel Bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia yang digelar secara terpusat dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia, Apel perdana di awal tahun 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Senin (5/1).
Dalam amanatnya, Sekjen Nico Afinta menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas kinerja dan capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2025. Ia menilai semangat dan antusiasme seluruh pegawai pada apel awal tahun ini menjadi pertanda positif dalam menghadapi tantangan tahun 2026.
“Proses yang telah kita jalani di tahun 2025 merupakan modal penting untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan di tahun 2026. Keberhasilan Kementerian Hukum adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran,” ujar Nico Afinta.
Sekjen menegaskan bahwa Kementerian Hukum memiliki peran strategis sebagai tulang punggung pemerintah dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk tetap bekerja optimal meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya terkait penyesuaian dan pengelolaan anggaran.
Lebih lanjut, Nico Afinta juga menekankan pentingnya komunikasi publik dan sosialisasi kebijakan, terutama terkait implementasi KUHP dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UHAP) yang masih memerlukan pemahaman utuh di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa perbedaan sudut pandang dapat menimbulkan misinformasi jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.
“Komunikasi menjadi kunci. Apa yang kita lihat dan pahami belum tentu dirasakan sama oleh masyarakat. Karena itu, seluruh program dan kebijakan harus disosialisasikan secara masif melalui humas dan berbagai media,” tegasnya.
Sekjen juga menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Hukum di bidang kehumasan yang kembali meraih penghargaan pada tahun 2025. Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan dukungan seluruh satuan kerja.
Usai mengikuti apel bersama secara nasional, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar. Dalam arahannya, Kakanwil menekankan pentingnya internalisasi kebijakan serta tindak lanjut atas berbagai pencapaian dan evaluasi kinerja sebelumnya.
Kakanwil juga menjelaskan peran dan fungsi Analis Kebijakan dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) yang ditempatkan di daerah, khususnya dalam melakukan evaluasi implementasi dan dampak kebijakan hukum di lapangan. Menurutnya, evaluasi yang komprehensif menjadi dasar penting untuk memastikan kesesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya.
“Evaluasi terhadap implementasi dan dampak kebijakan harus dicatat dan direkam dengan baik. Ini menjadi bagian penting dalam mendukung perbaikan tata kelola dan kualitas kebijakan di bidang hukum,” jelas Jonny Pesta Simamora.
Melalui apel bersama dan arahan pimpinan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi, serta mendukung penuh pelaksanaan program dan kebijakan Kementerian Hukum RI sepanjang tahun 2026. (Foto/Narasi:Jm/Young)
Dokumentasi:
