Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program kerja tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Senin (22/12).
Monitoring dan evaluasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dan diikuti oleh para pimpinan unit kerja serta tim teknis terkait. Monev ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi unit kerja, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Jonny menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen atau administrasi, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan nyata pada pola kerja, budaya organisasi, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Monitoring dan evaluasi ini bukan formalitas. Saya tegaskan, seluruh pelaksanaan RKT, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas harus jelas output-nya, terukur hasilnya, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada kegiatan yang hanya selesai di laporan, tetapi tidak berdampak pada perbaikan kinerja dan layanan,” tegas Jonny.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran, bukan hanya tim atau unit tertentu.
“Zona Integritas adalah komitmen bersama. Integritas, akuntabilitas, dan pelayanan prima harus menjadi budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar slogan atau target penilaian,” tambahnya.
Melalui kegiatan Monev ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat memperkuat pengendalian internal dan penyelarasan pelaksanaan RKT dengan indikator kinerja utama, target Reformasi Birokrasi, serta standar pembangunan Zona Integritas. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap program memiliki arah yang jelas, berorientasi hasil, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik.
Kepala Kanwil juga mendorong seluruh unit kerja agar menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar percepatan perbaikan kinerja, peningkatan profesionalisme aparatur, serta penguatan nilai-nilai integritas secara berkelanjutan.
Dengan penguatan komitmen ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat optimistis dapat terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani, sekaligus memastikan setiap program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas).
Dokumentasi:
