Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora serta para perancang peraturan perundang-undangan setempat. Rabu (28/05). 

Direktur Fasilitasi Perda dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Widiastuti, membuka acara dengan menekankan bahwa uji kompetensi tahun ini hanya dilaksanakan sekali karena pertimbangan efisiensi anggaran. Uji kompetensi ini diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami perpindahan jabatan, promosi, kenaikan jenjang, atau pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional perancang. 

Kepala Pusat Uji Kompetensi BPSDM Kementerian Hukum RI, Dra. Eva Gantini, S.H., M.Si., memaparkan bahwa uji kompetensi bertujuan mengukur kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural perancang dalam menjalankan tugasnya. Peserta uji kompetensi meliputi PNS yang akan beralih ke jabatan fungsional perancang, mereka yang naik jenjang, hingga perancang yang dinilai belum memenuhi standar kompetensi. 

Pelaksanaan uji kompetensi direncanakan pada November 2025. Peserta dari kementerian/lembaga pusat akan mengikuti ujian di BPSDM Kementerian Hukum, sementara peserta dari pemda dan Kanwil Kementerian Hukum akan mengikuti ujian terpusat di seluruh Kanwil Kementerian Hukum Indonesia. 

Selain itu, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum memperkenalkan aplikasi pendaftaran uji kompetensi melalui laman https://ukom-pp.kemenkumham.go.id/. Aplikasi ini memudahkan peserta dalam mendaftar dan memantau proses seleksi. 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perancang peraturan perundang-undangan serta memastikan hanya ASN yang kompeten yang menduduki jabatan strategis tersebut. Sosialisasi ini menjadi langkah awal persiapan menuju uji kompetensi yang akan menentukan karier para perancang di lingkungan Kementerian Hukum

Dokumentasi:

Pontianak  – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hajrianor, menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2025. Kegiatan bertajuk  "Memandu Akuntabilitas, Memacu Efektivitas"  ini digelar di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (31/5).

Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson Azroi, dan dihadiri oleh Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, serta perwakilan Ombudsman.

Dalam berbagai tulisan yang dibaca Harisson, Kepala BPKP Pusat, Yusuf Ateh, menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran BPKP yang berkomitmen mengawal pembangunan nasional. “BPKP bukan hanya pengawas, tetapi juga pemberi solusi untuk memastikan pembangunan berjalan akuntabel, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Yusuf menekankan tiga poin penting: pertama, peningkatan kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap standar; kedua, optimalisasi peran unit kerja dalam mendukung strategi organisasi; serta ketiga, kekuasaan dan mental pantang menyerah dalam menjalankan tugas.

“Di masa depan, BPKP harus terus beradaptasi dalam menjawab tantangan, menjaga kepercayaan pemangku kebijakan, dan memastikan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Upacara ditutup dengan harapan agar BPKP semakin berkontribusi bagi pembangunan nasional, sejalan dengan visi pemerintah.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sanggau tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, Rabu (28/05)

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Hajrianor, dengan dihadiri sejumlah pejabat terkait, baik secara luring maupun daring melalui Zoom. Turut hadir Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sanggau, Shopiar Juliansyah; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sanggau, Marina Rona; serta perancang peraturan perundang-undangan dari Kemenkum Kalbar dan Pemkab Sanggau.

Shopiar Juliansyah dalam pemaparannya menyampaikan urgensi perubahan Raperbup tersebut, antara lain sebagai respons atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD, Surat Edaran Mendagri tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah, serta penyesuaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.

Tim Pokja 3 Kemenkum Kalbar, yang diketuai Iis Sulaiha bersama anggota A. Fanni Pujiastomo, Galuh Dwipayana, dan Delly Fanayitsha, melakukan peninjauan menyeluruh terhadap draf Raperbup. Hasilnya, penyusunan rancangan tersebut dinilai telah memenuhi kaidah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

"Hasil rapat menyimpulkan bahwa harmonisasi Raperbup ini telah selesai dan akan segera diterbitkan Berita Acara serta Surat Selesai Harmonisasi," ujar Hajrianor menutup rapat.

Dengan selesainya tahap harmonisasi, Raperbup tersebut selanjutnya akan menuju proses penetapan oleh Bupati Sanggau untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan RKPD 2025 yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan kebijakan terbaru.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Landak menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun regulasi yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Rabu (28/05).

Rapat dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi oleh perwakilan BPKAD Kabupaten Landak selaku pemrakarsa Raperbup. Dalam arahannya, Jonny Pesta Simamora menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk mendampingi pemerintah daerah dalam proses legislasi. "Kami hadir untuk memastikan Raperbup ini memenuhi asas harmonisasi peraturan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Landak melalui BPKAD menyampaikan bahwa Raperbup ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. "Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD ini akan menjadi acuan baku dalam pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan barang milik daerah," jelas perwakilan BPKAD Landak melalui sambungan virtual.

Tim Kelompok Kerja 5 Kemenkum Kalbar yang terdiri dari pakar hukum dan legislasi secara intensif melakukan pembahasan teknis terhadap draf peraturan. Mereka memastikan Raperbup memenuhi standar teknis penyusunan peraturan sesuai UU No. 12/2011 jo UU No. 13/2022. "Kami melakukan pengecekan mulai dari konsistensi norma, keselarasan dengan peraturan lain hingga ketepatan redaksional," papar Darajad F Bintara selaku koordinator tim.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar dan BPKAD Provinsi sebagai bentuk koordinasi vertikal. Hadirnya perwakilan provinsi memperkuat proses harmonisasi agar Raperbup selaras tidak hanya dengan peraturan pusat tapi juga dengan kebijakan daerah tingkat provinsi.

Kementerian Hukum Kalimantan Barat akan memberikan rekomendasi penyempurnaan sebelum Raperbup diajukan ke tahap penetapan. "Dengan pendampingan ini, kami yakin Kabupaten Landak akan memiliki peraturan yang kuat secara hukum dan efektif dalam implementasi," tutup Jonny Pesta Simamora menandaskan.

Dokumentasi:

Pontianak – Kementerian Hukum RI menggelar webinar nasional bertajuk “Sosialisasi RUU KUHAP: Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Efisien, Adil, dan Terpadu” pada Selasa (28/5/2025). Kegiatan ini diikuti secara aktif oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, termasuk Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, serta Hajrianor (Kepala Divisi Pelayanan Hukum) dan Dini Nursilawati (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya), Rabu (28/05).

Webinar yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kemenkum RI ini menghadirkan sejumlah tokoh kunci, di antaranya Prof. Edward OS Hiariej (Wakil Menteri Hukum RI), Prof. Asep N. Mulyana (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), dan Dr. Prim Haryadi (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung). Turut hadir sebagai narasumber Dr. Viktor T. Sihombing (Kadivkum Polri), Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Guru Besar FH UI), serta advokat senior Dr. Luhut MP Pangaribuan.

Dalam berbagai hal, Prof. Edward Hiariej menegaskan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem peradilan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. “Revisi ini bukan sekedar perubahan normatif, melainkan lompatan besar menuju pasal pidana yang lebih transparan dan terintegrasi,” ujarnya.

Diskusi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, untuk memastikan perspektif keselarasan dalam penerapan keadilan restoratif. Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyatakan kesiapan daerah untuk mendukung sosialisasi RUU KUHAP hingga ke tingkat masyarakat. “Hukum harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar alat penghukum,” tegasnya.

Webinar ini menjadi bagian dari proses legislasi partisipatif, di mana Kemenkum RI melibatkan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum untuk menyusun rancangan undang-undang. Dengan semangat ini, diharapkan RUU KUHAP dapat menjadi landasan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dokumentasi: