Sukadana – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama rombongan menghadiri acara silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan yang digelar di Pondopo Wakil Bupati Sukadana ini disambut oleh Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari beserta jajaran sebagai bentuk komitmen bersama dalam penguatan sistem hukum daerah, Senin (05/05).
Dalam sambutannya, Jonny menyampaikan tiga fokus utama kebijakan Kemenkumham Kalbar. "Pertama, kami akan melakukan harmonisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang telah berusia lebih dari 5 tahun," tegasnya. Proses ini akan menentukan apakah suatu peraturan perlu dipertahankan, direvisi parsial, atau dicabut total untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan saat ini.
"Kedua, kami mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual daerah," lanjut Jonny. Ia menekankan pentingnya pendaftaran merek dagang produk unggulan dan indikasi geografis sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. "Ketiga, kami mendorong pertumbuhan wirausaha melalui penyederhanaan perizinan Perseroan Perorangan sesuai UU Cipta Kerja," tambahnya.
Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, menyambut baik komitmen ini. "Kami telah menyiapkan 16 Raperda untuk tahun 2025, termasuk RTRW dan RPJMD," ungkap Amru. Ia juga mengapresiasi pencapaian IRH sebesar 96,12 yang menunjukkan keseriusan daerah dalam reformasi hukum.
Kolaborasi ini semakin kuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 30 April 2025. "Kami targetkan empat Raperda prioritas bisa diselesaikan pada semester pertama ini," tegas Amru. Dukungan teknis dari Kemenkumham diharapkan dapat mempercepat proses harmonisasi peraturan.
Pertemuan ini juga menjadi momentum evaluasi capaian pembangunan hukum daerah. "Kami bangga DPRD Kayong Utara meraih predikat lembaga legislatif teraktif dalam konsultasi perda," kata Amru. Prestasi ini menjadi modal penting dalam menyusun regulasi yang berkualitas.
Sebagai penutup, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi berkelanjutan. "Sinergi ini kami yakini akan melahirkan produk hukum yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat," pungkas Jonny. Acara ditutup dengan ramah tamah sebagai wujud komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumentasi:
