Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat perannya sebagai penghubung strategis antara kebijakan pusat dan kebutuhan hukum di daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi Analisis Strategi Kebijakan serta Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Wilayah bersama Sekretaris Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, di Ruang Rapat Sekretaris BSK Hukum. Kamis (5/2).
Pertemuan ini dihadiri Sekretaris BSK Hukum Dwi Harnanto serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Lanang Dwi Kurniawan. Koordinasi difokuskan pada penguatan sinergi kelembagaan guna memastikan perumusan kebijakan hukum nasional dapat selaras dengan kondisi riil di wilayah, khususnya Kalimantan Barat.
Dalam pembahasan, kedua pihak menitikberatkan pentingnya analisis kebijakan berbasis data, penyusunan rekomendasi strategis, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan hukum agar lebih efektif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin setiap kebijakan tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif di lapangan.
Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan BSK Hukum menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas tata kelola kebijakan di wilayah. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah akan mempercepat proses identifikasi persoalan hukum sekaligus penyusunan solusi yang tepat sasaran.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan arah kebijakan nasional.
“Kanwil Kemenkum Kalbar tidak hanya menjalankan program pusat, tetapi juga menghadirkan data, analisis, dan masukan dari daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan. Dengan begitu, kebijakan hukum yang lahir benar-benar responsif, berbasis fakta, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Jonny.
Ia menambahkan, pendekatan analisis dan evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap regulasi berjalan efektif.
“Kami ingin setiap kebijakan hukum dapat diukur manfaatnya. Karena itu, koordinasi dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum menjadi langkah strategis agar perencanaan, implementasi, hingga evaluasi berjalan selaras dan berkualitas,” tegasnya.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap terbangun kerja sama berkelanjutan antara pusat dan wilayah, sekaligus memperkuat peran Kanwil sebagai garda terdepan dalam memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang tepat guna bagi pembangunan hukum di Kalimantan Barat. (Humas).
Dokumentasi:
