Pontianak – Kementerian Koperasi dan UKM RI menggelar Rapat Koordinasi Regional (Rakor) 2025 di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya. Forum ini menjadi langkah strategis memasuki etape kedua pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang kini jumlahnya telah melampaui 80 ribu unit di seluruh Indonesia, Selasa (30/9).
Bagian kedua fokus pada operasionalisasi, digitalisasi, kemitraan strategis, serta perluasan akses pembiayaan. Untuk mewujudkannya, diperlukan koordinasi yang erat dan sinergi nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran Satgas KDKMP di daerah dipandang sebagai faktor kunci dalam mempercepat implementasi program di lapangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menekankan pentingnya rakor ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi. “Rapat koordinasi hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Koperasi, serta BUMN dalam membangun koperasi dan memberdayakan UMKM. Kolaborasi ini akan melahirkan energi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat landasan perekonomian nasional,” ujarnya.
Ria Norsan memaparkan bahwa di Kalimantan Barat telah berdiri 2.143 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, dengan 1.613 di antaranya telah aktif memanfaatkan platform digital Microsoft Merah Putih. Platform ini bukan sekadar sarana informasi, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan transaksi, memperkuat tata kelola modern, memperluas akses pasar, sekaligus memudahkan pembiayaan.
“Dengan inovasi ini, koperasi tidak lagi hanya berperan di tingkat lokal, tetapi juga mampu terhubung dengan ekosistem bisnis regional, nasional, bahkan internasional. Inilah bukti nyata transformasi koperasi di era digital—sebuah lompatan besar menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inklusif,” tambahnya.
Untuk mendukung likuiditas, pemerintah juga menggandeng sejumlah bank nasional seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI. Rakor menghadirkan dua sesi panel diskusi: sesi pertama membahas operasionalisasi KDKMP bersama Pertamina Patra Niaga, Bulog, Pupuk Indonesia, ID Food, Pos Indonesia, dan Telkom Indonesia; sedangkan sesi kedua menyoroti skema pembiayaan serta arah kebijakan Kementerian Koperasi 2025–2029, dengan Bank Mandiri sebagai penaggap utama.
Dalam pidatonya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan posisi KDKMP sebagai pilar penting ekonomi kerakyatan. “Kita ingin menghadirkan koperasi yang terintegrasi, profesional, dan adaptif terhadap era digital. Sinergi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan koperasi modern yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Agenda dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wamen Koperasi Farida Farichah, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora serta Jajaran terkait mengunjungi salah satu koperasi desa Merah Putih Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan tersebut diisi dengan dialog interaktif bersama Menteri Koperasi, Wamenkoperasi beserta pengurus koperasi dan masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat langsung praktik tata kelola koperasi desa.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora menegaskan komitmen Kemenkum dalam mendukung penguatan kelembagaan koperasi. “Legalitas adalah landasan utama. Dengan status badan hukum yang kuat dan terverifikasi, koperasi desa tidak hanya memperoleh legitimasi, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk mengakses pembiayaan dan menjaring kerja sama dengan berbagai pihak,” ujarnya. Ia menambahkan, Kemenkum terus berupaya menghadirkan layanan legalitas koperasi yang cepat, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.. (Humas).
Dokumentasi:
