Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan guna memastikan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, Jumat (6/2).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar tersebut diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan Keuangan serta Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Entry meeting bertujuan menyampaikan ruang lingkup, metodologi, jadwal pemeriksaan, serta hak dan kewajiban entitas yang diperiksa agar proses audit berjalan efektif dan tertib.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, berharap pelaksanaan pemeriksaan BPK RI dapat berjalan lancar dan seluruh satuan kerja menunjukkan kesiapan serta komitmen penuh dalam mendukung proses audit.
Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadnyana turut memaparkan sejumlah materi terkait alur pemeriksaan, konsep keberlanjutan pembangunan, peran kementerian/lembaga dalam mendukung pembangunan nasional, dasar hukum pemeriksaan, jenis pemeriksaan BPK, opini laporan keuangan, hingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Kalbar, diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal, memastikan kelengkapan administrasi, serta menyiapkan data dukung dan dokumen sumber sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa jajarannya siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Entry meeting ini menjadi momentum bagi kami untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan BMN berjalan tertib, akurat, serta sesuai regulasi. Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen menyiapkan data dan dokumen secara lengkap, meningkatkan koordinasi antarunit, serta mendukung pemeriksaan BPK RI secara profesional,” ujar Jonny.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menyesuaikan jadwal pemenuhan permintaan data, mengoptimalkan sinergi antarunit kerja, serta memastikan kesiapan administrasi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Dengan keikutsertaan aktif dalam pemeriksaan ini, Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. (Humas; Young).
Dokumentasi:
