JAKARTA – Kementerian Hukum RI menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang berlangsung selama 3 hari mulai Selasa, 29 Juli 2025 hingga Kamis, 31 Juli 2025 di BPSDM Hukum. Rapat ini menjadi momentum krusial bagi Kementerian Hukum untuk mengevaluasi capaian kinerja serta merumuskan strategi percepatan di sisa tahun ini, dengan target ambisius: nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di atas 80 dan Reformasi Birokrasi (RB) di atas 90.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pimpinan level manajerial baik ditingkat pusat maupun daerah mulai dari para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi serta Kepala Bagian TU dan Umum ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas setelah sesi siang, menandai komitmen penuh kementerian dalam mewujudkan supremasi hukum dan reformasi birokrasi yang berdampak nyata.
Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora selaku Kakanwil didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ferry Indrawan turut hadir mengikuti Rakor kali ini.
Dalam sesi pagi seelumnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady yang juga Ketua Steering Committee, memberikan pengarahan mendalam. Ia menekankan pentingnya Kementerian Hukum untuk responsif terhadap arahan Presiden RI, khususnya dalam menciptakan birokrasi yang responsif, mempercepat implementasi kebijakan, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan mengoptimalkan alokasi anggaran secara efektif.
"Pemberantasan korupsi, penguatan manajemen ASN, dan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi menjadi prioritas utama," tegasnya.
Menanggapi capaian kinerja semester I yang dinilai belum optimal, Ketua SC mendorong penyusunan rencana aksi percepatan. Rencana ini harus memuat identifikasi masalah, penyusunan output terukur, dan penguatan sinergi antarunit, dengan harapan dapat menghasilkan Keputusan Menteri Hukum terkait percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja semester II Tahun 2025.
Sesi pagi diisi dengan pemaparan dari narasumber eksternal yang menyoroti berbagai aspek kinerja Kementerian Hukum. Mulai dari Kementerian PAN-RB, yang menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP Kementerian Hukum tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dengan nilai 78,32 dan predikat "Sangat Baik" (BB), melampaui rata-rata nasional. Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah, seperti belum optimalnya penjenjangan kinerja berbasis kerangka logis, ketidakkonsistenan indikator kinerja antar unit, serta lemahnya pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan dan insentif.
Selanjutnya, perwakilan dari BPKP menyoroti pentingnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Dengan capaian maturitas SPIP, indeks manajemen risiko, dan indeks efektivitas pengendalian korupsi pada level 3, Kementerian dituntut memperkuat kualitas perencanaan kinerja, integrasi pengelolaan risiko, dan kebijakan antikorupsi. Tantangan seperti risiko kelemahan koordinasi lintas lembaga dan belum optimalnya integrasi data menjadi fokus utama, menegaskan peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan dan reviu risiko strategis.
Terakhir dari Kementerian Keuangan yang membahas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pasca-restrukturisasi kelembagaan Kabinet Merah Putih. DJKN menekankan pentingnya percepatan alih status penggunaan BMN, penguatan koordinasi antar-K/L, dan integrasi sistem pelaporan demi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta dalam sambutannya menegaskan fokus pencapaian target kinerja 2025 pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas pengelolaan anggaran, optimalisasi digitalisasi layanan, dan perbaikan sistem pengelolaan SDM. Beliau menyoroti tantangan transisi kelembagaan dan likuidasi satuan kerja yang membutuhkan sinergi lintas unit dan perencanaan berbasis kinerja yang adaptif.
Acara kemudian berlanjut ke arahan strategis dari para pimpinan unit Eselon I secara bergantian, termasuk Inspektur Jenderal, Kepala BPSDM Hukum, Kepala BSK Hukum, Direktur Jenderal AHU, Direktur Jenderal KI, Direktur Jenderal PP, serta Kepala BPHN.
Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 hari pertama ini ditutup dengan berakhirnya arahan strategis dari Kepala BPHN, menandai dimulainya babak baru percepatan kinerja Kementerian Hukum demi mewujudkan visi birokrasi yang lebih responsif dan berkeadilan.
