
Depok – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hajrianor dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Zuliansyah, menghadiri pembukaan Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kampus BPSDM Kemenkum, Depok. Kamis (20/02).
Pelatihan ini akan berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 177 peserta yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan pembelajaran dari Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Penasihat Menteri, serta para pejabat dan Widya Iswara dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Kementerian Pertahanan.
Acara diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala BPSDM dan secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej. Dalam sambutannya, Wakil Menteri menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mendukung salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“ASN memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan desain pelatihan yang adaptif, dinamis, fleksibel, dan responsif guna membentuk karakter serta memperkuat kompetensi pegawai negeri sipil, khususnya bagi para Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Wakil Menteri.
Lebih lanjut, Edward Omar Sharif Hiariej berharap para Pimpinan Tinggi, Pejabat Ahli Utama, serta Kepala Balai Diklat mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan secara lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplin guna mewujudkan visi dan misi pemerintah.
Pelatihan Future Leadership ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pejabatnya, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.
Dokumentasi:





