Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) terus memperkuat kinerja internal melalui kegiatan penguatan bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dilaksanakan pada Senin (3/11) di Ruang Kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Deswati, pejabat fungsional, serta helpdesk bidang AHU.
Dalam arahannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mencapai target peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 6 persen. Ia menyampaikan bahwa pencapaian tersebut dapat direalisasikan melalui inovasi layanan, optimalisasi potensi pendapatan, serta koordinasi yang solid di antara seluruh jajaran AHU.
“Keberhasilan peningkatan kinerja tidak hanya bergantung pada target, tetapi juga pada semangat kolaborasi dan konsistensi pelaksanaan program di setiap unit layanan. Semua unsur harus bergerak bersama untuk mewujudkan capaian PNBP yang optimal,” ujarnya.
Selain membahas strategi peningkatan kinerja, rapat juga menyoroti agenda pelayanan publik pada kegiatan Car Free Day (CFD) yang akan digelar pada Minggu, 9 November 2025 di kawasan Mega Mall Pontianak. Kegiatan tersebut akan menjadi ajang sosialisasi layanan hukum kepada masyarakat, sekaligus wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menghadirkan layanan yang mudah diakses dan inklusif.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Deswati, melaporkan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan Audit Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di Kota Pontianak yang kemudian akan dilanjutkan di Kabupaten Sintang. Audit ini bertujuan memastikan notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Kegiatan penguatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja di bidang AHU. Dengan langkah-langkah strategis yang telah disusun, diharapkan pelayanan administrasi hukum di Kalimantan Barat semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dokumentasi:
