Pontianak – Kamis (27/2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Media Gathering bertajuk “ Transformasi Kementerian Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 ”. Acara yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar ini dihadiri oleh insan pers dari berbagai media di Pontianak, antara lain RRI Pontianak, TVRI Pontianak, Suara Pemred, Tribun Pontianak, Inside Pontianak, Kompas TV Pontianak, PON TV, Ruai TV, serta IDN Times.
Dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat penting turut hadir dan memberikan pemaparan terkait transformasi besar yang sedang berlangsung di Kemenkumham. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalbar, Haryono Agus Setiawan, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalbar, Teguh Wibowo. Turut hadir pula Kepala Bidang HAM, Kristina Samosir, sebagai perwakilan Kementerian HAM di Kalbar.
Dimoderatori oleh Plh. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Uray Aswin Umar serta Ketua Tim Kerja Humas dan Protokol Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Ardian Setian, acara berlangsung dengan santai dan mengalir dalam suasana keakraban.
Dalam paparannya, masing-masing pejabat memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi dari unit kerja mereka. Transformasi Kemenkumham yang kini diuraikan menjadi tiga menteri baru di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum dan HAM menjadi topik diskusi utama. Kementerian ketiga tersebut adalah Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Hak Asasi Manusia.
Transformasi ini berdampak langsung pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar yang kini diterjemahkan menjadi empat kantor wilayah. Meskipun perubahan ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tugas, namun diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Dengan struktur yang lebih spesifik, pelayanan hukum, HAM, imigrasi, dan masyarakat di Kalimantan Barat diharapkan semakin optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Langkah reformasi ini juga sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana hukum dan HAM menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Dengan adanya pemberian tugas yang lebih jelas, pemerintah berharap dapat meningkatkan pelayanan publik serta menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara.
Sementara itu, para insan media yang hadir mengaku baru mengetahui adanya perubahan struktural ini. Mereka memberikan apresiasi terhadap keterbukaan dan komunikasi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Kalbar. Mereka juga berharap sinergi yang sudah terjalin dengan baik dapat terus dipertahankan meskipun terjadi perubahan dalam struktur kelembagaan Kemenkumham.
Acara ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa masyarakat, melalui media massa, mendapatkan informasi yang akurat dan transparan terkait transformasi Kemenkumham. Dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan media, diharapkan perubahan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
