Jakarta — Kementerian Hukum mencatatkan sejumlah capaian signifikan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan kinerja Kemenkum pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 menunjukkan peningkatan di berbagai sektor, terutama dalam pelayanan publik dan optimalisasi digitalisasi layanan.
Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum berhasil menyelesaikan 17.773.269 permohonan dari total 17.829.793 permohonan yang masuk atau mencapai 99,68 persen penyelesaian layanan. Angka ini naik dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat 14.177.385 permohonan masuk dan 14.124.695 permohonan terselesaikan.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), layanan AHU berhasil menghimpun Rp1,21 triliun, naik 4,85 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,15 triliun.
“Kenaikan jumlah permohonan yang masuk, diselesaikan, hingga PNBP di bidang AHU mengalami peningkatan karena tahun ini Kemenkum telah mendigitalisasi layanan-layanan AHU. Sehingga lebih cepat dan lebih mudah diakses masyarakat,” ujar Supratman di kantor Kemenkum, Senin (20/10/2025).
Sementara di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum menerima 387.140 permohonan, naik 16,40 persen dibandingkan periode sebelumnya yang berjumlah 332.594. Dari jumlah tersebut, 409.819 permohonan telah diselesaikan, termasuk penyelesaian tunggakan dari tahun sebelumnya.
PNBP dari layanan KI juga meningkat menjadi Rp958,53 miliar, naik 5,18 persen dari tahun lalu sebesar Rp911,36 miliar.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyambut positif capaian tersebut dan menegaskan komitmen seluruh jajaran daerah dalam mendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan tata kelola hukum yang adaptif dan berorientasi pelayanan publik.
“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital dan sinergi kelembagaan membawa dampak langsung bagi peningkatan kinerja. Di Kalimantan Barat, kami terus memperkuat layanan hukum berbasis teknologi agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan tanpa hambatan birokrasi,” ujar Jonny.
Jonny juga menambahkan bahwa semangat reformasi birokrasi di tubuh Kemenkum menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada agenda memperkuat supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami akan terus mengawal arahan pusat agar seluruh inovasi hukum dan pelayanan publik bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya. (Humas).
