Jakarta – Biro Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Zoom Meeting bertajuk "Pemetaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis". Kegiatan yang berlangsung secara berani ini diikuti oleh perwakilan SDM bagian kearsipan dari seluruh kantor wilayah Kemenkum se-Indonesia. Kamis (24/07).
Kegiatan dibuka oleh perwakilan ANRI dan tim dari Biro Umum Kemenkum RI. Dalam berbagai hal, disampaikan pentingnya pengelolaan arsip yang efektif sebagai pilar dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu diperlukan penempatan kebutuhan jabatan arsip fungsional guna menjamin penempatan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang kearsipan.
Kegiatan ini bertujuan menginventarisasi kebutuhan jumlah, kualifikasi, dan distribusi arsiparis di lingkungan Kemenkum menganalisis kesenjangan kompetensi dan kesiapan SDM hingga menyusun perencanaan strategi pengembangan jabatan fungsional arsiparis. Selain itu, pemetaan ini juga mendukung penguatan tata kelola kearsipan sesuai prinsip manajemen siklus hidup dan mendorong akreditasi unit kearsipan sesuai standar ANRI.
Sebagai tindak lanjut, Tim Kerja SDM Kemenkum akan melakukan pendataan kebutuhan arsiparis di setiap Kanwil, termasuk di Kalimantan Barat, berdasarkan format pendataan yang telah disediakan oleh Biro Umum. Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan formasi jabatan serta perencanaan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para arsiparis di seluruh unit kerja Kemenkum RI.
Dokumentasi:
