Pontianak - Kementerian Hukum RI menggelar Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 di Ruang Rapat Soepomo Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, diikuti oleh Pimpinan Tinggi Unit Pusat secara tatap muka dan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia melalui virtual. Rabu (10/9).
Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, rapat ini diikuti secara Daring melalui aplikasi Zoom di ruang rapat Muladi oleh Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Zuliansyah serta para pejabat manajerial dan nonmanajerial. Kehadiran jajaran Kanwil Kalbar menunjukkan komitmen untuk mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dalam paparannya, Nico menegaskan bahwa rapat evaluasi kinerja rutin setiap triwulan ini penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi perbaikan area, serta merumuskan strategi yang tepat. Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, digitalisasi, hingga pengawasan internal.
Pada aspek reformasi birokrasi, Kementerian Hukum menargetkan pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebesar 90,38, dengan rincian 87 untuk RB Umum dan 3 untuk RB Tematik. Hasil pemantauan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB Triwulan I dan II tahun 2025 telah mencapai 100%, menunjukkan komitmen yang kuat dalam reformasi reformasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Fokus rapat juga diadakan pada akuntabilitas kinerja dan pelaporan. Pemenuhan data dukung aplikasi E-SAKIP REVIU (ESR) KemenPANRB menjadi perhatian utama agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2025 dapat berjalan optimal. Selain itu, Kementerian Hukum menekankan pentingnya mempertahankan capaian pelaporan 100% E-Monev Bappenas serta peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Hasil pengawasan internal tahun 2025 bahkan naik menjadi 86,6 poin, dari sebelumnya 80 pada 2024.
Dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, Kementerian Hukum melaporkan capaian pengadaan PPPK TA 2024. Dari 328 dokumen yang izinnya, 326 telah terbit SK penetapan. Selain itu, formasi PPPK Paruh Waktu sebanyak 348 orang telah diusulkan ke KemenPANRB dengan target mulai tugas per 1 Oktober 2025.
Pengelolaan anggaran dan aset negara (BMN) juga menjadi sorotan. Hingga 8 September 2025, realisasi anggaran Kementerian Hukum mencapai Rp 1,49 triliun atau 42,01% dari pagu Rp 5,06 triliun, dengan rincian belanja pegawai 43,85%, belanja barang 53,92%, dan belanja modal 10,75%. Proyek realisasi pembangunan fisik hingga akhir tahun diperkirakan 79,17%, sementara transformasi digital ditargetkan 97,70%.
Selain itu, rapat juga menyoroti penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI). Direktorat Jenderal KI mencatat capaian sertifikasi pusat belanja berbasis KI meningkat signifikan pada Triwulan III, dengan 155 pusat belanja tersertifikasi. Sementara penyelesaian aduan pelanggaran KI di berbagai Kanwil menunjukkan pencapaian rata-rata 100%, meski beberapa daerah masih perlu ditingkatkan dalam hal pemahaman dan peningkatan permohonan KI.
Dalam bidang peraturan perundang-undangan, DJPP melaporkan sebanyak 3.105 dari 3.320 permohonan pengharmonisasian Ranperda/Ranperkada telah diselesaikan, dengan persentase 93,52%. Sementara itu, penyelesaian keterangan Presiden di MK & MA pada Triwulan III 2025 mencapai 85%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Selain itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga melaporkan pencapaian strategi, antara lain penyelenggaraan Peacemaker Training bagi 1.095 kepala desa/lurah di seluruh Indonesia, evaluasi bantuan hukum dengan total 2.922 kasus litigasi dan 1.077 kegiatan non-litigasi, serta pembentukan 11.599 Posbakum Desa/Kelurahan yang diperkuat dengan 14.690 paralegal di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekedar sekedar rutinitas, namun menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran. “Kementerian Hukum berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, mengoptimalkan tata kelola, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” tegas Nico. (Muda)
Dokumentasi:
