Pontianak – Kementerian Hukum resmi meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan: Legal Policy Hub sekaligus menggelar Policy Talks Tematik I dengan tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Kegiatan yang dilaksanakan secara berani melalui aplikasi Zoom Meeting ini diikuti oleh para pengampu Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Senin (15/9/2025).
Acara diawali dengan laporan Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, yang menegaskan bahwa forum ini bertujuan mengukuhkan kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Legal Policy Hub diresmikan sebagai jembatan perumusan kebijakan antar sektor sekaligus membuka ruang dialog melalui forum Policy Talks .
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufik, dalam berbagai hal menyampaikan pentingnya memperbaiki kualitas kebijakan dan regulasi agar berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, forum ini memiliki strategi untuk menciptakan iklim yang kondusif, meningkatkan daya saing, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Hukum dengan LAN, Mahkamah Konstitusi, serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, kemudian secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga agar setiap regulasi yang dihasilkan berdasarkan data, sejalan dengan visi-misi Presiden, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, acara juga menampilkan pemaparan mengenai dashboard Legal Policy Hub yang dapat diakses melalui laman fkk.kemenkum.go.id, berisi forum informasi, logo anggota, hingga galeri dokumentasi. Sesi inti Policy Talks menghadirkan empat narasumber, yakni Kepala BSK Hukum Andry Indrady yang membahas Legal Policy Hub sebagai jembatan inovasi industri pangan, Tri Widodo Wahyu Utomo dari LAN yang menekankan pentingnya kebijakan pengolahan pangan berkualitas, Andriko Noto Susanto dari Badan Pangan Nasional yang menyoroti kemandirian pangan sebagai kekuatan ekonomi, serta Boediastoeti Ontowirjo dari BRIN yang memaparkan penelitian dan inovasi di sektor pangan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif, baik daring maupun luring, yang memberikan ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman terkait strategi kebijakan inovasi industri pangan di Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa peluncuran Legal Policy Hub menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BSK di daerah dalam mendukung lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, berkualitas, serta mampu mendorong inovasi pangan yang potensinya sangat besar di Kalimantan Barat demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dokumentasi:
