Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengisian Matrik Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Rencana Aksi (Renaksi) Perjanjian Kinerja yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan yang digelar oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini diikuti Unit Kerja Eselon I (UKE I) serta seluruh Kantor Wilayah, termasuk Tim Kerja Program dan Pelaporan dari Bagian Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Senin (13/10).
Acara dibuka Kepala Bagian Pengelolaan Organisasi dan Kinerja Biro Perencanaan, Bramantyo Agung Nugroho. Selanjutnya, paparan materi disampaikan narasumber dari Biro Perencanaan, yakni Erwin dan Andhika, yang menjelaskan secara rinci pentingnya kelengkapan dan ketepatan dalam pengisian matrik pemantauan dan evaluasi Renaksi Perjanjian Kinerja.
Materi yang dibahas mencakup mekanisme pengisian matrik pemantauan, standar dokumen pendukung, penilaian indikator kinerja, batas waktu pengumpulan data, serta peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam proses monitoring dan evaluasi.
Selain penyampaian materi, sesi tanya jawab juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dari seluruh unit kerja untuk mengklarifikasi hal-hal teknis yang belum dipahami, terutama terkait sinkronisasi antara capaian kinerja dan indikator pengukuran.
Melalui kegiatan ini, setiap unit kerja diharapkan dapat melakukan pembaruan dan penyesuaian dalam pengisian matrik pemantauan sesuai dengan format dan ketentuan yang telah disosialisasikan. Batas waktu pengumpulan data akan diinformasikan secara resmi melalui surat edaran, dan hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan penilaian Biro Perencanaan terhadap tingkat kepatuhan serta kualitas pelaporan kinerja masing-masing unit.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di seluruh jajaran Kemenkum. “Kita harus memastikan bahwa setiap data dan indikator yang dilaporkan benar-benar mencerminkan capaian riil di lapangan. Ketepatan dan keakuratan dalam pelaporan menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas kinerja kita,” ujar Jonny.
Lebih lanjut, Jonny menekankan agar seluruh tim kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dapat menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan segera melakukan pemutakhiran data serta meningkatkan koordinasi lintas bidang dalam proses pemantauan kinerja. “Kinerja yang akuntabel lahir dari tata kelola yang tertib dan data yang valid. Saya berharap seluruh jajaran berperan aktif dalam memastikan laporan kinerja Kanwil Kalimantan Barat tersusun dengan baik dan tepat waktu,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat semakin siap menghadapi proses evaluasi dan mampu menunjukkan peningkatan kualitas pelaksanaan program kerja sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.(Humas).
Dokumentasi:
