Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kegiatan dilaksanakan secara berani melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkum RI. Senin (27/10).
Dari Kanwil Kemenkum Kalbar, kegiatan ini diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ferry Indrawan, Tim Kerja Sumber Daya Manusia, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Pusat Strategi Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay, yang juga bertindak sebagai narasumber utama.
Dalam Berbagainya, Veiby menjelaskan bahwa pelaksanaan survei ini merupakan salah satu instrumen strategi untuk mengukur tingkat kepuasan layanan kesekretariatan di seluruh unit kerja Kementerian Hukum. Pengawasan ini menjadi bagian penting dari upaya evaluasi internal serta peningkatan kualitas layanan, dalam rangka mendukung agenda Reformasi Birokrasi dan pencapaian Astacita ke-7, yaitu penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Pelaksanaan survei kepuasan layanan ini berlangsung mulai 27 Oktober hingga 7 November 2025, dengan metode pengumpulan data secara online melalui Google Form. Kewajiban jumlah responden ditetapkan minimal 41 responden per layanan, dengan analisis data yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.
Survei mencakup tiga jenis layanan, yakni Survei Layanan Biro dan Pusdatin, ditujukan bagi pengampu tugas sekretariat di UKE I dan Kanwil, Survei Layanan Biro Umum, untuk seluruh pegawai Sekretariat Jenderal dan Survei Layanan Sekretariat Unit Kerja, yang diikuti oleh pegawai UKE I, Kanwil, UPT, serta Politeknik Pengayoman Indonesia.
Tujuan dari pelaksanaan survei ini antara lain untuk memperoleh tujuan mengenai persepsi pengguna layanan, mengukur tingkat keberhasilan kinerja unit kesekretariatan, mengidentifikasi informasi kebutuhan pegawai terhadap layanan administrasi, serta memenuhi target kinerja Kementerian Hukum dalam memperkuat Indeks Reformasi Birokrasi.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana perbaikan berkelanjutan dalam pemeliharaan layanan kesekretariatan di seluruh jajaran Kemenkumham, termasuk Kanwil Kalimantan Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kegiatan survei kepuasan layanan ini merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.
“Melalui survei ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kualitas layanan internal telah memenuhi ekspektasi pegawai dan satuan kerja. Hasil survei bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar evaluasi dan pembenahan agar kinerja kesekretariatan semakin responsif, efisien, dan transparan,” ujar Jonny.
Lebih lanjut Jonny menambahkan bahwa keterlibatan seluruh pegawai dalam survei ini mencerminkan semangat kolaboratif untuk terus memperkuat integritas dan akuntabilitas di lingkungan Kemenkum Kalbar.
“Kami berkomitmen menjadikan hasil pengawasan sebagai pijakan nyata untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang berdaya guna, efektif, serta berorientasi pada kepuasan pegawai dan masyarakat,” tutupnya.
Dengan dilaksanakannya survei kepuasan layanan kesekretariatan ini, diharapkan setiap unit kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Kalbar, mampu menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, transparan, dan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan internal sebagai fondasi menuju birokrasi modern yang unggul. (Humas/Jm).
Dokumentasi:
