Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) mengikuti kegiatan Pemutakhiran Data dan Saldo Rekening Pemerintah Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mendukung tertib administrasi dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang diselenggarakan secara virtual oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rabu (15/10).
Kegiatan diikuti Tim Kerja Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dari ruang rapat Kanwil. Fokus kegiatan meliputi penyesuaian dan verifikasi data rekening pemerintah yang digunakan oleh satuan kerja, memastikan kesesuaian saldo antara catatan administrasi dengan data perbankan (rekening koran) serta sistem perbendaharaan (SPAN).
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh data rekening pemerintah di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dapat terbarui, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Selain itu, pemutakhiran data juga menjadi langkah penting dalam penertiban dan optimalisasi penggunaan rekening pemerintah, agar sesuai dengan ketentuan dan mendukung efisiensi pengelolaan kas negara.
Tindak lanjut kegiatan mencakup penertiban rekening tidak aktif pada satuan kerja eks Kemenkum yang belum ditutup melalui aplikasi SPRINT, serta pengujian konektivitas sistem Qlola dan sinkronisasi data dengan SPAN, guna memastikan kelancaran proses pembayaran di lingkungan Kanwil.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan yang profesional di lingkungan Kemenkum.
“Pemutakhiran data rekening bukan sekadar rutinitas administrasi, tetapi merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui validasi dan penertiban rekening, kita memastikan setiap rupiah dikelola secara tepat, transparan, dan sesuai aturan,” ujar Jonny.
Jonny menegaskan, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal agar pengelolaan keuangan berjalan lebih tertib, efisien, dan mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. (Humas).
