Pontianak — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, serta tata kelola organisasi berjalan sesuai standar akuntabilitas dan prinsip manajemen risiko. Evaluasi dijadwalkan berlangsung selama 12 hari kerja mulai 27 November hingga 12 Desember 2025, dengan pelaksanaan khusus di Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dimulai pada 1 hingga 5 Desember 2025, Senin (1/12).
Kehadiran tim evaluasi diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Fery Indrawan, serta Analis Anggaran Muda, Iwan Pramori. Tim pelaksana evaluasi dipimpin oleh Bambang Setyabudi, Inspektur Wilayah IV, bersama anggota tim yang terdiri dari Fandyla Wahyu Sasongko (Auditor Madya), Adi Agustina Girsang (Auditor Muda), Y. Aditya Anggara P (Auditor Pertama), Saadia Santi (Auditor Pertama), dan Ivan Satria Nurrahman (Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran).
Agenda evaluasi ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan pada 27—28 November, pelaksanaan pada 1—5 Desember, serta penyusunan laporan yang dijadwalkan pada 8—12 Desember 2025. Tahapan tersebut disusun untuk memastikan proses evaluasi berjalan sistematis, akurat, serta mampu menghasilkan rekomendasi komprehensif dalam peningkatan kualitas pengelolaan risiko organisasi.
Dalam sambutan penerimaannya, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola institusi.
“Kami menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini karena menjadi bagian penting dalam peningkatan integritas, akuntabilitas, serta kualitas penyelenggaraan layanan dan tata kelola organisasi. Kami berharap kegiatan ini mampu memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan kinerja institusi kita ke depan,” ujar Jonny.
Dengan terlaksananya evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat berharap dapat semakin meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. (HUmas: Young).
Dokumentasi:
