Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah wilayah kerja Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Rangka Persiapan Penilaian Kepatuhan HAM bagi Masyarakat dan Komunitas di Hotel Golden Tulip, Pontianak. Kegiatan ini menjadi wadah strategi untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta membangun sinergi lintas sektor dalam pemajuan HAM. Jumat (26/9).
Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah, Kristiana Meinailita Samosir, menegaskan penilaian kepatuhan HAM merupakan proses inklusif yang harus melibatkan semua pihak, mulai dari pelajar, komunitas masyarakat adat, hingga penyandang disabilitas.
“Penilaian pemenuhan HAM bukan sekedar kegiatan teknis, melainkan sarana untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujarnya.
Kristiana juga menekankan pentingnya strategi bersama agar penilaian kepatuhan HAM berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa pemajuan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kerja kolektif seluruh elemen bangsa,” tambahnya.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Deni Amiruddin, menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam membangun instrumen penilaian yang memenuhi HAM.
Menurutnya, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat—seperti UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta ratifikasi dua kovenan internasional—tantangan implementasinya masih besar.
“Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masih terjadi. Beberapa kasus pelanggaran HAM belum tuntas, dan ini menjadi catatan serius bagi Indonesia di mata dunia,” tegas Deni.
Ia menambahkan, penilaian indikator harus konkret dan berkelanjutan, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan akses keadilan. “Partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, harus benar-benar diakomodasi dalam proses ini,” ujarnya.
Hadir Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama pejabat pemerintah provinsi, perwakilan instansi vertikal, komunitas masyarakat adat, serta organisasi penyandang disabilitas.
Dalam pernyataannya, Jonny menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mendukung penilaian kepatuhan HAM di Kalbar.
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat siap menjadi fasilitator dan motor penggerak dalam mendorong implementasi kepatuhan HAM di daerah. Penilaian ini bukan hanya untuk memenuhi indikator administratif, tetapi harus benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan hak asasi manusia,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah Wilayah kerja Kalimantan Barat berharap lahirnya rekomendasi konstruktif yang memperkuat upaya pemajuan HAM di daerah. Sementara itu, sinergi dengan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat dan para pemangku kepentingan lainnya diharapkan menjadi model kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan berkelanjutan.
Dokumentasi:
