Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menjalankan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Kebijakan ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperkuat kerakyatan ekonomi melalui koperasi desa.
Untuk memastikan kelancaran program, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora bersama Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar, Junaidi melakukan pertemuan penting dengan Kementerian Koperasi di Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabani didampingi Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Lina Widastuti. Kamis (08/05).
Dalam pertemuan tersebut telah disepakati akan diadakan rapat persiapan lanjutan tingkat provinsi pada tanggal 15 Mei 2025 di Pontianak. Rapat ini akan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan strategi program ini.
Kalimantan Barat bermaksud membentuk 1.900 Koperasi Merah Putih yang harus rampung sebelum Juli 2025 untuk kemudian diresmikan oleh Presiden. Angka ini menunjukkan skala besar program yang membutuhkan kerja keras semua pihak.
Ahmad Zabadi menegaskan komitmen Kementerian Koperasi untuk memberikan pendampingan teknis dan memfasilitasi notaris-notaris pilihan yang akan membantu proses pembuatan akta pendirian koperasi. Beberapa notaris Andalan telah menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya skema pendanaan yang jelas, termasuk alokasi biaya untuk notaris dan proses legalitas lainnya. Di sisi regulasi, pemerintah daerah sedang menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum operasional koperasi di tingkat desa.
Junaidi menjelaskan bahwa berbagai dokumen pendukung seperti berita acara rapat pendirian dan rancangan akta notaris telah dipersiapkan. “Kami ingin memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat proses pendirian koperasi,” tegasnya.
Jonny Pesta Simamora menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan. “Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, notaris, dan masyarakat, kami yakin target 1.900 koperasi dapat terwujud tepat waktu,” ujarnya optimis.
Dokumentasi:
