Tangerang Selatan – Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Masalah atas Isu Strategis Interoperabilitas Data Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan resmi dibuka pada Rabu (27/8/2025) di Hotel Aviary Bintaro, Tangerang Selatan.
Kegiatan yang berlangsung hingga 29 Agustus 2025 ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, hingga perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari berbagai provinsi.
Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Pelaksana oleh Ramelan Suprihadi, Asisten Deputi Tata Kelola Administrasi Hukum Umum, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Supartono, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM dan IMIPAS.
Dalam arahannya, Supartono menekankan pentingnya interoperabilitas data untuk mendukung tertib administrasi dan pelayanan publik yang efektif. “Kami mendorong agar data layanan pewarganegaraan, kependudukan, dan keimigrasian dapat saling dimanfaatkan antar-kementerian dan lembaga, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
FGD ini akan membahas dua pokok pikiran besar, yaitu pemetaan kerangka masalah serta analisis kebutuhan informasi data yang dibutuhkan antarinstansi dalam mewujudkan interoperabilitas layanan pewarganegaraan dan kewarganegaraan.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Farida, yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan dukungannya. “Kami dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat sangat mendukung pelaksanaan FGD ini. Interoperabilitas data bukan hanya soal sinkronisasi sistem, tetapi juga menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi antarinstansi, proses pewarganegaraan dan kewarganegaraan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mengurangi potensi tumpang tindih administrasi,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut. Turut hadir pula Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deswati.
Dokumentasi:
