Pontianak – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengadakan Pelatihan Teknis Sinkronisasi dan Pengelolaan Data ke Portal JDIHN. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah dan pusat, Rabu (16/07).
Pelatihan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, S.IP., M.Si., yang dalam Berbagainya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja pengelolaan JDIH di Kalbar. Ia berharap pelatihan ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan koordinasi dan penghentian pengelolaan JDIH secara maksimal di masa mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, yang memberikan Arahan mengenai pentingnya keterbukaan informasi masyarakat. Ia menekankan bahwa JDIH merupakan instrumen penting dalam menyediakan akses masyarakat terhadap informasi regulasi dan produk hukum pemerintah. Namun, dari 30 anggota JDIH yang ada di Kalimantan Barat, masih terdapat beberapa yang belum melakukan pembaruan data dan mengalami kesalahan teknis. Ia mengajak seluruh pengelola untuk lebih peduli dan aktif dalam meningkatkan pengelolaan data dan keterpaduan sistem JDIH.
Materi utama disampaikan oleh Angga, selaku narasumber dari Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Ia memaparkan mengenai sistem Re-Integrasi portal jdihn.go.id, serta pentingnya sinkronisasi data antar anggota JDIH. Berdasarkan pengecekan melalui API, hanya sebagian kecil anggota yang telah melakukan sinkronisasi, sehingga perlu percepatan implementasi secara menyeluruh.
Kegiatan juga diikuti oleh para peserta dari lintas lembaga yang menjadi pengelola JDIH di wilayah Kalbar. Mereka meliputi perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Hukum Setda Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat, serta unsur DPRD Kabupaten/Kota. Hadir pula Tim Kerja JDIH Kanwil Kemenkum Kalbar yang menjadi fasilitator teknis dalam kegiatan ini.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, peserta pelatihan yang terdiri dari pengelola JDIH di daerah menyampaikan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, khususnya dalam proses re-integrasi data ke portal nasional. Forum ini dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi untuk menemukan solusi bersama, sekaligus memperkuat komunikasi antarpengelola melalui pemanfaatan grup WhatsApp yang telah dibuat sebagai sarana koordinasi.
Melalui pelatihan ini, seluruh pengelola JDIH diharapkan dapat segera melakukan langkah percepatan re-integrasi dan memastikan kesesuaian data pada portal jdihn.go.id, guna mendukung keterbukaan informasi, mendorong partisipasi publik, serta mencapai target kinerja pengelolaan anggota JDIH secara optimal di Provinsi Kalimantan Barat.
Dokumentasi:
