Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melaksanakan Apel Pagi secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang diikuti seluruh jajaran pegawai ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Jonny Pesta Simamora, yang bertindak sebagai pembina apel. Jumat (29/8).

Dalam amanatnya, Jonny Pesta Simamora menekankan pentingnya percepatan pemenuhan data dukung B08 di setiap divisi dan Bagian Umum. Untuk itu, pada kesempatan apel pagi ini, masing-masing divisi memaparkan progres percepatan yang telah dilakukan.

Kepala Divisi P3H menyampaikan bahwa target pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) masih dalam proses hingga akhir tahun guna memenuhi target yang ditetapkan, serta pelaksanaan harmonisasi peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menjelaskan langkah-langkah percepatan di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), antara lain sosialisasi optimalisasi kenotarisan, pengawasan fidusia, penyelesaian pengaduan masyarakat, serta koordinasi dengan Ditjen AHU terkait aplikasi SIPALNOT. Untuk bidang KI, sosialisasi bersama pemerintah daerah telah dilaksanakan, termasuk percepatan pendaftaran merek kolektif.

Dari Bagian Umum, dipaparkan bahwa percepatan pemenuhan data dukung mencakup penyusunan usulan pelatihan penganggaran bagi pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalbar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh divisi dan Bagian Umum dapat fokus dan konsisten melengkapi data dukung Renaksi B08 sesuai target yang telah ditetapkan.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada RSUD dr. Soedarso, Rapat berlangsung di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar dan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah. Kamis (28/8).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD dr. Soedarso, Rene Rienaldy; Kepala Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Rendra Gunawan; perwakilan Biro Hukum Provinsi Kalbar, Dede dan Nopi; serta perwakilan RSUD dr. Soedarso, Arfan. Hadir pula Analis Kebijakan RSUD dr. Soedarso, Siti Aisyah, Ben, Irhansyah, dan Eliyana; Tim Kelompok Kerja 4 Kanwil Kemenkum Kalbar, Dono Doto Wasono, Ary Widya Anita Sari, Cecilia Veronika Simanjuntak, Tri Wibowo, dan Mus Artodiharjo; serta mahasiswa magang, Firgil.

Dalam sambutannya, Zuliansyah menegaskan bahwa Hospital By Laws merupakan pedoman internal yang mengatur hubungan kerja antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, dan perangkat pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Peraturan ini, lanjutnya, bukan hanya berfungsi sebagai tata aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjamin mutu layanan, keselamatan pasien, serta meningkatkan tata kelola rumah sakit.

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD dr. Soedarso, Rene Rienaldy, menambahkan bahwa urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan agar RSUD dr. Soedarso memiliki dasar hukum internal yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan yang mewajibkan setiap rumah sakit memiliki regulasi internal yang jelas.

Rapat harmonisasi menghasilkan kesepakatan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur ini dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan. Materi muatan diminta untuk disesuaikan kembali dengan masukan peserta rapat serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana.

Dengan hasil tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar belum dapat menerbitkan Berita Acara Harmonisasi dan Surat Selesai Harmonisasi. Raperaturan ini baru bisa diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai catatan yang disepakati.

Rapat ditutup dengan penegasan kembali pentingnya memastikan setiap produk hukum daerah berkualitas, selaras dengan norma yang lebih tinggi, serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.

Dokumentasi:

Kubu Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada Kamis (28/8/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kubu Raya ini membahas penguatan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), serta rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum).

Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Jonny Pesta Simamora bersama jajaran, di dampingi Kepala Divisi PP3H Zuliansyah, Kepala Bidang Pelayanan KI Devy Wijayanti, pejabat fungsional, hingga helpdesk Kanwil. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hadir Wakil Bupati Sukiryanto, Asisten Administrasi dan Umum Setda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum Setda, serta perwakilan camat dan kepala desa se-Kubu Raya.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar menegaskan pentingnya percepatan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, baik personal maupun komunal. Hal ini dinilai sangat relevan dengan potensi Kubu Raya yang memiliki beragam produk unggulan, karya seni, serta ekspresi budaya tradisional. “Semua ini perlu mendapat perlindungan hukum agar nilai ekonomi dan budaya masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Selain itu, layanan di bidang Administrasi Hukum Umum turut menjadi perhatian. Kanwil Kemenkum Kalbar menekankan bahwa pihaknya terus membuka akses layanan legalisasi dokumen publik melalui Apostille, memfasilitasi pendirian badan hukum termasuk Perseroan Perorangan, serta melakukan pembinaan terhadap notaris. Upaya ini diharapkan mampu mendukung iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku UMKM di Kubu Raya.

Agenda penting lain dalam audiensi adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum). Kepala Kanwil menjelaskan bahwa Posbankum akan menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. “Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh konsultasi, pendampingan, hingga mediasi konflik secara formal dengan dasar hukum yang kuat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyambut baik gagasan tersebut. Wakil Bupati beserta perangkat daerah menegaskan dukungan penuh terhadap pembentukan Posbankum. Pemerintah daerah juga siap mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mempertimbangkan regulasi pendukung agar pengelolaan Posbankum berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala desa menyampaikan pengalaman mereka yang kerap menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Namun, keterbatasan dasar hukum membuat peran tersebut belum memiliki legitimasi yang kuat. Dengan hadirnya Posbankum, diharapkan peran kepala desa dan paralegal dapat dilembagakan dan diakui secara resmi.

Kondisi geografis Kubu Raya yang luas, sebagian besar berupa perairan, serta jumlah desa yang banyak juga menjadi pertimbangan penting. Menurut para camat, keberadaan Posbankum sangat mendesak agar akses layanan hukum dapat menjangkau masyarakat di desa-desa terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

Audiensi ini menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat pembentukan Posbankum sebelum akhir Agustus 2025, melakukan sosialisasi intensif kepada pelaku UMKM dan komunitas budaya terkait pencatatan KI, serta memperkuat pemahaman masyarakat dalam layanan AHU. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, melindungi karya dan budaya lokal, sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat Kubu Raya.

Dengan terjalinnya sinergi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar dan Pemkab Kubu Raya menegaskan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini menjadi pijakan penting menuju terciptanya masyarakat sadar hukum dan perlindungan hak yang lebih merata di Kalimantan Barat.

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 33 Tahun 2024 mengenai Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar. Kamis (28/08).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah, yang hadir melalui Zoom Meeting. Dari unsur daerah, hadir Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Yashinta, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Deni Nirwansyah beserta jajaran, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Singkawang, Wicaksono bersama jajaran.

Selain itu, turut hadir Tim Pokja I Kanwil Kemenkum Kalbar yang terdiri dari Dini Nursilawati, Yulius Koling Lamanau, Malinda, dan Wita Yuni Astuti, yang bertugas dalam proses harmonisasi, pembulatan, serta pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Dalam pembahasan, disampaikan bahwa Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (ASB dan HSPK) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Perubahan harga barang/jasa, dinamika pasar, inflasi, serta perubahan regulasi nasional kerap menuntut penyesuaian peraturan kepala daerah agar tetap relevan dan selaras dengan kebijakan pembangunan.

Dengan memperbarui ASB dan HSPK, belanja daerah dapat disesuaikan dengan kondisi terkini sehingga mencegah pemborosan dan memastikan penggunaan anggaran yang optimal.

Rapat harmonisasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Rancangan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang perubahan ASB dan HSPK Tahun Anggaran 2025 selaras dengan amanat undang-undang dan siap untuk ditetapkan menjadi regulasi daerah.

Dokumentasi:

Pontianak – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar kegiatan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah Tahun 2025 dengan tema “Pemaparan Modul Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah”. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (28/8).

Acara dipandu oleh Emalia Swartika, Kepala Bidang Bina JDIHN BPHN, yang menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman dan kompetensi pengelola JDIH. Ia menekankan agar setiap anggota JDIH memastikan standar metadata dalam penginputan dokumen hukum, ketersediaan website sesuai standar JDIH, serta keteraturan dalam sinkronisasi data pada portal jdihn.go.id.

Hadir sebagai narasumber, Diden Priya Utama (Pranata Komputer Ahli Muda) memaparkan standar pengolahan dokumen hukum yang berpedoman pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Menurutnya, pengelolaan JDIH mencakup tiga aspek: standar website, standar metadata dokumen hukum, dan integrasi JDIH. Ia juga mendorong agar server JDIH dialihkan ke Diskominfo daerah serta pemanfaatan aplikasi ILDIS (https://ildis.bphn.go.id) untuk mendukung integrasi data.

Faizal Yusuf (Analis Hukum) sebagai narasumber kedua, menjelaskan kewajiban pelaporan tahunan melalui e-Report sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 33 Tahun 2012. Ia menekankan agar laporan disampaikan tepat waktu pada bulan Desember setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja anggota JDIH. Laporan tersebut mencakup aspek organisasi, SDM, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, hingga pemanfaatan TIK.

Sementara itu, Iswiyati Kunti (Pustakawan Ahli Muda) menyoroti peran literasi hukum dalam penguatan JDIH. Menurutnya, JDIH tidak sekadar berfungsi sebagai bank data hukum, melainkan juga sebagai pusat edukasi hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Kanwil, lanjutnya, dapat berperan aktif melalui pembuatan konten literasi hukum, sharing knowledge, hingga penguatan Pojok JDIH di berbagai daerah.

Sebagai hasil kegiatan, Tim Kerja JDIH Kanwil Kalimantan Barat akan menindaklanjuti dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan JDIH dan layanan literasi hukum bagi anggota JDIH di wilayah. Pelaksanaan Bimtek akan dikoordinasikan bersama BPHN agar pendampingan teknis dapat diberikan langsung oleh Kantor Wilayah sesuai rencana aksi B09 Tahun 2025.

Dokumentasi: