Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat secara resmi menetapkan kredo pembangunan Zona Integritas “HEBAT” sebagai nilai kerja baru yang akan menjadi pedoman seluruh jajaran dalam meningkatkan integritas, kinerja, dan kualitas pelayanan publik.

Penetapan kredo tersebut dilakukan dalam kegiatan Pembuatan Kredo/Slogan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang digelar di Ruang Rapat Yasonna H. Laoly, Kamis (15/1/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Persiapan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan sehari sebelumnya, sebagai bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kredo HEBAT dipilih sebagai pengganti slogan sebelumnya karena dinilai lebih relevan dan mampu merepresentasikan semangat transformasi budaya kerja. HEBAT merupakan akronim dari Harmoni, Efektif, Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh. Nilai-nilai tersebut mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menyelenggarakan pelayanan hukum yang selaras, cepat, profesional, responsif terhadap perubahan, serta memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan tugas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kredo HEBAT tidak berhenti pada tataran slogan semata, tetapi harus diinternalisasikan dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Kredo HEBAT adalah nilai kerja yang harus hidup dalam setiap perilaku aparatur. Ini bukan sekadar kata-kata, tetapi komitmen bersama untuk membangun budaya kerja yang harmonis, efektif, berintegritas, adaptif, dan tangguh dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBBM,” tegas Jonny.

Lebih lanjut, Jonny menyampaikan bahwa setiap unsur dalam kredo HEBAT diharapkan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa kredo HEBAT akan digunakan secara konsisten dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan Zona Integritas, termasuk dalam Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Komitmen Bersama, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta dalam kegiatan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai maupun pemangku kepentingan.

Melalui penetapan kredo HEBAT, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat meneguhkan langkah transformasi birokrasi yang berkelanjutan, guna menghadirkan layanan hukum yang semakin profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Humas:Young)

Dokumentasi

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat memperkuat perannya dalam pengawalan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dengan menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan di Wilayah, Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora. Kamis (15/1).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, dan Pembinaan Hukum Lanang Dwi Kurniawan, para Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan kesiapan jajaran dalam mengawal proses perencanaan dan perancangan regulasi daerah pada tahun 2026.

Dalam arahannya, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar memiliki peran strategis sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab mengawal pembentukan regulasi daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga perancangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).

“Kantor Wilayah tidak boleh hanya hadir di akhir proses. Kita harus mengawal sejak perencanaan, memastikan regulasi daerah disusun selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan daerah, serta prinsip kepastian dan kemanfaatan hukum,” tegas Jonny.

Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan rapat harmonisasi tahun 2025 menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas harmonisasi pada tahun 2026, baik dari sisi substansi, efektivitas, maupun ketepatan waktu penyelesaian.

Sebagai langkah konkret, rapat menetapkan pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Fasilitasi Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah. Tim ini mengemban berbagai tugas strategis, mulai dari pengharmonisasian, pemetaan dan kajian produk hukum daerah, mediasi dan konsultasi peraturan daerah, pendampingan pengisian data Indeks Reformasi Hukum, hingga monitoring dan evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Sebanyak lima Pokja resmi dibentuk dan masing-masing diberikan tanggung jawab mengampu tiga wilayah kabupaten/kota/provinsi di Kalimantan Barat. Pembagian wilayah ini dimaksudkan agar pengawalan peraturan daerah dapat dilakukan secara lebih fokus, merata, dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Menurut Jonny, pembentukan Pokja ini menjadi wujud nyata penguatan fungsi Kanwil sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam reformasi regulasi.

“Dengan pembagian wilayah dan tim yang jelas, kita ingin memastikan setiap daerah mendapatkan pendampingan yang optimal. Target kita bukan hanya banyaknya regulasi yang dihasilkan, tetapi kualitas regulasi yang berdampak dan dapat diimplementasikan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah, yang mulai bekerja efektif sejak 15 Januari 2026.

Melalui langkah ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Webinar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari upaya memperkuat peran daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, dan diikuti secara aktif oleh jajaran perancang peraturan perundang-undangan. Rabu (14/1).

Webinar tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, bersama para Perancang Peraturan Perundang-Undangan serta Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya perspektif dan menjaring masukan publik terhadap penyempurnaan RUU Pelindungan Saksi dan Korban.

Webinar diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang mengapresiasi antusiasme peserta dari berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Pelindungan Saksi dan Korban memerlukan uji publik yang komprehensif guna memastikan regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi saksi dan korban.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Wakil Dekan Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Universitas Gadjah Mada, Adrianto Dwi Nugroho, yang menekankan pentingnya diskusi terbuka agar masyarakat memahami substansi dan urgensi RUU Pelindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Sejumlah narasumber kompeten turut memberikan paparan, di antaranya Wakil Ketua LPSK RI Antonius P.S. Wibowo yang menyampaikan refleksi 20 tahun pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Muhammad Fatahilah Akbar dan Sri Wiyanti Eddyono yang memberikan catatan kritis dan masukan substantif terhadap substansi RUU, khususnya terkait pemulihan korban dalam makna pelindungan yang lebih luas.

Menanggapi pelaksanaan webinar tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora menyampaikan bahwa keterlibatan aktif jajaran Kanwil merupakan bentuk komitmen dalam mendukung proses legislasi yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

“RUU Pelindungan Saksi dan Korban merupakan regulasi strategis yang menyentuh langsung rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus berperan aktif melalui penguatan kapasitas perancang dan kontribusi pemikiran dari daerah,” ujar Jonny.

Ia menambahkan bahwa masukan dari daerah sangat penting untuk memastikan regulasi yang disusun tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan.

“Melalui forum seperti ini, kami mendorong perancang dan calon perancang di wilayah agar memahami substansi RUU secara mendalam, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif dan berkeadilan,” tambahnya.

Webinar ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber, serta pemberian plakat sebagai bentuk apresiasi kepada para narasumber. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, akademisi, dan daerah dalam mewujudkan sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih komprehensif. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memantapkan langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Rapat Persiapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digelar di Ruang Rapat Muladi, Rabu (14/1).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dan diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan, Hukum Farida Wahid, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ferry Indrawan, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan proses perubahan budaya kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Dalam arahannya, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ZI harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang berlandaskan regulasi, integritas proses, serta hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Zona Integritas tidak boleh dimaknai sebagai tumpukan dokumen. ZI adalah perubahan cara kerja, cara berpikir, dan cara melayani. Ukurannya bukan hanya kelengkapan administrasi, tetapi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Jonny.

Ia menjelaskan bahwa secara tahapan, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat telah berada pada fase pembangunan menuju WBBM. Namun demikian, capaian tersebut hanya dapat diraih melalui konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan pengawasan, manajemen perubahan yang terukur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

“WBBM tidak bisa diraih secara instan. Diperlukan kerja kolektif, disiplin, dan konsistensi. Setiap aktivitas harus jelas kontribusinya terhadap pembangunan Zona Integritas,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, seluruh kelompok kerja diminta untuk memastikan pemenuhan data dukung yang substantif dan relevan, khususnya pada fase B03 yang menjadi tahapan krusial dalam penilaian WBBM. Penguatan data dukung pada fase ini pada dasarnya merupakan pengulangan dan pemantapan aktivitas yang telah berjalan, sehingga diperlukan ketertiban, konsistensi, dan klasifikasi yang tepat sesuai area perubahan ZI.

Sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar juga mengarahkan CPNS untuk menyusun kredo atau slogan baru, tagar, serta yel-yel pembangunan Zona Integritas yang dinilai lebih relevan dan mampu mencerminkan semangat integritas serta profesionalisme aparatur. Unsur tersebut akan digunakan secara konsisten dalam berbagai kegiatan, termasuk penandatanganan Perjanjian Kinerja, Komitmen Bersama, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan kesiapannya untuk melangkah lebih jauh dalam pembangunan Zona Integritas, dengan melibatkan seluruh jajaran secara aktif dan memastikan setiap inovasi serta kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. (Humas).

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan. Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Data Perencanaan dan Realisasi Pengadaan Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Muladi, Rabu (14/1).

Rapat dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, dan dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Lanang Dwi kurniawan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ferry Indrawan, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Tim Kerja Pengelola Keuangan.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya dan difokuskan pada penyempurnaan serta finalisasi data perencanaan dan realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2025, guna memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengadaan, sekaligus menjamin kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam rapat tersebut dilakukan pengecekan ulang dan penyesuaian akhir data, termasuk verifikasi pencatatan e-Kontrak, agar seluruh data yang disajikan valid, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penyelesaian dan validasi data pengadaan merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

“Data perencanaan dan realisasi pengadaan harus akurat, sinkron, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi wujud komitmen kita dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara,” tegas Jonny.

Ia menambahkan bahwa ketelitian dalam pengelolaan data pengadaan juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan program kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar.

“Dengan data yang valid dan terkunci dengan baik, kita dapat meminimalkan potensi kesalahan serta menjadi bahan evaluasi yang objektif untuk perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pada tahun anggaran berikutnya,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut rapat, disepakati beberapa langkah strategis, antara lain pemutakhiran dan penguncian data pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) guna mencegah perubahan data yang tidak sesuai ketentuan, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan perbaikan ke depan.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa, sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, demi mendukung kinerja organisasi yang profesional dan berintegritas. (Humas).

Dokumentasi: