Pontianak – Jonny Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menghadiri acara Halal Bihalal atau Open House yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Senin (31/03).

Kehadiran Jonny Pesta Simamora dalam acara ini menegaskan komitmen Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat Kalimantan Barat. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari pimpinan Forkopimda, anggota DPR/DPD, bupati/walikota, hingga instansi vertikal BUMN/BUMD dan masyarakat umum

Halal Bihalal ini momentum penting untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi pasca-Lebaran, khususnya dalam mendukung pembangunan hukum di Kalbar, ujar Jonny Pesta Simamora usai menghadiri acara. 

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut positif kehadiran seluruh undangan. Acara ini juga menjadi ajang apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung program pemerintah selama Ramadan dan Idul Fitri. 

Dengan nuansa kekeluargaan, Open House Halal Bihalal ini diharapkan dapat mempererat hubungan antarinstansi dan masyarakat, sekaligus menjadi langkah konkret menuju Kalimantan Barat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Dokumentasi:

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan rapat strategi untuk melakukan pembaruan terhadap Sistem Laporan Online Notaris Kalimantan Barat (SILANOK). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum HAM Kalbar, perwakilan Majelis Pengawas Daerah Notaris, serta tim teknologi informasi terkait. Kamis (27/3).

Dalam perayaannya, Kepala Kanwil Jonny Pesta Simamora menekankan pentingnya pembaruan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi pelaporan notaris bulanan. “SILANOK hadir sebagai solusi digital untuk mempermudah proses pelaporan sekaligus meningkatkan akurasi data yang disampaikan,” ujarnya. Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembahasan utama dalam rapat ini mencakup penyempurnaan berbagai fitur aplikasi, termasuk peningkatan antarmuka pengguna dan penguatan sistem validasi data. Tim informasi teknologi menjelaskan bahwa pembaruan ini akan membuat proses input laporan menjadi lebih mudah dan meminimalkan kesalahan. “Kami bertujuan agar aplikasi ini bisa lebih user-friendly sekaligus memiliki sistem pengamanan data yang lebih baik,” jelas perwakilan tim IT.

Majelis Pengawas Daerah Notaris menyambut baik dimulainya pembaruan ini. Mereka menyatakan bahwa sistem yang lebih baik akan memudahkan pengawasan terhadap kewajiban pelaporan notaris. “Dengan sistem yang efisien, kami bisa lebih fokus pada substansi pelaporan daripada masalah administrasi,” kata salah satu anggota MPDN.

Rapat juga membahas mekanisme penegakan aturan bagi notaris yang terlambat atau tidak melapor. Sesuai UUJN, notaris wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat 15 hari setiap bulannya. MPDN akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris yang tidak memenuhi kewajiban ini, dengan kemungkinan memberikan sanksi administratif.

Sebagai tindak lanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalbar akan menyelenggarakan sosialisasi ke seluruh wilayah kerja untuk memperkenalkan fitur-fitur terbaru SILANOK. “Kami berkomitmen untuk mendampingi notaris dalam menggunakan sistem ini secara optimal,” tambah Jonny. Sosialisasi direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja aplikasi. Pembaruan SILANOK diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan notaris, sekaligus mendukung transformasi digital di bidang hukum. “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan profesi notaris,” pungkas Jonny.

Dokumentasi:

Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar apel sore terakhir sebelum libur Idul Fitri 1446 H di Aula Kanwil. Apel yang dihadiri sekitar 80 pegawai serta Via Zoom Pegawai yang WFA ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil, Jonny Pesta Simamora, dengan agenda pengarahan terkait persiapan kantor selama liburan dan etika bermedia sosial. Kamis (27/3/2025).

Dalam amanatnya, Jonny menyampaikan apresiasi atas kehadiran pegawai dan mengingatkan pentingnya menjaga keamanan kantor selama libur panjang yang berlangsung selama 11 hari (28 Maret–7 April 2025). "Titip kantor kita kepada petugas jaga. Pastikan semua perangkat listrik dicabut, sampah dikosongkan, dan ruangan tidak dikunci dengan rapi. Hindari meninggalkan makanan yang berpotensi membusuk," pesannya.

Jonny juga meminta pegawai bijak dalam bermedia sosial selama momen Idul Fitri. “Dalam euforia kebahagiaan, tetaplah menjaga kepatutan dan kesehatan.Hindari konten atau opini yang merugikan diri sendiri atau instansi,” tegasnya.

Pegawai diminta kembali bertugas pada 8 April 2025 untuk halal bihalal dan apel perdana. Jonny berharap seluruh tim tetap profesional hingga liburan usai. "Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita sambut tugas baru dengan semangat maksimal," diakhiri dengan mengucapkan salam.

Acara ditutup dengan permohonan maaf lahir-batin antarpegawai, menandai dimulainya masa cuti bersama dengan tetap mengedepankan tanggung jawab kolektif.

Dokumentasi:

Pontianak - Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Devy Wijayanti bersama JFT, JFU dan Helpdesk Bidang Pelayanan KI mengikuti Rapat Koordinasi Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dan Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum secara virtual, Kamis (27/03). Rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi terbaru terkait pelaksanaan kegiatan.

Direktur Hak Cipta Desain Industri Agung Damarsasongko, menyampaikan bahwa pelaksanaan Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara mengalami perubahan jadwal. Awalnya direncanakan berlangsung pada bulan April, namun karena berbenturan dengan agenda DJKI, kegiatan ini akan diundur ke bulan Mei. Koordinasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mereview pelaksanaan kegiatan tersebut dan memastikan kesiapan teknis dari seluruh pihak terkait. Dalam sambutannya, Agung juga menekankan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan Mars Kekayaan Intelektual sebagai acuan dalam proses aransemen.

Selain itu, Agung mengingatkan bahwa terdapat beberapa kekeliruan dari beberapa kanwil dalam membuat rekaman dan aransemen, seperti penggunaan Mars DJKI yang tidak sesuai dengan ketentuan lomba yang seharusnya menggunakan Mars Kekayaan Intelektual. Karena masih ada waktu sebelum pengumpulan hasil akhir, diharapkan kanwil dapat memperbaiki aransemen sesuai pedoman yang berlaku. Dalam penayangan video aransemen, peserta juga diwajibkan mencantumkan nama aransemen untuk mempermudah proses penilaian dan dokumentasi.

Setelah membahas mengenai Rapat Koordinasi Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara, rapat dilanjutkan dengan membahas Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual. Agung menyampaikan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual merupakan wilayah yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat atau pelaku usaha di dalamnya. Kawasan ini bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang mencakup karya cipta, desain industri, merek, serta Kekayaan Intelektual Komunal. Kawasan berbasis karya cipta dapat mencakup pengembangan dari objek ciptaan yang bersinggungan dengan KIK, di mana karya yang dihasilkan menjadi identitas dan potensi ekonomi kawasan tersebut.

Agung juga menjelaskan Kriteria dan Penetapan Kawasan Berbasis KI meliputi beberapa aspek utama. Kawasan karya cipta diusulkan berdasarkan pengembangan objek ciptaan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Kawasan berbasis desain industri ditetapkan berdasarkan adanya desain yang terdaftar, termasuk desain sederhana seperti kemasan atau label produk dari UMKM. Kawasan KI yang telah diusulkan dapat diajukan kembali untuk ditetapkan sebagai kawasan resmi jika telah memenuhi persyaratan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi kreatif.

Sebagai penutup Agung berharap tidak ada kekeliruan kembali mengenai pelaksanaan Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual, dan jika terdapat pertanyaan, mohon untuk disampaikan. Agung mengapresiasi partisipasi luar biasa dari seluruh kanwil atas upaya dan kerja keras yang telah dilakukan sehingga hasilnya sungguh luar biasa. Agung juga berharap agar perhatian dan penetapan kawasan berbasis Kekayaan Intelektual dapat terus dijaga dan ditingkatkan ke depannya. Dengan pelaksanaan yang sudah berjalan dengan baik dan maksimal, Agung juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan kerja sama yang telah terjalin.

Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengadakan rapat koordinasi pendampingan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kanwil ini merupakan implementasi dari amanat reformasi birokrasi, dengan Kementerian Hukum sebagai sektor terdepan dalam evaluasi peraturan-undangan di tingkat pusat maupun daerah. Rabu (26/03).

Indeks Reformasi Hukum (IRH) berfungsi sebagai alat ukur kemajuan reformasi hukum melalui pembuatan regulasi, proses reregulasi dan deregulasi, serta penguatan sistem regulasi. Rapat strategi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Kalbar serta tim teknis, termasuk Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan staf Badan Strategi Kebijakan.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Jonny P. Simamora, dalam pembukaannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan penilaian IRH ini,” ujarnya. Jonny juga menekankan perlunya keseriusan dalam menjalani seluruh tahapan penilaian.

Tim Sekretariat Wilayah diberi mandat khusus untuk melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah. Tugas mereka meliputi pembentukan tim penilai mandiri, sosialisasi mekanisme penilaian, verifikasi kelengkapan dokumen pendukung, hingga fasilitasi klarifikasi atas hasil penilaian sementara dari Tim Nasional.

Proses pendampingan difokuskan pada peningkatan kualitas data yang diunggah dalam sistem aplikasi IRH. “Kami akan mengintensifkan koordinasi dengan setiap OPD terkait untuk memastikan dokumen yang diupload memenuhi standar dan kriteria penilaian,” jelas salah satu anggota Tim Sekretariat Wilayah.

Kepala Kanwil menambahkan bahwa pencapaian IRH tahun 2025 diharapkan dapat menjadi tolok ukur kemajuan reformasi regulasi di Kalbar. “Target kami tidak sekedar memenuhi administrasi, tetapi benar-benar mewujudkan perbaikan sistem regulasi yang berdampak pada peningkatan iklim investasi dan pelayanan publik,” tegas Jonny.

Melalui sinergi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalbar optimis dapat mendorong percepatan reformasi hukum di wilayahnya. Pencapaian nilai IRH yang baik diharapkan menjadi bukti komitmen bersama dalam menciptakan regulasi yang efektif dan berorientasi pada kemudahan yang diupayakan di Kalimantan Barat.

Dokumentasi: