Pontianak – Kamis (13/2) Dalam rangka memperkuat sinergi publikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, Tim Kerja Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Pontianak. Kegiatan yang berlangsung di Kantor RRI Pontianak ini bertujuan untuk membangun kerja sama strategis dalam penyampaian informasi kepada publik secara luas.
Ditemui oleh Ibu Bodan Sinurat, Bidang Layanan Usaha LPP RRI Pontianak, Ardian Setiawan selaku Koordinator Tim Kerja Humas, RB, dan TI Kanwil Kementerian Hukum Kalbar didampingi Staf Humas Pengelola Website, E. Muslimy, menyampaikan pentingnya menjaga etika dan sopan santun dalam bermedia sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
“Bapak Menteri menekankan bahwa seluruh insan Pengayoman harus menjaga etika dan sopan santun dalam bermedia sosial. Sebagai abdi negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik instansi, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, serta membudayakan rasa malu jika melanggar aturan,” ujar Ardian Setiawan.
Selain membahas etika dalam bermedia sosial, koordinasi ini juga menghasilkan komitmen kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Kalbar dan LPP RRI Pontianak dalam publikasi dan penyebarluasan informasi terkait layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum di wilayah Kalimantan Barat.
Beberapa bentuk kerja sama yang direncanakan meliputi publikasi melalui portal media online rri.co.id, Dialog Interaktif dalam siaran radio PRO 1 RRI Pontianak, serta penyajian informasi berbasis audio-visual melalui Channel YouTube Pro1RRIPontianak.
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama dalam mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, dan transparan khususnya terkait layanan di bidang hukum. Dengan adanya sinergi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dan LPP RRI Pontianak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyampaian informasi guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik di tahun anggaran 2025.
