Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Supervisi Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Senin (17/12).
Kegiatan supervisi ini diikuti Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat beserta jajaran, serta dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Supervisi dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional, perencanaan program, serta pelaksanaan anggaran AHU di wilayah Kalimantan Barat.
Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, Surya Narendra, dalam paparannya menyampaikan bahwa kegiatan supervisi merupakan amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Supervisi difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, ketepatan penganggaran, serta pengawasan angka kebutuhan (Ankabut) bidang Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kantor Wilayah.
Selain itu, supervisi juga membahas penyesuaian indikator perjanjian kinerja, dari yang semula berorientasi pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi indikator yang menekankan pada peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah. Perubahan ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Hukum yang menempatkan kualitas layanan publik sebagai prioritas utama.
Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Sri Ayu Septinawati, menyambut baik pelaksanaan supervisi tersebut dan menegaskan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kegiatan supervisi menjadi momentum penting dalam memperkuat perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan kualitas layanan.
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk memastikan setiap program dan anggaran AHU direncanakan secara tepat, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum. Fokus kami bukan semata pada output anggaran, tetapi pada dampak nyata layanan AHU yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Jonny.
Jonny juga menambahkan bahwa perubahan indikator kinerja merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan literasi hukum masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan Administrasi Hukum Umum.
“Dengan penguatan perencanaan dan supervisi yang berkelanjutan, kami optimistis kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Kalimantan Barat akan terus meningkat, seiring dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan perencanaan program, penganggaran, serta perjanjian kinerja sesuai rekomendasi hasil supervisi, guna mendukung terwujudnya pelayanan Administrasi Hukum Umum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. (Humas).
Dokumentasi:
