Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar kembali menggelar kegiatan rutin "SERASSI" (Setiap Rabu Sosialisasi Edukasi). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada calon pengantin, khususnya terkait perkawinan dan aspek-aspek hukum di dalamnya.
Hadir sebagai narasumber adalah dua penyuluh hukum, Dini Ardianti, Penyuluh Hukum Ahli Madya, dan Reihan Rizki Pratama, Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Kegiatan ini diikuti oleh 14 pasangan calon mempelai yang antusias mendengarkan materi yang disampaikan.
Acara diawali dengan pembukaan oleh Reihan Rizki Pratama, yang memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Dalam sesi pertama, Reihan menjelaskan definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Reihan juga mengupas hukum harta perkawinan, termasuk perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama, serta pentingnya perjanjian pra-nikah untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan konflik.
Dini Ardianti melanjutkan dengan pembahasan syarat sahnya perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan, serta aturan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Dini juga menyampaikan materi tentang larangan penggunaan nama yang disingkat, menggunakan angka, atau bermakna negatif dalam dokumen resmi. Selain itu, Dini membahas isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta perlunya perlindungan hukum bagi semua pihak.
Menutup sesi, para calon mempelai diingatkan untuk memahami dan menjalankan hak serta kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, termasuk konsultasi hukum.
Kegiatan "SERASSI" akan terus dilaksanakan setiap hari Rabu di KUA Pontianak Kota, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya calon pengantin.
