Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar Rapat Pembentukan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) untuk periode DIPA Tahun Anggaran 2025. Bertempat di Ruang Rapat Legal Drafter. Rapat ini merupakan langkah awal untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Rabu (08/01)
Rapat tersebut dipimpin oleh Zuliansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, bersama tim kerja BSK Kanwil Kemenkumham Kalbar. Dalam sambutannya, Zuliansyah menekankan pentingnya pembentukan tim kerja yang solid dan terorganisir guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DIPA 2025.
Pembahasan dalam rapat mencakup struktur organisasi tim kerja, pembagian tugas, serta penentuan indikator keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Tim kerja yang terbentuk diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan penguatan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum di wilayah Kalimantan Barat.
Selain itu, rapat ini juga menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun strategi dan rencana kerja yang lebih efektif untuk tahun anggaran yang baru. Seluruh peserta rapat memberikan masukan dan saran guna memastikan program kerja BSK dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Kemenkumham.
Zuliansyah juga menyampaikan bahwa kolaborasi yang baik antar anggota tim merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan yang ada. "Kita harus bersama-sama memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujarnya.
Rapat ditutup dengan penandatanganan kesepakatan pembentukan tim kerja serta pembagian tugas awal kepada masing-masing anggota. Dengan terbentuknya tim kerja BSK ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 dapat berjalan dengan lebih terarah dan optimal. (Humas: Yulizar)
Dokumentasi:
