Entikong – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat, Arief Munandar, menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan pada Jumat (04/10).
Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini berlangsung di Wisma Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan dipimpin langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson.
Mengusung tema "Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengawasan di PLBN," rapat ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan harapan agar rapat ini menghasilkan kesepakatan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PLBN agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi sorotan utama guna memastikan keamanan dan kelancaran arus barang dan orang yang melintasi perbatasan. Harisson menambahkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan percepatan pembangunan ekonomi daerah juga menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan sinergi antarinstansi terkait dalam pengawasan dan pelayanan.
"Kami berharap rapat ini dapat menjadi momentum untuk membangun kesamaan pandangan di antara semua pihak dalam membangun wilayah perbatasan, serta mendorong percepatan pembangunan yang komprehensif, terpadu, dan terintegrasi," ujar Harisson.
Sementara itu Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalbar, Arief Munandar, juga menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya rapat ini, seraya menekankan pentingnya koordinasi antar instansi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan di PLBN Entikong.
“Kita juga perlu mengedepankan aspek prosperity (kemakmuran) dan environment, serta bagaimana mendorong agar di perbatasan Kalbar ada aktivitas ekonomi yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, tentunya tanpa mengabaikan aspek security, sesuai dengan instruksi presiden,” terang Arief.
Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai instansi penting, seperti PJ Bupati Sanggau, Kepala Kantor Bea Cukai Kalimantan Barat, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, serta pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD di Kalimantan Barat.
Dokumentasi :
